Penolakan Pasien Gawat Janin di Rumah Sakit Dian Harapan
RS Dian Harapan (RSDH) Jayapura menyangkal tudingan bahwa mereka menolak pasien rujukan dari RSUD Yowari. Pihak rumah sakit menyatakan bahwa mereka tidak pernah menolak pasien, tetapi hanya memberikan informasi mengenai keterbatasan kapasitas layanan saat itu.
Alasan Kapasitas Penuh dan Keterbatasan Sumber Daya
RSDH mengaku bahwa pada saat permintaan rujukan datang, layanan kritis seperti NICU, ruang bersalin, serta kehadiran dokter spesialis tidak tersedia. Menurut pihak rumah sakit, hal ini disebabkan oleh kondisi yang sangat padat, dengan delapan bayi di NICU dan ruang kebidanan yang juga penuh. Selain itu, dokter spesialis Obgyn sedang cuti, sehingga membatasi kemampuan untuk menangani kasus darurat.
Pihak RSDH menjelaskan bahwa dokter jaga telah memberikan informasi lengkap kepada petugas RSUD Yowari sebelum pasien tiba. Mereka juga meminta konfirmasi terkait ketersediaan dokter anastesi dan dokumen SOAP rujukan.
Kronologi Rujukan dan Tindakan yang Diambil
Peristiwa dimulai pada Senin, 17 November 2025, pukul 00.08 WIT, ketika petugas Kamar Bersalin RSUD Yowari menghubungi RSDH untuk merujuk pasien. Dokter jaga RSDH kemudian meminta konfirmasi ketersediaan dokter spesialis anastesi, ruang perawatan, serta dokumen SOAP rujukan.
Pada 00.16 WIT, RSUD Yowari mengirimkan foto surat pengantar ambulans. Setelah dilakukan pemeriksaan internal oleh bidan jaga RSDH, ditemukan bahwa ruang NICU penuh dan dokter spesialis Obgyn sedang cuti. Dokter spesialis anastesi mitra yang bisa dipanggil juga membutuhkan waktu koordinasi tambahan jika harus melakukan operasi darurat.
Pada 00.43 WIT, dokter jaga RSDH mengirimkan pemberitahuan resmi ke RSUD Yowari bahwa kapasitas layanan kritis untuk tindakan operasi sesar darurat (SC CITO) tidak tersedia. Mereka menyarankan agar pasien langsung dirujuk ke rumah sakit lain. Namun, pada 00.59 WIT, RSUD Yowari mengabarkan bahwa pasien sudah dibawa menuju RSDH.
Ambulans Datang, Keluarga Diberi Edukasi
Sesampainya di IGD pukul 01.10 WIT, petugas RSUD Yowari meminta dokter jaga RSDH memberikan cap rumah sakit dan mengedukasi keluarga pasien. Dokter kemudian menjelaskan secara langsung bahwa dokter Obgyn dan anestesi tidak siaga, serta ruang perawatan penuh.
Setelah penjelasan diterima, pihak keluarga memutuskan melanjutkan rujukan ke rumah sakit lain. Dokter jaga kemudian menuliskan keterangan dalam surat pengantar ambulans sebelum kembali menangani pasien darurat lain yang sudah tiba lebih dulu.
Situasi di IGD yang Makin Padat
Situasi di IGD sempat semakin padat ketika seorang ibu melahirkan di dalam mobil. Bidan RSDH meminta ambulans RSUD Yowari memajukan posisi mobil agar penanganan darurat bisa dilakukan. Ketika petugas RSDH hendak kembali ke ambulans RSUD Yowari, mobil tersebut sudah meninggalkan area rumah sakit.
Manajemen RSDH menegaskan bahwa seluruh prosedur telah dijalankan sesuai standar dan tidak ada unsur penolakan pasien.
Keluhan Keluarga dan Pengalaman Tragis
Di sisi lain, keluarga pasien menyampaikan versi berbeda. Menurut penuturan keluarga, Irene mulai merasakan sakit hebat sekitar pukul 03.00 WIT di Kampung Kensio. Setelah dibawa ke RS Yowari, ia disebut dirujuk ke RS Abepura namun tak mendapat pelayanan.
Keluarga kemudian menuju RS Dian Harapan, tetapi mengaku kembali tidak dilayani. Upaya terakhir dilakukan ke RS Bhayangkara, namun kamar penuh. Ruang VIP tersedia dengan biaya masuk Rp4 juta, sementara operasi disebut membutuhkan dana Rp8 juta. Keluarga tak memiliki biaya tersebut.
Irene kemudian dirujuk ke RSUD Dok II, namun meninggal dalam perjalanan bersama bayi yang belum sempat diselamatkan.
Tanggapan Akademisi dan Desakan Investigasi
Dosen Universitas Cenderawasih, Fredy Sokoy, yang mewakili keluarga korban, mengecam keras kejadian ini. “Ini sangat miris. Di tengah kota dengan fasilitas lengkap, rujukan berulang-ulang tapi semua buntu,” tegasnya melalui keterangan tertulis, Kamis (20/11/2025).
Menurutnya, semboyan “keselamatan di atas segalanya” seolah tidak berlaku dalam kasus ini. “Dua nyawa orang Papua sama berharganya dengan seratus nyawa. Beginikah nasib rakyatku, mati karena alasan sederhana seperti ini?” ujarnya.
Keluarga korban meminta pemerintah daerah, DPR Papua, dan lembaga terkait untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan penolakan layanan ini. Mereka menilai sistem rujukan kesehatan darurat di Jayapura mengalami kegagalan sistemik dan membahayakan masyarakat kecil.
“Jika ini terjadi di pedalaman mungkin kami bisa maklumi. Tapi ini terjadi di tengah kota,” kata keluarga.
Kasus ini kini menjadi sorotan publik dan diharapkan menjadi titik evaluasi serius dalam pembenahan layanan kesehatan di Papua — terutama terkait respon cepat terhadap pasien darurat bersalin.
