ciptawarta.com – Candra Fajri Ananda, Staf Khusus Menteri Keuangan RI mengatakan bahwa perkotaan merupakan pusat dinamika sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi pembangunan negara. Dengan berbagai fasilitas modern, layanan publik yang berkualitas, serta dominasi sektor jasa, kota menjadi daya tarik bagi individu dari berbagai latar belakang yang mencari peluang pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang lebih baik.
Kota memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari desa, salah satunya adalah tersedianya fasilitas publik yang memadai seperti infrastruktur transportasi, layanan kesehatan, dan pendidikan yang berkualitas. Namun, kota juga menghadapi tantangan kompleks seperti ketimpangan sosial, urbanisasi yang tidak terkendali, dan hubungan uniknya dengan wilayah perdesaan.
Terlebih lagi, kota sering menjadi tujuan bagi individu yang mencari peluang kerja dan pendidikan yang lebih baik. Hal ini menyebabkan persentase penduduk perkotaan di Indonesia terus meningkat, mencapai 56,7% pada tahun 2023 menurut data BPS. Namun, urbanisasi yang pesat juga menimbulkan masalah seperti kemacetan, polusi, dan kesenjangan sosial.
Di tengah dinamika perkotaan, masih terdapat berbagai persoalan klasik yang terus berulang, seperti anak jalanan, pengelolaan sampah, pemukiman kumuh, banjir, dan kemacetan lalu lintas. Namun, dua isu yang paling mendesak saat ini adalah pengelolaan sampah dan ketersediaan air bersih. Keduanya tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mencerminkan kurangnya tata kelola perkotaan yang berkelanjutan.
Menurut Douglass North, kelembagaan yang efektif diperlukan untuk memastikan pengelolaan sampah dan penyediaan air bersih berjalan optimal. Namun, di Indonesia masih terdapat lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah, kurangnya transparansi, serta minimnya penegakan aturan yang membuat masalah ini sulit diatasi. Sebagai contoh, pengelolaan sampah seringkali terjebak dalam fragmentasi kelembagaan karena banyaknya pihak yang berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi yang jelas.
