Ancaman Kenaikan Muka Air Laut terhadap Pesisir Lombok dan Sektor Pariwisata
Sebagai daerah kepulauan, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadikan pariwisata bahari sebagai salah satu sektor andalan dalam mendongkrak perekonomian. Namun, di balik keindahan bentang alam dengan pasir putih dan laut yang biru jernih, tersimpan potensi bencana kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim.
Dalam sebuah diskusi yang dilaksanakan di Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram beberapa waktu lalu, tema besar dalam kegiatan bertajuk “Ngopi” yang merupakan akronim dari Ngobrol Para Ilmuwan adalah masalah kenaikan muka air laut. Dosen UIN Mataram, M Irwan, Ph.D membuka diskusi tersebut dengan menyampaikan bahwa core bisnis di Lombok adalah pariwisata, dominasi dari pusat yang paling banyak diminati pariwisata pesisir.
Menurut Irwan, berdasarkan hasil riset tahun 2050, kenaikan muka air laut diprediksi mencapai satu meter. Ini menyusul mencairnya es di kutub utara maupun kutub selatan. Jika kondisi ini tidak segera dimitigasi, maka daerah pesisir Lombok yang menjadi urat nadi pariwisata bisa tenggelam.
Daerah yang paling rawan kata Irwan itu, di pesisir Mataram, Sekotong, Mandalika dan beberapa gili atau pulau kecil yang ada di NTB. “Jadi ketika es itu mencair kenaikan muka air laut secara global kita bisa estimasikan kenaikan mencapai dua meter,” kata Irwan.
Irwan juga mengatakan, ketika muka air laut naik maka air yang mengalir dari sungai ke laut tidak bisa lagi masuk. Maka ini akan mengakibatkan potensi banjir akan semakin meluas. Kenaikan muka air laut ini juga kata Irwan akan linier dengan kenaikan suhu udara. Kenaikan ini menjadi ancaman serius, karena panas matahari yang terperangkap di permukaan bumi mengakibatkan akan semakin panas kondisinya.
Ini mengakibatkan air laut maupun air permukaan akan semakin banyak yang menguap, ketika penguapan ini semakin meningkat maka hujan yang terjadi akan semakin ekstrim. “Akibatnya daerah yang sistem drainase buruk, kemudian daerah yang hutannya gundul akan sangat terdampak,” kata Irwan.
Bahkan saat ini kata dosen lulusan Jepang ini sudah bisa dilihat, wilayah Sekotong dan selatan Lombok ancaman banjir semakin parah dampaknya. Ini akibat dari deforestasi yang terjadi sejak tahun 2000-2024. “Akibatnya air hujan tidak bisa parkir dan banyak masyarakat yang tinggal di daerah lembah perbukitan tersebut,” kata Irwan.
Irwan mengatakan, mengapa masyarakat saat ini belum sadar dengan akibat dari kenaikan muka air laut ini karena dampaknya belum dirasakan. Ia berharap karena Lombok ini sebagai daerah pariwisata maka harus segera menyiapkan rumah yang aman, bagi mereka yang datang berkunjung dari ancaman banjir, tsunami dan gempa bumi.
Dosen Universitas Muhammadiyah Mataram, Dr Syahril mengatakan ancaman-ancaman ini bisa diatasi jika masyarakat mampu untuk tidak memproduksi panas bumi yang berlebihan, kemudian tidak melakukan deforestasi besar-besaran. Dia mengatakan, di pesisir Mataram wilayah Tanjung Karang tahun 2000 awal jarak antara rumah penduduk dengan bibir pantai berkisar 20 meter. Namun saat ini jaraknya sudah sangat dekat.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah abrasi ini dengan memulihkan fungsi mangrove dan karang, tetapi ini membutuhkan waktu yang lama. “Namun ini bukan hanya ditanam tetapi juga harus dijaga,” kata Syahril.
Dengan adanya mangrove ini kata Syahril bisa menjadi pemecah ombak dan mengurangi abrasi. Selain itu bisa menjadi tempat ikan untuk berkembang biak.
Kepala Bappeda NTB, Baiq Nelly Yuniarti mengatakan, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2030 kelestarian lingkungan menjadi perhatian. “Sesuai dengan visi Bapak Gubernur, NTB menjadi provinsi kepulauan maka perhatian terhadap pesisir dan kelestarian sudah tertuang dalam program NTB lestari,” kata Nelly.
Nelly mengatakan, penanganan terhadap wilayah pesisir NTB sudah mulai dilakukan dengan melakukan pemetaan dan penataan terhadap warga pesisir. Untuk warga yang tinggal di pesisir dan masuk kategori miskin ekstrim sudah di siapkan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH), selain itu pendampingan dalam rangka meningkatkan taraf hidup mereka.
“Untuk daerah pesisir yang masuk miskin ekstrem sudah kami alokasikan untuk rumah tidak layak huni, kami intervensi selain rumah tinggal juga penghasilan,” kata Nelly.
Guna menghindari dampak abrasi dan kenaikan muka air laut, perlahan pemukiman warga di pesisir akan di tata untuk lebih jauh dari bibir pantai. “Kami tata dengan kita tarik lebih ke tengah,” kata Nelly.
Penataan ini tertuang dalam berbagai program seperti Desa Berdaya, dan program lain yang digagas Gubernur Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri.
