Defisit Anggaran Pemerintah Indonesia pada Februari 2026 Mengalami Peningkatan Signifikan
Angka defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia pada bulan Februari 2026 tercatat sebesar Rp 135,7 triliun atau sekitar 0,53% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini jauh lebih besar dibandingkan dengan defisit sebesar 0,13% PDB pada Februari 2025, yang menunjukkan bahwa defisit tersebut menjadi yang terdalam dalam beberapa tahun terakhir.
Pelebaran defisit APBN terutama disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang mempercepat belanja di kuartal pertama 2026. Tujuannya adalah untuk mendorong aktivitas ekonomi sejak awal tahun. Dengan strategi ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
Di sisi penerimaan, pendapatan negara mengalami peningkatan sebesar 12,8% secara tahunan, mencapai Rp 358 triliun. Kenaikan ini menjadi perubahan besar dari kontraksi sebesar 20,8% secara year on year (yoy) pada Februari 2025. Peningkatan pendapatan terutama didorong oleh penerimaan pajak yang melonjak sebesar 30,1% yoy. Kontribusi utama berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang naik 97,4% yoy, yang dipengaruhi oleh efek basis rendah setelah perubahan administrasi dan implementasi sistem Coretax Administration System (CATS) pada Februari 2025. Selain itu, penurunan restitusi pajak sebesar 17,3% yoy juga berkontribusi pada peningkatan penerimaan bersih.
Perbaikan permintaan domestik diperkirakan akan mengurangi tekanan restitusi pajak, didukung oleh pengawasan pemerintah yang lebih ketat. Namun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) justru turun sebesar 11,4% yoy. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan minyak dan gas sebesar 36,3% serta penyesuaian pembayaran dividen dari BUMN. Meski demikian, penurunan ini diperkirakan bersifat sementara dan akan kembali normal sekitar Juni 2026.
Di sisi belanja, pemerintah mengalami peningkatan sebesar 41,9% secara tahunan, mencapai Rp 493,8 triliun. Belanja pemerintah pusat meningkat sebesar 63,7% secara tahunan, terutama karena adanya lonjakan belanja modal sebesar 400,3% yoy dan belanja barang yang naik 269,4% yoy. Lonjakan ini juga dipengaruhi oleh basis rendah pada awal 2025, ketika pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi belanja di awal tahun.
Kenaikan belanja barang sebagian besar berasal dari percepatan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menyumbang 57,7% dari total belanja barang. Realisasi anggaran program tersebut mencapai Rp 25 triliun pada Februari 2026, naik dari Rp 19 triliun pada Januari 2026. Selain itu, belanja bantuan sosial juga meningkat sebesar 4,3% secara tahunan, meskipun tahun sebelumnya sudah memiliki basis yang cukup tinggi.
Pemerintah menargetkan belanja sebesar Rp 809 triliun pada kuartal I 2026. Artinya, masih ada sekitar Rp 315,2 triliun yang diperkirakan akan direalisasikan pada Maret 2026. Belanja tersebut diperkirakan akan difokuskan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program Kredit dan Dukungan Kesejahteraan Masyarakat Produktif (KDKMP).
Menurut analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Jessica Tasijawa dalam riset 12 Maret 2026, dengan percepatan belanja dan peningkatan penerimaan negara, defisit fiskal diperkirakan akan tetap melebar dalam jangka pendek pada kuartal pertama 2026.
Untuk membiayai defisit tersebut, pemerintah telah menghimpun pembiayaan utang sebesar Rp 185,3 triliun, termasuk melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) secara lebih awal. Hingga Januari 2026, penerbitan bersih SBN diperkirakan mencapai sekitar Rp 151,3 triliun.
Pada Februari 2026, pemerintah juga menerbitkan obligasi global dual-currency pertama dalam mata uang yuan offshore (CNH) dan euro dengan nilai CNH 9,25 miliar dan 2,7 miliar euro. Obligasi tersebut diterbitkan dalam enam tenor dengan jatuh tempo 3 hingga 20 tahun. Selain itu, pemerintah berencana menempatkan dana sekitar Rp 100 triliun di bank-bank BUMN untuk mendukung likuiditas dan penyaluran kredit.
Secara keseluruhan, stimulus fiskal tersebut diperkirakan mendorong aktivitas ekonomi pada awal tahun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 berpotensi mencapai 5,2%–5,4%.
