Peran dan Pengaruh Orang Tionghoa di Kepulauan Riau
Secara demografis, orang Tionghoa di Provinsi Kepulauan Riau mencakup sekitar 7,70 persen dari total populasi sekitar 2.118.239 jiwa. Meskipun jumlahnya tidak dominan, pengaruh mereka dalam berbagai bidang, terutama ekonomi dan politik, tidak dapat dipandang remeh. Sejak tahun 2004, kiprah orang Tionghoa di bidang politik semakin terasa. Hasil pemilu dan pilkada 2024 menunjukkan bahwa tiga kepala daerah dari tujuh kabupaten/kota di Kepri berasal dari etnik Tionghoa, yaitu Bupati Natuna Cen Siu Lan, Bupati Kepulauan Anambas Aneng, dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Candra.
Tidak hanya di lingkup eksekutif, orang Tionghoa juga aktif di legislatif. Dalam pemilihan umum 2024, anggota DPRD di semua kabupaten/kota di Kepri serta DPRD Provinsi Kepri mencakup perwakilan dari etnik Tionghoa. Contohnya, di Dapil Kota Tanjungpinang, lima anggota DPRD Kepri, dua di antaranya adalah Tionghoa, yakni Rudy Chua dan Bobby Jayanto. Keduanya merupakan politisi berpengalaman yang telah berkiprah di DPRD sejak tahun 2004. Data ini menunjukkan betapa kuatnya posisi orang Tionghoa dalam sistem politik Kepri.
Akar Sejarah Orang Tionghoa di Kepri
Pertanyaan mengapa orang Tionghoa begitu mengakar di Kepri, baik secara ekonomi maupun politik, menjadi menarik untuk dibahas. Mereka bukan sekadar pendatang baru, melainkan sudah ada ratusan tahun lalu. Awal kehadiran mereka berawal dari masa awal jaringan pelayaran Asia Tenggara. Menurut sumber tertulis, pada tahun 1412, armada Cina di bawah pimpinan Cheng Ho datang pertama kali ke Pulau Bintan. Namun, migrasi dalam jumlah besar terjadi sekitar 1743 ketika bangsawan Bugis mendatangkan tenaga kerja Tionghoa dari Cina, terutama subetnik Teochiu, untuk mengelola perkebunan gambir di Pulau Bintan.
Pada tahap awal, mereka bekerja sebagai buruh kebun (kuli) di lahan milik elite Bugis dan Melayu. Pada tahun 1787, Sultan Riau Lingga Johor Pahang, Mahmud Riayat Syah memindahkan pusat pemerintahan dari Hulu Riau ke Daik Lingga. Hal ini menyebabkan hijrahnya orang Bugis dan Melayu ke Lingga, sedangkan kebun yang ditinggalkan dikelola oleh orang Tionghoa.
Perkembangan Ekonomi dan Politik
Pada abad ke-19, banyak buruh Tionghoa beralih menjadi pengelola dan pemilik kebun. Perdagangan gambir yang dipasarkan ke Singapura, Jawa, hingga Siam membuka ruang akumulasi modal dan memperkuat posisi mereka sebagai pedagang perantara. Komunitas Tionghoa tidak hanya berperan dalam produksi, tetapi juga dalam distribusi dan ekspor melalui jaringan kongsi dan pelayaran regional. Usaha gambir memberikan pemasukan signifikan bagi Kesultanan Riau-Lingga dan pemerintah kolonial Belanda, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
Perubahan politik internal dan eksternal, serta penguasaan lahan dan wilayah antara kelompok Hokkien di Tanjungpinang dan Teochiu di Senggarang, menambah narasi baru mengenai peran mereka sebagai perantara, pemilik tanah, dan kuli di perkebunan lada dan gambir. Pada abad ke-19, pernah terjadi konflik terbuka antara Teochiu dan Hokkien yang disebabkan oleh keberpihakan kolonial Belanda dan perbedaan kepentingan, namun konflik tersebut dapat diselesaikan tanpa memengaruhi posisi penting mereka sebagai penggerak utama perekonomian di Tanjungpinang.
Transformasi dan Adaptasi
Eksistensi orang Tionghoa di Kepri ditopang oleh kemampuan adaptasi sosial, ekonomi, dan kultural. Setelah kemunduran gambir pada akhir abad ke-19, banyak dari mereka beralih ke sektor perdagangan, perkapalan rakyat, pertambangan, hingga jasa di kota-kota seperti Tanjungpinang, Batam, Lingga, Karimun, Siantan, dan Natuna. Mereka juga membangun institusi sosial seperti kelenteng, sekolah, dan organisasi marga yang memperkuat solidaritas internal sekaligus membuka ruang interaksi dengan masyarakat Melayu dan kelompok etnis lain.
Transformasi historis dari kelompok Tionghoa termasuk di Kepri yang semula mengalami pembatasan politik menjadi aktor strategis dalam demokrasi lokal pasca reformasi 1998. Pemilu 2004 menjadi titik awal kehadiran tokoh-tokoh Tionghoa dalam posisi strategis. Misalnya, Ketua DPRD Kota Tanjungpinang dari Tionghoa, Boby Jayanto, serta anggota DPD RI dari Kepri, Hendry Frankim, dan anggota DPRD Kepri, Saptono Mustaqim. Di DPRD Batam juga terdapat Asmin Patros.
Peran dalam Sistem Politik Lokal
Kiprah politik orang Tionghoa tidak dapat dilepaskan dari strategi politik identitas yang bersifat adaptif. Dalam konteks masyarakat Kepri yang plural multietnis, partisipasi politik etnis Tionghoa tidak semata berbasis solidaritas etnik, tetapi juga dibangun melalui koalisi lintas kelompok dan penguatan citra sebagai kelompok yang kompeten serta mampu menjaga integritas dalam tata kelola pemerintahan.
Dengan demikian, keterlibatan mereka mencerminkan pergeseran dari politik eksklusif menuju politik representatif yang berorientasi pada kepentingan publik. Eksistensi ini sekaligus memperlihatkan bahwa dinamika politik lokal di Kepulauan Riau tidak lagi didominasi oleh narasi kemelayuan semata, melainkan berkembang dalam kerangka demokrasi multikultural yang lebih inklusif.
Orang Tionghoa di Kepri mungkin hanya 7-8 persen dari populasi, tetapi pengaruh mereka sangat besar. Kekayaan mereka mencapai 70-80 persen kekayaan orang Kepri, menjadikan mereka salah satu etnik utama di Kepri selain Melayu.
