Tiga Kader PKB Jadi Sorotan Akibat OTT KPK di Jawa Tengah
Di tengah gencarnya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Provinsi Jawa Tengah, tiga kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi perhatian publik. Dua dari mereka naik menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati, sementara satu lainnya ditangkap oleh lembaga antirasuah tersebut.
Para kader PKB Jateng yang terlibat dalam kasus ini adalah Risma Ardhi Chandra, yang kini menjabat Plt Bupati Pati, dan Sukirman, yang juga menjadi Plt Bupati Pekalongan. Sementara itu, Syamsul Auliya Rachman, salah satu kader PKB lainnya, kini sedang berurusan dengan KPK.
Tidak Ada Pola Terpola
Menanggapi kejadian ini, pakar politik dari Universitas Katolik (Unika) Soegijapranata Semarang, Andreas Pandiangan, menyatakan bahwa situasi yang terjadi bukan merupakan bentuk gerakan terpola dari pihak tertentu. Ia menilai bahwa kasus-kasus ini murni berasal dari tindakan para kepala daerah sendiri, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Menurut saya, tidak ada polanya (peristiwa tiga kader PKB Jateng). Ini murni atas tindakan para kepala daerah,” ujar Andreas saat dihubungi Tribun, Sabtu (14/3/2026).
Partai Tidak Bisa Mengendalikan Kepala Daerah
Andreas menjelaskan bahwa meskipun para kader PKB telah terpilih sebagai kepala daerah, partai tidak bisa sepenuhnya mengendalikan mereka. Setiap kepala daerah memiliki pandangan dan strategi sendiri dalam memimpin daerahnya.
“Partai tidak bisa mengendalikan meskipun itu kadernya. Mereka punya cara pandang sendiri dan ide sendiri untuk kelola daerahnya,” tambahnya.
Namun, ia juga menegaskan bahwa partai memiliki tanggung jawab moral atas kasus korupsi yang menimpa para kepala daerah, termasuk kader PKB. Hal ini berlaku bagi semua partai politik, bukan hanya PKB.
Beban Ongkos Politik yang Berat
Menurut Andreas, beban ongkos politik yang sangat besar menjadi salah satu penyebab para kepala daerah melakukan tindakan korupsi. Ia menduga, tekanan biaya Pilkada membuat mereka gelap mata dan mencari cara untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan selama masa kampanye.
“Iya, betul (modal politik jadi bupati besar), maka untuk tahun pertama (menjabat) mereka mau enggak mau kan harus mengembalikan,” ujarnya.
Sistem Pencegahan Korupsi yang Lemah
Andreas meragukan efektivitas sistem pencegahan korupsi yang saat ini berlaku. Menurutnya, para kepala daerah sering kali pintar bermain di celah-celah sistem tersebut. Contohnya, kasus korupsi di Pati terkait seleksi dan pengangkatan perangkat desa yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan pihak ketiga, nyatanya juga tidak lepas dari intervensi bupati.
“Dari segi partai, secara ideal semua sudah melakukan pencegahan korupsi melalui program-program kaderisasi mereka,” katanya.
Solusi Mendasar untuk Minimalkan Korupsi
Untuk mengurangi risiko korupsi, Andreas menyarankan agar proses pencalonan kepala daerah diperbaiki. Ia menilai, pencalonan seharusnya berbiaya murah. Partai politik dapat melakukan hal ini dengan mengajukan kader murni yang sudah dikenal oleh masyarakat.
“Ya harus dibenahi sebelum pencalonan dengan mendorong kader yang sudah dikenal masyarakat agar (biaya politik) lebih murah. Kalau tidak, ya seperti ini (korupsi) terjadi lagi,” tegasnya.
Petinggi Partai Bungkam
Sementara itu, Tribun telah berulang kali menghubungi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Jateng, Sarif Abdillah, dan Sekretaris DPW PKB Jateng, Sukirman, untuk konfirmasi terkait kader PKB yang ditangkap KPK. Namun, hingga Sabtu (14/3/2026), respons dari pihak terkait belum diterima.
Daftar Tiga Bupati yang Ditangkap KPK
Sebelumnya, KPK telah menangkap tiga bupati di Jawa Tengah dalam rentetan OTT pada Januari hingga Maret 2026. Para bupati tersebut adalah:
- Eks Bupati Pati, Sudewo, yang ditangkap dalam OTT pada Senin (19/1/2026). Ia ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa dan suap proyek pemeliharaan jalur kereta api dengan barang bukti miliaran rupiah.
- Eks Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang ditangkap KPK pada Selasa dini hari (3/3/2026). Ia ditangkap di wilayah Semarang terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa outsourcing di Pemkab Pekalongan.
- Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, yang terjaring OTT KPK pada Jumat (13/3/2026). Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan intensif KPK.
[GAMBAR-0]
[GAMBAR-1]
[GAMBAR-2]
