Pemerantah Berupaya Mengurangi Kecelakaan di Jalur Panyalaian
Pemerintah kini sedang mempersiapkan jalur penyelamat darurat di kawasan Panyalaian, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Jalur ini direncanakan untuk mengurangi risiko kecelakaan yang sering terjadi akibat rem blong pada kendaraan berat. Lokasi yang dipilih berada dekat aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan akan terintegrasi dengan rest area.
Beberapa lembaga seperti DPR RI dan BUMN telah melakukan peninjauan langsung ke titik-titik rawan kecelakaan di jalur Padang Panjang–Bukittinggi. Rencana pembangunan ini juga diiringi dengan kajian teknis agar jalur pelarian kendaraan berat dapat berfungsi secara optimal.
Selain itu, rombongan juga meninjau Huntara korban bencana di Malalo yang sudah dihuni oleh puluhan keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada keselamatan jalan raya, tetapi juga pada pemulihan masyarakat yang terdampak bencana alam.
Peninjauan Langsung ke Titik Rawan
Jalur penghubung antara Padang Panjang dan Bukittinggi, khususnya di kawasan Panyalaian, kembali menjadi perhatian serius pemerintah. Tingginya angka kecelakaan akibat rem blong di lintasan menurun tersebut memicu rencana pembangunan area penyelamatan darurat.
Langkah konkret mulai dilakukan melalui peninjauan langsung ke titik rawan di depan Pondok Pesantren Al Ikhlas, Kamis (19/2/2026). Peninjauan ini melibatkan beberapa tokoh penting seperti Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria, Anggota DPR RI Andre Rosiade, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, dan Bupati Tanah Datar Eka Putra.
Bupati Tanah Datar Eka Putra menjelaskan bahwa kondisi geografis Panyalaian yang didominasi tanjakan dan turunan panjang merupakan tantangan besar bagi pengemudi kendaraan berat. Kecelakaan yang melibatkan truk atau bus sering kali berakibat fatal, baik bagi pengguna jalan maupun warga yang tinggal di sekitar jalur tersebut.
Pembangunan Fasilitas Keselamatan
Rencana pembangunan fasilitas keselamatan ini akan memanfaatkan lahan di sekitar jalur kereta api. Lahan tersebut merupakan aset milik PT KAI yang berada di bawah naungan BUMN, sehingga koordinasi lintas sektoral menjadi kunci utama percepatan proyek ini.
Anggota DPR RI Andre Rosiade menjelaskan bahwa pembangunan rest area yang terintegrasi dengan jalur penyelamat darurat menjadi opsi yang paling rasional. Fasilitas ini memungkinkan pengemudi kendaraan besar untuk mendinginkan komponen rem sekaligus menjadi tempat pelarian aman jika terjadi malfungsi kendaraan.
Lokasi ini berada di wilayah wewenang KAI. Itulah alasan mengapa mereka mengundang pimpinan BUMN ke lapangan guna memastikan sinkronisasi pemanfaatan lahan untuk kepentingan keselamatan publik.
Dukungan dari BP BUMN
Senada dengan hal tersebut, Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut. Namun, ia menekankan bahwa eksekusi di lapangan harus didahului dengan kajian teknis yang mendalam agar fasilitas yang dibangun benar-benar efektif meredam laju kendaraan yang hilang kendali.
Menurut Dony, peran BUMN tidak hanya terbatas pada sektor profit semata, tetapi juga pada fungsi pelayanan publik dan keamanan infrastruktur. Keamanan pengguna jalan serta kenyamanan masyarakat di sekitar jalur maut tersebut menjadi prioritas utama yang harus segera ditindaklanjuti.
Kunjungan ke Nagari Malalo
Setelah meninjau lokasi rencana jalur penyelamat, rombongan bertolak menuju Nagari Malalo di Kecamatan Batipuh Selatan. Di sana, Dony meninjau progres Hunian Sementara (Huntara) bagi warga yang terdampak musibah bencana alam beberapa waktu lalu.
Pembangunan Huntara di Malalo menjadi bukti nyata keberpihakan negara melalui BUMN kepada masyarakat yang sedang kesulitan. Saat ini, sebanyak 28 unit Huntara dari Danantara Indonesia telah berdiri dan hampir seluruhnya telah dihuni oleh keluarga yang kehilangan tempat tinggal.
Dony menegaskan bahwa kehadiran BUMN harus dirasakan secara langsung oleh rakyat, terutama dalam situasi darurat dan pascabencana. Kolaborasi antarperusahaan plat merah, mulai dari penyediaan alat berat hingga material bangunan, menjadi mesin penggerak pemulihan ekonomi di daerah terdampak.
Sinergi Pemerintah dan BUMN
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah turut mengapresiasi sinergi antara pemerintah daerah, DPR RI, dan BUMN. Baginya, penanganan jalur Panyalaian dan percepatan hunian layak bagi korban bencana adalah dua agenda krusial yang menyangkut hajat hidup orang banyak di Sumatera Barat.
Hingga saat ini, tim teknis terus melakukan pengukuran dan pemetaan di Panyalaian. Diharapkan, pembangunan jalur penyelamat ini dapat segera terealisasi untuk mengakhiri predikat jalur maut yang selama ini melekat pada kawasan tersebut.
Kunjungan ini diakhiri dengan dialog bersama masyarakat setempat yang menaruh harapan besar pada transformasi keamanan infrastruktur di Tanah Datar. Dengan dukungan regulasi dan anggaran dari pusat, wajah transportasi di Sumatera Barat diharapkan menjadi lebih aman dan manusiawi.
