Sri Mulyani Memohon Penurunan Penerimaan Pajak Tak Didramatisir

Ciptawarta.com JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memohon agar penurunan penerimaan pajak bukan didramatisir, akibat hal yang dimaksud dapat menciptakan ketakutan yang digunakan berdampak buruk bagi ekonomi. Tercatat penerimaan pajak per Februari 2025 mencapai Rp187,8 triliun atau 8,6% dari target yang tersebut ditetapkan pada APBN 2025 sebesar Rp2.189,3 triliun.

“Jadi saya mohon teman-teman tidak ada mendramatisir untuk menciptakan suatu ketakutan. Kayaknya itu memang sebenarnya laku, tetapi tiada bagus untuk kita semua,” ujar Menkeu Sri Mulyani di konferensi pers APBN KiTa, Kamis (13/3/2025).

Menkeu menambahkan, bahwa ketakutan berlebihan dapat memengaruhi perekonomian secara keseluruhan, termasuk sektor media yang dimaksud turut terdampak apabila ekonomi melemah. “Untuk kegiatan ekonomi juga nggak bagus. Untuk Anda semua sebagai media menurut saya juga nggak bagus, akibat kalau kegiatan ekonomi nggak bagus, pasti akan kena juga,” tegasnya.

Adapun Sri Mulyani menjelaskan, bahwa penurunan penerimaan pajak tidak sesuatu yang perlu dikhawatirkan secara berlebihan, lantaran mengikuti pola yang mana identik seperti sebelumnya.

Dua faktor utama yang mana menyebabkan turunnya penerimaan pajak, yakni beberapa komoditas yang mana selama ini berkontribusi besar terhadap penerimaan negara, seperti batu bara, minyak, juga nikel, mengalami penurunan harga, yang dimaksud berdampak pada penerimaan pajak dari sektor tersebut.

Kedua sebab Faktor Administrasi Pajak seperti Penerapan kebijakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) untuk PPh 21, yang digunakan mempengaruhi penerimaan pajak karyawan dan juga Kebijakan relaksasi pembayaran PPN pada negeri, yang memberikan tambahan waktu hingga 10 Maret 2025 untuk pelaporan pajak.

“Untuk PPN deadline-nya dimundurkan lalu TER kita lihat mempengaruhi PPh 21,” kata dia.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan pajak hingga Februari 2025 mencapai Rp187,8 triliun, turun 30,19% dibandingkan dengan periode yang digunakan serupa tahun lalu yang dimaksud mencapai Rp269,02 triliun. Namun Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah tetap saja waspada, tetapi tanpa perlu menciptakan kegelisahan yang tersebut berlebihan.

“Yuk kita jaga sama-sama ya. Jadi merespons terhadap perlambatan, tentu masih kita waspada tanpa menyebabkan suatu alarm,” tutupnya.