JAKARTA — Ketergantungan industri nikel Indonesia terhadap impor sulfur dari kawasan Timur Tengah berpotensi menjadi risiko baru, terutama setelah penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Hal ini dapat mengganggu pasokan bahan baku utama bagi fasilitas pengolahan nikel yang menggunakan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL).
Ketua Umum Forum Industri Nikel Indonesia (FINI) Arif Perdanakusuma menyampaikan bahwa lebih dari 75% impor sulfur Indonesia pada tahun 2025 berasal dari kawasan Timur Tengah. Ketergantungan yang sangat tinggi dari satu wilayah tersebut membuat industri dalam negeri rentan terhadap gangguan jika jalur distribusi terganggu.
“Pasokan yang sangat terkonsentrasi ini, setelah penutupan Selat Hormuz, mengakibatkan terganggunya bahkan akan terputusnya sumber bahan baku utama untuk refinery HPAL di Indonesia,” ujar Arif kepada media, Minggu (8/3/2026).
Sulfur atau belerang merupakan bahan baku utama dalam produksi asam sulfat yang digunakan dalam proses pelindian atau leaching pada fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel berbasis hidrometalurgi. Proses tersebut dikenal dengan teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) yang banyak digunakan untuk memproduksi bahan baku baterai kendaraan listrik.
Teknologi HPAL saat ini menjadi tulang punggung produksi Mixed Hydroxide Precipitate (MHP), yakni material nikel-kobalt yang menjadi bahan antara untuk menghasilkan nikel berkualitas baterai atau battery grade nickel.
“Peran sulfur di industri hilirisasi nikel adalah sebagai bahan baku utama untuk memproduksi asam sulfat yang digunakan dalam proses pelindian pada fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel hidrometalurgi berbasis HPAL,” jelasnya.
Dia juga menjelaskan bahwa kebutuhan sulfur dalam proses tersebut sangat besar. Berdasarkan rata-rata data industri, produksi nikel dalam bentuk MHP memerlukan sulfur dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan volume logam yang dihasilkan. Dalam praktik industri, untuk menghasilkan satu ton nikel dalam bentuk MHP dibutuhkan sekitar 12 hingga 13 ton sulfur. Rasio kebutuhan yang tinggi ini membuat stabilitas pasokan sulfur menjadi faktor krusial bagi kelangsungan operasional fasilitas HPAL di Indonesia.
“Berdasarkan data rata-rata industri, untuk memproduksi 1 ton nikel MHP membutuhkan sekitar 12–13 ton sulfur,” jelasnya.
Sebagai produsen terbesar material nikel-kobalt dunia dari proyek-proyek HPAL, Indonesia saat ini memiliki sejumlah fasilitas pengolahan yang memproduksi MHP sebagai bahan baku rantai pasok baterai kendaraan listrik global. Namun, kapasitas produksi tersebut masih sangat bergantung pada pasokan bahan baku impor.
Ketergantungan terhadap impor sulfur dari Timur Tengah juga membuat industri domestik sensitif terhadap gangguan geopolitik di kawasan tersebut. Apabila jalur distribusi melalui Selat Hormuz terganggu dalam waktu lama, dampaknya diperkirakan tidak hanya dirasakan Indonesia tetapi juga pasar global.
“Situasi ini akan juga mengakibatkan kelangkaan material sulfur di tingkat global dan menaikan harga secara signifikan,” tuturnya.
Meski demikian, hingga saat ini industri nikel di dalam negeri disebut belum mengalami dampak langsung dari situasi tersebut. Hal ini karena sebagian besar perusahaan masih memiliki persediaan bahan baku untuk menjaga operasional dalam jangka pendek. Berdasarkan informasi yang dihimpun FINI dari para anggotanya, fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel berbasis HPAL masih memiliki stok sulfur yang cukup untuk menopang produksi selama beberapa minggu ke depan.
“Umumnya fasilitas pengolahan dan pemurnian nikel hidrometalurgi berbasis HPAL masih mempunyai persediaan untuk beberapa minggu sampai satu bulan kedepan. Keadaan akan berubah cepat bila penutupan Selat Hormuz ini berlanjut dan berlangsung untuk waktu yang lama,” pungkasnya.
