Penghargaan PWI Awards untuk CEO Tribun Network Dahlan Dahi di HPN 2026

Penghargaan PWI Awards 2026 untuk Dahlan Dahi

CEO Tribun Network, Dahlan Dahi, menerima penghargaan PWI Awards 2026 dalam forum Pucak Peringatan Hari Pers Nasional di Kota Serang, Provinsi Banten, Senin (9/2/2026) pagi. Piala penghargaan diberikan oleh Ketua Umum PWI Pusat Ahmad Munir.

Ahmad Munir menyebut bahwa figur Dahlan Dahi sebagai pribadi yang ikhlas, tulus, dan telaten dalam mengurai konflik panjang dan dualisme kepemimpinan organisasi PWI. Karena itu, Dahlan layak menerima penghargaan atas jasa-jasanya mewujudkan soliditas dan persatuan kembali PWI.

Penghargaan ini diberikan dalam konteks perjalanan panjang PWI yang sempat terbelah menjadi dua kubu sejak tahun 2024 hingga 2025. Salah satu kubu adalah ketua umum hasil Kongres Bandung 2023, Hendry Ch Bangun, dan kubu lainnya adalah Ketua Umum PWI versi Kongres Luar Biasa Jakarta 2024, Zulmahsyah Sakedang.

Dahlan, yang menjabat sebagai anggota Dewan Pers, berhasil mempersatukan kedua kubu tersebut. Ia berperan sebagai mediator dalam rapat virtual dengan Ketua Umum PWI hasil Kongres Bandung 2023, Hendry Ch Bangun, dan Ketua Versi Kongres Luar Biasa Jakarta 2024, Zulmahsyah Sakedang. Dua hari setelah dilantik menjadi anggota Dewan Pers, Dahlan mempertemukan kedua tokoh tersebut dan sepakat mengakhiri perpecahan melalui sebuah Kongres Persatuan PWI yang digelar pada akhir Agustus 2025 di Jakarta.

Kongres tersebut membuahkan hasil, yaitu terpilihnya Ahmad Munir sebagai Ketua Umum PWI 2025-2030. Proses konsolidasi kemudian dilakukan untuk menampung semua pihak. Hal ini menandai berakhirnya era dualisme dalam kepemimpinan PWI.

Peran Dahlan Dahi dalam Menyelesaikan Konflik PWI

Dahlan Dahi terpilih menjadi anggota Dewan Pers 2025-2028 melalui konstituen Aliansi Media Siber Indonesia (AMSI). Setelah dilantik menjadi anggota dewan pers, ia segera mencari solusi untuk konflik panjang di tubuh PWI. Meskipun bukan anggota PWI, ia aktif sebagai mediator antara dua kubu yang berseteru.

Dalam proses rekonsiliasi, Dahlan bertindak sebagai penengah antara Hendry Ch Bangun dan Zulmahsyah Sakedang. Kesepakatan akhirnya tercapai, dan Kongres Persatuan PWI digelar. Hasilnya, Ahmad Munir terpilih sebagai Ketua Umum PWI 2025-2030, sementara Hendry Ch Bangun kalah dalam pemilihan.

Konflik PWI 2024-2025 dimulai dari isu cashback dan komisi yang melibatkan dana bantuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Masalah ini memicu kekisruhan internal antara Ketua Umum PWI dan Dewan Kehormatan PWI. Persoalan ini berlanjut hingga terjadi saling gugat secara hukum dan pecat-memecat dari kepengurusan.

Setelah proses panjang, Dahlan Dahi berhasil mempersatukan kedua kubu dan membawa PWI menuju kongres persatuan. Proses ini menunjukkan dedikasi dan kemampuan Dahlan dalam menjembatani perbedaan dan menciptakan kesepakatan yang saling menguntungkan.

Sejarah dan Peran PWI dalam Dunia Jurnalistik

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) adalah organisasi profesi wartawan pertama yang didirikan pada 9 Februari 1946 di Surakarta, Jawa Tengah. PWI menjadi konstituen Dewan Pers, yang saat ini terdiri dari sebelas organisasi wartawan dan asosiasi perusahaan media.

Hari lahir PWI diperingati sebagian wartawan sebagai hari Pers Nasional. Peringatan tahunan ini mulai dilakukan setelah Presiden Soeharto mengeluarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985 yang menetapkan tanggal itu sebagai Hari Pers Nasional (HPN).

Beberapa organisasi wartawan seperti Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) menolak HPN pada 9 Februari. Mereka menganggap bahwa setelah Soeharto jatuh tahun 1998, ada sejumlah perubahan penting dalam bidang media, termasuk koreksi regulasi Orde Baru.

Karier Jurnalistik Dahlan Dahi

Dahlan Dahi lahir di Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, pada tahun 1971. Naluri jurnalisnya muncul saat ia aktif di media kampus ketika mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan.

