CIPTAWARTA.COM – Mahkamah Konstitusi (MK) memperkirakan akan ada sekitar 300 kasus sengketa hasil Pilkada 2024 yang akan ditangani. Jumlah tersebut bahkan bisa lebih, mengingat Pilkada akan dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia.
“Saat ini, prediksinya sekitar 300 lebih. Mungkin bisa lebih atau kurang. Namun karena pasangan calonnya ribuan, bisa saja jumlahnya lebih banyak,” ungkap Ketua MK Suhartoyo di Jakarta, Senin (25/11/2024).
Namun, Suhartoyo juga menambahkan bahwa jumlah tersebut bisa berkurang, tergantung pada kepercayaan publik terhadap lembaga MK.
“Jika mereka masih yakin, kemungkinan akan membawa kasus sengketa Pilkada ke MK. Namun jika mereka memilih untuk tidak membawa, itu merupakan pilihan mereka masing-masing,” jelasnya.
MK telah menyiapkan diri untuk menangani sengketa Pilkada tersebut. Hal ini terlihat dari pelantikan 735 orang gugus tugas perselisihan hasil Pilkada 2024.
“Insya Allah, kami semakin siap. Pelantikan ini juga merupakan salah satu syarat formal yang harus dipenuhi. Jika tidak dilantik, maka rasa tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan sumpah yang diucapkan tidak akan tertanam dalam hati dan pikiran mereka,” tambahnya.
Gugus tugas tersebut akan bekerja mulai dari tahap pendaftaran sengketa Pilkada hingga putusan akhir. Tugas mereka bersifat kolektif dan kolegial, yang mencakup penanganan kasus dari awal hingga akhir, termasuk proses administrasi minutasi.
MK memiliki waktu 45 hari untuk memutuskan kasus sengketa Pilkada. Namun, lembaga ini siap untuk menyelesaikan kasus tersebut dengan sebaik-baiknya.
