Ancaman Bencana Hidrometeorologi di Jawa Timur
Ancaman bencana hidrometeorologi di Jawa Timur pada momen libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) perlu diwaspadai. Selain peringatan dari BMKG Juanda mengenai puncak musim hujan pada Januari–Februari 2026, pakar mitigasi bencana dan geologi dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Dr Ir Amien Widodo, menegaskan bahwa kondisi geologi Jatim turut memperbesar potensi terjadinya longsor dan banjir bandang.
Menurut Amien, lebih dari 80 persen bencana di Indonesia merupakan bencana hidrometeorologi. “Potensi hidrometeorologi itu jelas ada di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Timur. Statistik menunjukkan lebih dari 80 persen lebih bencana di kita adalah hidrometeorologi. Dengan perubahan iklim saat ini, hujan menjadi lebih besar, angin lebih besar, semuanya meningkat,” ujarnya.
Amien menjelaskan bahwa struktur geologi di banyak kawasan dataran tinggi Jatim sudah berubah drastis. Pegunungan yang dulunya tertutup hutan kini banyak dibuka menjadi kawasan permukiman, sawah, hingga destinasi tempat wisata. Padahal, hutan memiliki kemampuan alami untuk menyerap curah hujan. “Dulu hutan itu menyerap air. Tapi ketika hutan hilang, airnya mengalir ke bawah sebagai banjir dan membawa tanah menjadi longsor. Ini yang meningkatkan risikonya,” jelasnya.
Menanggapi informasi terkait daftar wilayah rawan longsor dari BMKG, Amien membenarkan bahwa area tersebut memiliki tingkat kerentanan tinggi, terutama akibat kemiringan lereng dan perubahan penggunaan lahan yang masif. “Pohon besar-besar sudah dihabisi. Kalau hujan ekstrem lebih dari 100 milimeter, itu sudah bisa berbahaya. Tapi longsor itu tidak ujuk-ujuk. Ada tanda-tanda sebelumnya,” tegasnya.
Terkait bencana hidrometeorologi di Sumatera yang memicu korban besar, Amien menilai kondisi topografi dan struktur tanah Jatim berbeda, meski risiko tetap ada. “Tanah dan topografi kita tidak separah yang di Sumatera. Namun jika Jawa Timur dilewati siklon, memang bisa amburadul. Tahun 2017 saja kita pernah kena ekornya siklon. Ekornya di Pacitan sampai Gunung Kidul, dampaknya sudah besar,” katanya.
Ia mencontohkan kejadian di Jawa Timur yang harus jadi modal kewaspadaan agar tidak terjadi lagi di masa depan, yakni longsor Pacet 2002 yang terjadi di pemandian air panas Padusan menyebabkan puluhan korban jiwa sekitar 30 orang, sebagian besar adalah anak-anak. Kemudian longsor Panti Jember 2006 diikuti banjir bandang menyebabkan korban jiwa sangat banyak lebih dari 75 orang dan menyebabkan 10.000 orang lebih kehilangan tempat tinggal. Longsor di Dusun Kopen, Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, tercatat ada 16 warga yang menjadi korban. Dari jumlah itu, 2 orang ditemukan selamat, 7 orang ditemukan meninggal, dan 7 lainnya diduga masih tertimbun.
Bencana longsor Ponorogo yang terjadi pada hari Senin pagi (3/4/2017) menyebabkan 2 korban meninggal telah ditemukan sedangkan 26 korban masih hilang dan sekitar 300 jiwa mengungsi. Longsor terjadi 1 April 2017 pagi dan menyebabkan hilangnya 29 orang dan terjadi kerusakan sehingga diperlukan tindakan pengungsian. “Lalu uga tanah longsor Nganjuk 2021 terjadi di Dusun Selopuro, Desa Ngetos, Nganjuk, Jawa Timur pada 14 Februari 2021 menewaskan 19 orang warga dan menyebabkan delapan rumah rusak berat,” jelasnya secara rinci.
Peran Manusia Sangat Besar: Lebih dari 75 Persen Penyebab Longsor
Amien menegaskan bahwa aktivitas manusia berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya risiko bencana geologi. “Perannya lebih dari 75 persen. Kalau pohon akar-akarnya diambil, maka tanah itu tidak terlindungi,” ungkapnya. Ia menyoroti maraknya pembangunan villa, hotel, dan kawasan wisata di lereng-lereng curam seperti Batu dan Pacet yang tidak sesuai prinsip mitigasi bencana. “Dari sisi mitigasi jelas tidak sesuai. Puncak gunung itu seharusnya tetap berupa hutan sebagai penyerap air,” tambahnya.
Mitigasi Jangka Panjang
Amien meminta masyarakat di kawasan pegunungan untuk segera melakukan pengecekan lingkungan sekitar. Apalagi, Januari hingga Februari diprediksi menjadi puncak hujan. “Tanda-tanda longsor itu ada. Retakan memanjang, pintu rumah sulit dibuka, pohon miring, rumput tumbuh tidak normal, tembok retak. Ini harus diperiksa sekarang, jangan menunggu BPBD, karena yang sudah terjadi retakan itu yang sangat berbahaya,” tegasnya.
Jika tanda-tanda tersebut muncul, warga diminta segera melapor ke BPBD setempat untuk pemeriksaan teknis. “Satu hal penting, bahwa longsor itu tidak ujug ujug, hampir semua kejadian longsor dimulai dengan retakan yang bisa berubah menjadi tanah gerak dan tanah ambles. Keberadaan retakan inilah memungkinkan air hujan merembes dan menjenuhi tanah lereng sehingga akan longsor,” kata Amien lagi.
Amien menilai pemerintah daerah perlu melakukan pemeriksaan detail pada retakan atau gerakan tanah, termasuk melakukan pengukuran lanjutan. “Harus ada pengecekan detail. Bisa menggunakan geolistrik untuk melihat bidang gelincir dan kondisi air di bawahnya. Kalau airnya sudah penuh, itu tinggal menunggu longsor,” jelasnya.
Untuk jangka panjang, Amien menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi. Peta rawan longsor yang sudah disusun Instasi terkait harus diturunkan ke level kabupaten untuk didetailkan. “Dari peta itu harus jelas zona mana yang membahayakan, mana yang potensi merusak jembatan, permukiman, dan sebagainya. Baru bisa dibuat langkah strategisnya,” tutup Amien.
