CIPTAWARTA.COM – Pilkada Serentak 2024 akan digelar besok, Rabu (27/11/2024). Seperti halnya Pilpres 2024, berbagai dinamika demokrasi terjadi di masyarakat menjelang Pilkada. Selain kampanye positif, penyebaran narasi khilafah sebagai solusi alternatif bernegara di Indonesia juga terjadi.
Menurut Pakar Komunikasi Politik Hendri Satrio, gaung narasi khilafah yang tersebar di media sosial tidak sebesar dulu. Namun, langkah-langkah inkonstitusional tersebut sebaiknya tidak dilakukan karena khilafah bertentangan dengan ideologi Pancasila.
“Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia semakin memahami bahwa Pancasila adalah dasar negara yang harus diimplementasikan, sedangkan khilafah tidak sesuai dengan kehidupan bernegara di Indonesia,” ujar Hendri pada Selasa (26/11/2024).
Hendri juga menambahkan bahwa narasi khilafah yang kembali bermunculan di media sosial biasanya menyasar golongan masyarakat tertentu. Menurutnya, golongan masyarakat yang rentan terpengaruh oleh propaganda radikal seperti ini adalah mereka yang belum sepenuhnya memahami kehidupan bernegara berdasarkan Pancasila.
“Oleh karena itu, pemerintah perlu terus menggaungkan kehidupan berdasarkan Pancasila dan melibatkan para tokoh agama untuk menyadarkan masyarakat yang masih menginginkan khilafah hadir di Indonesia bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ideologi negara,” jelas Hendri.
Hendri juga menilai bahwa penggunaan instrumen agama dalam perhelatan politik bukanlah hal baru di Indonesia. Hal ini masih ditemukan di beberapa golongan masyarakat yang memiliki semangat agama yang kuat namun tidak dibarengi dengan literasi agama yang memadai. Hal ini menyebabkan pemahaman agama yang hanya sebatas tekstual tanpa mampu memahami maksud dan tujuan turunnya suatu dalil keagamaan.
Ia menambahkan bahwa konsep moderasi beragama yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia adalah cara yang efektif dalam menjembatani perbedaan masyarakat Indonesia. Moderasi beragama artinya saling menghormati agama lain dan tetap berlandaskan Pancasila, terutama sila pertama ketuhanan yang Maha Esa.
“Tidak ada cara yang lebih efektif dalam menghilangkan propaganda yang merusak stabilitas nasional selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi, tingkat kepercayaan terhadap Pancasila akan semakin besar dan masyarakat tidak lagi mencari ideologi atau ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila, termasuk khilafah,” tambahnya.
Hendri juga menilai bahwa kemiskinan adalah akar dari berbagai permasalahan di Indonesia. Terkait dengan penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dan efektif, rendahnya tingkat kesejahteraan dan pendidikan masyarakat masih menjadi pintu masuk mudahnya politisasi agama di kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Ia berharap bahwa Pilkada 2024 dapat menjadi tolok ukur praktik demokrasi yang sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Keputusan yang diambil oleh masing-masing individu dalam menentukan pilihannya diharapkan tidak dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak dibenarkan dalam peraturan pemilu.
“Semoga Pilkada 2024 dapat berjalan dengan baik dan calon terbaiklah yang terpilih sebagai pemimpin di daerah tersebut,” tutup Hendri.
