Rencana Pembongkaran Tiang Monorel di Jalan Rasuna Said
Pembongkaran tiang-tiang bekas proyek monorel yang berada di sepanjang Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, terus berlangsung. Namun, langkah tersebut mendapat perhatian khusus dari DPRD DKI Jakarta, yang menilai pentingnya prosedur dan kejelasan dalam pengambilan keputusan.
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Bun Joi Phiau, menyampaikan bahwa rencana pembongkaran ini belum pernah dibahas secara resmi bersama DPRD. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta sebaiknya terlebih dahulu melakukan diskusi dengan lembaga legislatif sebelum melaksanakan tindakan tersebut.
“Pemprov DKI belum pernah membicarakan rencana pembongkaran ini dengan kami di DPRD. Jadi sebaiknya dibahas terlebih dahulu sebelum dilaksanakan,” ujar Bun dalam keterangannya.
Selain itu, Bun juga menyoroti keterlibatan APBD dalam rencana pembongkaran tersebut. Ia menegaskan bahwa penggunaan anggaran daerah harus dilakukan secara terbuka dan matang bersama DPRD.
“Kita memahami keinginan Pemprov DKI untuk menata kembali kawasan tersebut agar lebih estetik. Namun tidak perlu terburu-buru jika rencananya belum siap dan masih perlu dimatangkan,” lanjutnya.
Bun juga mengingatkan tentang kepemilikan tiang-tiang monorail tersebut. Ia menyebut bahwa tiang-tiang bekas proyek monorail diketahui merupakan aset milik PT Adhi Karya. Hal ini menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam proses pembongkaran.
“Ini bukan hanya soal APBD, tetapi juga menyangkut masalah kepemilikan. Bagaimana komunikasi Pemprov DKI dengan PT Adhi Karya sampai saat ini,” ujarnya.
Menurut Bun, apapun alasan Pemprov DKI Jakarta melakukan pembongkaran, langkah tersebut harus ditempuh secara prosedural dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Tidak menjadi soal apakah tujuannya untuk menata kawasan atau menambah estetika kota. Yang penting, caranya harus prosedural dan persoalan kepemilikan aset harus jelas terlebih dahulu,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar niat baik Pemprov DKI Jakarta tidak justru menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
“Jangan sampai niat baik menata kota malah berujung menjadi masalah hukum di masa depan yang akan merepotkan semua pihak,” pungkas Bun.
Anggaran Pembongkaran Tembus Rp100 Miliar
Pemprov DKI Jakarta menyiapkan anggaran hingga ratusan miliar rupiah dari APBD untuk pembongkaran tiang monorel mangkrak di sepanjang Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Heru Suwondo, menjelaskan bahwa anggaran tersebut juga digunakan untuk menata ulang badan jalan dan trotoar di kawasan tersebut.
“Anggaran pembongkaran itu jadi satu dengan penataan jalan dan trotoar,” ucapnya di Balai Kota Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat.
Heru menegaskan bahwa pembiayaan penataan Jalan Rasuna Said, termasuk pembongkaran tiang monorel, sepenuhnya menggunakan APBD DKI Jakarta 2026.
“Total semuanya sekitar Rp100 miliar,” ujarnya.
Adapun anggaran Rp100 miliar itu difokuskan untuk penataan Jalan Rasuna Said sepanjang 3,5 kilometer, termasuk pembongkaran tiang monorel di sisi timur jalan (arah Mampang Prapatan).
“Kami menata Rasuna Said sepanjang 3,5 kilometer,” kata anak buah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini.
Penataan ini dilakukan agar kondisi Jalan Rasuna Said sisi timur menjadi serupa dengan sisi barat (arah Menteng) yang sudah lebih dulu dirapikan.
Pembongkaran Bertahap untuk 98 Tiang Monorel
Dalam proses penataan tersebut, Dinas Bina Marga DKI Jakarta akan membongkar 98 tiang monorel mangkrak di sepanjang Jalan Rasuna Said. Pembongkaran dilakukan bertahap sembari penataan jalan dan trotoar di kawasan itu.
“Jadi sekalian menata. Kami bongkar, kemudian kami tata ulang jalan dan trotoarnya,” tuturnya.
Heru memperkirakan, pembongkaran satu tiang monorel membutuhkan waktu satu hari, sehingga proses pembongkaran puluhan tiang mangkrak itu membutuhkan waktu yang cukup panjang.
“Taruhlah kalau satu tiang satu hari, kira-kira butuh 98 hari,” ucap Heru.
