CIPTAWARTA.COM – Organisasi nirlaba bernama Demokrasi Digital telah resmi diluncurkan di Jakarta pada Sabtu (7/12/2024). Tiga orang telah ditunjuk sebagai penasihat, yaitu Titi Anggraini, Meidy Fitranto, dan Emmy Samira.
Titi Anggraini adalah seorang pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) dengan pengalaman penelitian selama 23 tahun. Sementara itu, Meidy adalah CEO dari Nodeflux, sebuah perusahaan yang berfokus pada Artificial Intelligence (AI) di Indonesia. Sedangkan, Emmy Samira adalah seorang praktisi media dan strategi pemerintahan yang telah aktif selama lebih dari 10 tahun.
“Penasihat-penasihat ini memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, namun memiliki perhatian yang sama dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia,” ungkap Pendiri Demokrasi Digital, Stela Nau di Dia.lo.gue, Jakarta Selatan, Sabtu (7/12/2024).
Demokrasi Digital didirikan karena adanya kekhawatiran dan rasa ingin tahu tentang bagaimana teknologi mempengaruhi partisipasi publik dalam ekosistem yang semakin hybrid. Stela melihat bahwa ruang online dan offline tidak lagi menjadi dua ekosistem yang terpisah, melainkan telah menjadi satu realitas dalam kehidupan manusia.
Menurut Stela, dunia digital telah mempengaruhi keputusan-keputusan masyarakat sehari-hari, termasuk dalam hal sosial, budaya, dan politik. Berdasarkan data tahun 2024, 74% dari masyarakat di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, tidak percaya pada kualitas para wakil rakyat yang mereka pilih.
“Lebih dari setengah populasi di 24 negara merasa bahwa tidak ada partai politik yang dapat mewakili kepentingan mereka,” kata Stela.
Pada kesempatan ini, penasihat Demokrasi Digital, Titi Anggraini, menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan politik dan negara untuk memastikan bahwa hak-hak dasar warga negara dipenuhi dan prosedur dan norma dalam negara hukum diberlakukan secara adil bagi setiap warga negara.
“Karena itu, pembahasan tentang demokrasi di Indonesia sangat penting, terutama di era teknologi saat ini. Kemajuan teknologi dapat memberikan kontribusi besar dalam memperkuat aktivisme warga dalam sistem demokrasi,” ujar Titi.
Dengan memanfaatkan teknologi secara tepat, kata Titi, partisipasi dan keterlibatan warga dapat menjadi lebih bermakna. Penggunaan teknologi dapat memfasilitasi dialog yang lebih partisipatif dan substansial, memudahkan akses informasi dan pembuatan kebijakan yang lebih inklusif, serta meningkatkan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan.
