Kondisi Industri Petrokimia dan Permasalahan Impor
Jakarta — Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) menilai impor bahan baku yang dikenakan tarif tambahan merupakan bagian dari upaya untuk menjaga daya saing produk hulu yang diproduksi dalam negeri. Pernyataan ini merespons keluhan industri plastik hilir terkait penerapan bea masuk anti-dumping (BMAD) dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) terhadap bahan baku plastik.
Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiyono mengatakan, saat ini kondisi industri petrokimia cukup kesulitan dengan kapasitas produksi terpasang di bawah 70%. Bahkan, terdapat pabrikan yang gulung tikar.
“Yang jelas faktanya kan industri hulunya memang utilitasnya turun. Itu turun diakibatkan oleh banyak barang impor dari luar yang itu lonjakannya cukup signifikan,” kata Fajar kepada Bisnis, Senin (9/2/2026).
Alhasil, industri hulu yang memproduksi polyethylene terephthalate (PET) dan polypropylene (PP) lokal meminta agar pemerintah mengatur importasi melalui instrumen pengendalian agar utilitas produksi hulu meningkat.
Dia menyebut, impor bahan baku plastik berupa PP dari China pada 2023 mencapai sekitar 70.000 ton. Kemudian, pada 2024, melonjak jadi 160.000 ton. Bahkan, dia memperkirakan produk PP impor dari China akan tembus ke angka 200.000 ton.
Tak hanya itu, impor produk petrokimia lainnya seperti PET hingga polivinil klorida (PVC) juga terus meningkat. Produk PET dari China disebut kini telah tembus di angka 250.000 ton dan PVC sebanyak 200.000 ton yang masuk ke Indonesia.
Sementara itu, secara keseluruhan produksi petrokimia nasional mencapai 3,1 juta ton. Kendati demikian, serapan di hilir tidak optimal lantaran utilitas produksinya hanya 60%. Hal ini membuat produktivitas di hulu ikut turun di bawah 70%.
“Itu sih tergantung nanti pemerintah menyikapi itu bagaimana karena kan dari hulu sama hilir harus ada keseimbangan ya antara kebutuhan dan pasokan. Kalau memang pasokannya dalam negerinya sendiri terganggu, otomatis kan juga akan apa tuh mereka akan rugi,” tuturnya.
Untuk itu, langkah perlindungan berupa safeguard atau BMTP petrokimia impor dari China perlu dibatasi. Namun, dia pun berharap agar kebijakan tersebut menjadi solusi yang menguntungkan bagi hulu dan hilir.
“Tapi dalam hal safeguard ini ya nanti harus ada win-win solution. Jadi memang yang belum bisa diproduksi dalam negeri ya itu dikecualikan,” tuturnya.
Dia menyebut bahwa permintaan dari industri lokal memang terus meningkat. Namun, impor tetap harus dibatasi agar produk hasil dalam negeri terserap. Apalagi, China sudah hampir mengambil alih pangsa pasar hingga 200.000 ton per tahun untuk produk-produk petrokimia.
“Nah, ini yang kita khawatirkan kalau ini tidak ada tindakan perlindungan, itu China kan tahu sendiri dia kan berapa pun dia akan masuk. Mereka kan pabrik baru dan mereka butuh buangan pasar,” tuturnya.
Fajar juga menyoroti kondisi pasar China yang sedang tidak baik-baik saja sehingga pengusaha China mencari pengalihan ke pasar global yang kian terbatas.
“Ini kalau tidak diantisipasi, pertama pabrik yang yang lama akan pelan-pelan turun dan amit-amit jangan sampai kejadian setop [produksi di pabrik lokal],” jelasnya.
Sebelumnya, pelaku usaha industri plastik hilir dan penggunanya mengaku mulai merasakan tekanan akibat rencana penerapan BMAD dan BMTP terhadap bahan baku plastik strategis seperti PP copolymer, PP homopolymer, dan linear low-density polyethylene (LLDPE).
Kebijakan tersebut dinilai berpotensi menaikkan biaya produksi dan melemahkan daya saing manufaktur nasional. Tak hanya plastik hilir, industri pengguna lainnya juga ikut tertekan mulai dari makanan minuman, kemasan, hingga elektronik rumah tangga.
Pasalnya, kebijakan BMAD dan BMTP dinilai dapat menekan industri pengguna plastik karena bahan baku menyumbang porsi besar dalam struktur biaya produksi, mulai dari 30%–50% di industri makanan dan minuman hingga 60%–80% di industri kemasan.
Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan Minuman Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman menyoroti potensi ketidakseimbangan tarif antara bahan baku dan barang jadi yang dapat mendorong impor produk akhir.
Terlebih, ada potensi ketidakseimbangan tarif bahan baru dengan barang jadi yang justru memicu industri beralih impor produk akhir. Kondisi ini melemahkan manufaktur nasional.
“Kita ingin pemerintah memberikan kajian yang lebih komprehensif dengan rekomendasi-rekomendasi yang tepat sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar seimbang bagi kepentingan industri nasional,” kata Adhi dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (20/1/2025).
