Ciptawarta.com JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto akan berhasil menghadirkan Indonesia menjadi negara maju apabila pada lima tahun mampu meningkatkan Skala Tata Kelola Pemerintahan (CGI) mencapai 70,00. Syarat lain juga Prabowo harus berhasil menjadi Bapak Pemberantasan Korupsi.
Demikian salah satu kesimpulan riset LSI Denny JA, Maret 2025. Dalam riset kali ini, LSI Denny JA mengembangkan indeks tata kelola pemerintahan dengan mendayagunakan enam indeks dunia yang tersebut kredibel. Saat ini CGI Indonesia masih rendah (53,17) dibandingkan dengan Korea Selatan (79,44), Negeri Matahari Terbit (84,11), juga Singapura (87,23).
“Jika di lima tahun ini (2025-2029) Prabowo berhasil menjadi Bapak Pemberantas Korupsi Indonesia, juga berhasil meningkatkan GGI dari 53,17 ke 70,00, Prabowo akan berhasil menyebabkan Indonesia menjadi negara maju,” kata Denny JA pada keterangannya, Awal Minggu (17/3/2025).
Ia menjelaskan, untuk mengukur Good Governance Index (GGI) ada enam pilar utama yang mana masing-masing dipantau oleh lembaga internasional yang tersebut telah terjadi lama mengkaji kualitas pemerintahan dunia. Pertama, efektivitas Pemerintahan (25%) yang digunakan diukur oleh World Bank melalui Government Effectiveness Index (GEI) sejak 1996, mencakup 214 negara. Menilai efisiensi birokrasi, regulasi, juga kualitas layanan publik.
Kedua, pemberantasan korupsi (20). Diukur oleh Transparency International melalui Corruption Perceptions Index (CPI) sejak 1995, meliputi 180 negara. Ukuran ini mencerminkan seberapa bersih pemerintahan dari praktik suap serta penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, digitalisasi pemerintahan (15%). Diukur oleh UN DESA melalui E-Government Development Index (EGDI) sejak 2003, mencakup 193 negara. Digitalisasi mempercepat layanan umum juga menghentikan celah korupsi.
Keempat, demokrasi (15%). Diukur oleh Economist Intelligence Unit melalui Democracy Index (DI) sejak 2006, mencakup 167 negara. Menilai transparansi politik, kebebasan sipil, lalu partisipasi rakyat. Kelima, konstruksi manusia (15%). Diukur oleh UNDP melalui Human Development Index (HDI) sejak 1990, meliputi 191 negara. Negara progresif tiada diukur dari PDB-nya saja, tetapi dari kualitas pendidikan, kesehatan, serta harapan hidup rakyatnya.
Keenam, keberlanjutan lingkungan (10%). Diukur oleh Yale University melalui Environmental Performance Index (EPI) sejak 2006, mencakup 180 negara. Pembangunan tanpa keberlanjutan hanyalah perampokan masa depan.
“Jika GGI Indonesia dapat naik dari 53,17 ke 70, maka pemerintahan akan lebih tinggi bersih, rakyat lebih banyak sejahtera, dan juga sejarah akan mencatatnya sebagai era reformasi sejati,” katanya.
Denny menjelaskan, negara yang tersebut gagal di tata kelola pemerintahan akan gagal mendirikan negara yang kuat. Negara yang mana gagal memberantas korupsi juga akan gagal mencapai apa pun secara maksimal. Tak peduli seberapa besar sumber daya yang mana dimiliki, apabila pemerintahan lemah, maka kebocoran anggaran, lambannya birokrasi, dan juga korupsi sistemik akan menghancurkan fondasi negara.
