ciptawarta.com – Setelah melalui proses penggodokan yang dilakukan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, akhirnya tercapai kesepakatan untuk melakukan merger tujuh BUMN Karya di sektor infrastruktur. Namun, proses ini masih harus mempertimbangkan pembukuan masing-masing perusahaan.
Sekretaris Kementerian BUMN, Rabin Indrajad Hattari, membenarkan kabar kesepakatan kedua Menteri tersebut. Namun, ia menekankan bahwa proses peleburan ini harus memperhatikan keuangan masing-masing perusahaan agar terhindar dari masalah di kemudian hari.
Sebagai contoh, PT Hutama Karya (Persero) atau HK dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk, atau WSKT, akan digabungkan sehingga WSKT akan menjadi anak usaha dari HK. Namun, para pemegang saham harus memastikan bahwa keuangan kedua BUMN ini dalam kondisi yang sehat sebelum proses konsolidasi dilakukan.
“Sudah disepakati oleh Pak Basuki dan Pak Menteri (Erick Thohir). Namun, kami masih harus menentukan timing yang tepat karena kita harus mempertimbangkan keuangan HK dan Waskita yang harus dalam kondisi yang sehat,” ujar Rabin saat ditemui di Jakarta Selatan, Kamis (22/8/2024).
Adapun tujuh BUMN karya yang akan digabungkan adalah Waskita Karya, Hutama Karya, PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PTPP.
Dalam skemanya, Waskita Karya akan dilebur ke Hutama Karya, Nindya Karya dan Brantas Abipraya akan digabungkan ke Adhi Karya, sementara WIKA akan digabungkan ke PTPP. Dengan demikian, dari tujuh perusahaan akan menjadi tiga perseroan saja.
“Proses peleburannya sedang kami lihat, terutama untuk HK dan Waskita. Kami sedang menentukan timeline yang harus disepakati bersama Kementerian PUPR,” papar Rabin.
Sebelumnya, Erick Thohir telah menyampaikan bahwa pembahasan mengenai merger tujuh BUMN di bidang infrastruktur sudah dimulai di Kementerian PUPR.
“Sudah, saya sudah mengirim surat ke Pak Basuki dan sudah direview oleh Menteri Keuangan. Kami tinggal menunggu prosesnya dari Kementerian PUPR,” ungkap Erick saat ditemui di gedung DPR/MPR beberapa waktu lalu.