Karier jurnalistik profesionalnya dimulai pada Surat Kabar Harian Surya, pers daerah milik Kompas Gramedia, pada 1 Januari 1994. Awal era reformasi, euforia demokrasi memungkinkan lahirnya perusahaan penerbitan pers. PT Indopersda Primamedia menerbitkan tabloid politik Bangkit, dan Dahlan menjadi koordinator peliputan bersama almarhum Uki M Kurdi, almarhum Achmad Subechi, dan tim lainnya.

Pada saat konflik Teluk dan penggulingan Presiden Irak Saddam Hussein tahun 2003, Dahlan bertugas meliput ke Timur Tengah. Ia melakukan reportase untuk koran-koran Persda seperti Surya (Jatim), Banjarmasin Post, Metro Banjar (Kalsel), Sriwijaya Post (Sumsel), Serambi Indonesia (Aceh), Pos Kupang (NTT), Bangka Pos, dan Metro Bandung (Jabar), serta laporan untuk stasiun televisi TV7.

Pada kurun waktu bersamaan, Pers Daerah Kompas Gramedia mulai mengembangkan koran merek Tribun, dengan Harian Tribun Kaltim terbit perdana 8 Mei 2003. Setelah pulang tugas di Irak akhir 2003, Dahlan mendapat tugas baru bersama Uki M Kurdi mendirikan Surat Kabar Harian Tribun Timur (tribun-timur.com), yang terbit perdana 10 Februari 2004, dan kemudian menjadi Editor in Chief (Pemimpin Redaksi) Tribun Timur, 1 Januari 2009.

Karier Dahlan melejit menjadi General Manager Tribunnews, Director of Digital Tribunnews.com, dan Vice President of Entertainment News Kompas Gramedia. Sejak 1 Juli 2019, ia menjabat Chief Digital Officer KG Media, membawahi unit media berbasis digital di KG Media yakni Kompas.com, Kompas.TV, Kontan.co.id, Tribunnews.com, dan Grid Network.

Puncaknya, 1 November 2020, ia menjabat Chief Executive Officer (CEO) Tribun Network. Di bawah kepemimpinannya, Tribun Network berkembang pesat menjadi media online yang mengelola 70 website dan 21 surat kabar harian, dan kini memiliki kantor di 42 kota tersebar di 37 provinsi. Tribun Network hadir di semua provinsi Indonesia, kecuali Papua Pegunungan. Tribun Network merupakan media online dengan jumlah pembaca terbesar di Indonesia.

Kilas Balik Konflik PWI 2024-2025

Awal Mula Konflik: Dana Bantuan BUMN (Awal 2024)

Konflik dipicu oleh isu cashback dan komisi yang melibatkan dana bantuan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Forum Komunikasi Humasa BUMN yang diperuntukkan bagi pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Persoalan ini menimbulkan kekisruhan internal antara Ketua Umum PWI (Hendry Ch Bangun) dan Dewan Kehormatan PWI Sasongko Tedjo.
Sanksi Dewan Kehormatan (April 2024)

Dewan Kehormatan PWI menjatuhkan sanksi peringatan keras kepada Hendry Ch Bangun atas persoalan dana tersebut. Sebaliknya, kubu Hendry memecat Tedjo sebagai Dewan Kehormatan PWI.
Ketegangan Berlanjut dan Rapat Pleno (Juni – Juli 2024)

Konflik sempat mereda setelah Rapat Pleno Diperluas PWI pada akhir Juni 2024 yang menyepakati penerimaan pengunduran diri beberapa pengurus harian. Namun, kekisruhan kembali terjadi menyusul perombakan susunan Dewan Kehormatan dan Pengurus PWI Pusat, yang memicu desakan adanya KLB (Kongres Luar Biasa).
Intervensi Dewan Pers dan Gugatan (Oktober – November 2024)

Akibat kekisruhan, Dewan Pers mengambil langkah tegas pada September/Oktober 2024, termasuk tidak memperbolehkan PWI menggelar UKW dan menggembok sementara sekretariat PWI. Hendry Bangun merespons dengan mengajukan gugatan perdata terhadap Dewan Pers dan sejumlah pihak lainnya pada November 2024.
Rekonsiliasi dan Islah (Mei 2025)

Dua tokoh sentral dalam konflik, Hendry Ch Bangun dan Zulmansyah Sekedang, akhirnya sepakat untuk islah (damai). Kesepakatan ini dimediasi oleh Dewan Pers Dahlan Dahi dan berfokus pada penyatuan kembali PWI.
Menuju Kongres Persatuan (Agustus 2025)

Sebagai bentuk akhir dari dualisme, disepakati penyelenggaraan “Kongres Persatuan” PWI yang dijadwalkan pada akhir Agustus 2025 di Cikarang. Kongres ini bertujuan untuk menyatukan pengurus, menuntaskan laporan pidana/perdata antaranggota, dan memilih pengurus baru.
Akhmad Munir Terpilih (September 2025)

Direktur Utama LKBN ANTARA, Akhmad Munir, terpilih sebagai Ketua Umum PWI Pusat untuk periode 2025-2030, menandai berakhirnya era dualisme.