Peran Perempuan dalam Pengelolaan Air dan Kesetaraan Gender
Pada minggu ketiga Maret 2026, curah hujan di Makassar masih terus mengunjungi warga dengan intensitas yang berbeda-beda. Ada kalanya hanya sekadar menyapa, atau bahkan langsung deras. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, curah hujan ini cenderung lebih ringan dan genangan air di Jalan Petta Rani tidak terjadi secara rutin. Meski Makassar atau Sulawesi Selatan versi BMKG sudah memasuki musim kemarau pada bulan April 2026, kondisi cuaca justru cenderung lebih panas dan lebih lama dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Tulisan ini ditulis sebagai bentuk peringatan Hari Air Dunia yang diperingati setiap tanggal 22 Maret. Awalnya dideklarasikan pada Sidang Umum ke-47 PBB, tepatnya tanggal 22 Desember 1992 di Rio de Janeiro, Brasil. Hari Air Dunia bertujuan untuk menarik perhatian publik akan pentingnya air bersih dan meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan sumber-sumber air bersih secara berkelanjutan.
Tema tahun 2026 fokus pada hubungan antara air dan kesetaraan gender, dengan kampanye utama “Where Water Flows, Equality Grows” (Di Mana Air Mengalir, Kesetaraan Tumbuh). Tema ini menjadi fokus pada peran wanita dalam mencari solusi tentang air. Tujuannya adalah mendorong pendekatan berbasis hak asasi manusia di mana peran dan kepemimpinan perempuan diakui dalam pengambilan keputusan terkait air. Kampanye ini dikampanyekan oleh UN-Water, UNICEF, dan UN Women, dengan penekanan bahwa partisipasi perempuan membuat layanan air lebih inklusif, berkelanjutan, dan efektif.
Hubungan Antara Air dan Gender
Sejatinya, hubungan antara air dan gender sangat mendalam karena peran sosial, kebutuhan biologis, dan ketimpangan akses yang ada di masyarakat. Di banyak belahan dunia, perempuan dan anak perempuan memikul tanggung jawab utama untuk mengambil air yang digunakan oleh keluarga. Secara kolektif, perempuan menghabiskan sekitar 200 hingga 250 juta jam setiap hari hanya untuk mengambil air. Hal ini membuat mereka kehilangan peluang untuk memperoleh hak lain, sehingga waktu yang habis di perjalanan merampas kesempatan mereka.
Angka 200 hingga 250 juta jam setiap hari bukanlah angka sembarangan, melainkan hasil estimasi global yang dirilis oleh lembaga PBB seperti UNICEF dan WHO. Perhitungannya didasarkan pada akumulasi waktu yang dihabiskan oleh jutaan perempuan di seluruh dunia yang tidak memiliki akses air di dalam rumah mereka. Sekitar 1,8 miliar orang secara global masih hidup dalam rumah tangga tanpa persediaan air di dalam tempat tinggal mereka.
Masalah Nyata Air dan Gender di Makassar
Dalam konteks lokal di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, hubungan antara air dan gender termanifestasi dalam krisis air bersih yang telah berlangsung selama puluhan tahun di beberapa wilayah. Beberapa masalah nyata air dan gender di Makassar dapat dikemukakan, diantaranya:
-
Beban Ganda Perempuan di Wilayah Utara (Kecamatan Tallo)
Wilayah utara Makassar, seperti Kecamatan Tallo, merupakan salah satu titik terparah krisis air bersih yang telah berlangsung selama lebih dari dua dekade. Perjuangan perempuan memunculkan gerakan komunitas seperti “Perempuan Pejuang Air Bersih Tallo” yang melakukan audiensi dengan pemerintah kota untuk menuntut hak atas air. Mereka melakukan aktivitas fisik: Perempuan di wilayah pesisir Makassar terpaksa mencari air bersih menggunakan gerobak, memikul jeriken, atau harus bolak-balik ke sumber air yang jauh setiap hari. -
Dampak Ekonomi yang Tidak Proporsional
Krisis air di Makassar menciptakan ketimpangan ekonomi bagi ibu rumah tangga, terutama dengan berkenaan dengan biaya tinggi. Atas kebijakan pemerintah kota, PDAM memberikan pemasangan gratis bagi warga, namun biaya setiap bulan masih dibebankan kepada warga. Warga di wilayah krisis harus membeli air dari pedagang keliling dengan harga yang jauh lebih mahal daripada tarif resmi PDAM. Hal ini akan memberikan waktu lebih besar untuk mengurus air, sehingga melahirkan apa yang dikenal dengan kemiskinan waktu. -
Penurunan Kualitas Hidup dan Kesehatan
Di wilayah dengan intrusi air laut dan penurunan muka tanah (land subsidence), perempuan menghadapi kesulitan dalam menjaga kebersihan reproduksi dan manajemen menstruasi (MKM) karena air yang tersedia seringkali payau atau keruh. Akibatnya risiko penyakit menjadi kendala utama. Ini dirasakan dengan beban mengurus anggota keluarga yang sakit akibat sanitasi buruk (seperti diare atau penyakit kulit) secara sosial lebih banyak dibebankan kepada perempuan di Makassar. -
Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan
Meskipun perempuan adalah pihak yang paling merasakan dampak buruk krisis air, suara mereka sering kali terpinggirkan dalam perencanaan infrastruktur perkotaan di Makassar. Walhi Sulawesi Selatan dalam riset yang dilakukan menyoroti bahwa kebijakan pengelolaan air di Makassar masih kurang sensitif gender dan belum memberikan solusi jangka panjang bagi perempuan di wilayah pesisir.
Solusi dan Upaya yang Dapat Dilakukan
Untuk mengoptimalkan peran gender dalam mengatasi krisis air, pemerintah bisa melakukan beberapa hal, seperti:
* meningkatkan akses air bersih, memastikan akses air bersih yang memadai bagi semua masyarakat, terutama bagi perempuan dan anak perempuan yang seringkali bertanggung jawab untuk mengumpulkan air;
* memberikan pendidikan dan pelatihan tentang pengelolaan air bersih dan sanitasi kepada perempuan dan anak Perempuan;
* melibatkan perempuan dalam partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan air dan sanitasi; dan
* dukungan infrastruktur air bersih dan sanitasi yang memadai, terutama di daerah yang sulit dijangkau.
Pelatihan dan Pendidikan yang dapat diberikan kepada perempuan, diantaranya:
* pelatihan pengelolaan air bersih tentang cara mengolah air bersih, pemeliharaan sumber air, dan distribusi air.
* pendidikan sanitasi yakni cara menjaga kebersihan, dan penggunaan fasilitas sanitasi yang benar.
* pelatihan pengelolaan limbah, bagaimana cara mengelola limbah cair dan padat, serta cara mengurangi limbah.
* pendidikan kesehatan, artinya perlu terus digaungkan tentang hubungan antara air bersih, sanitasi, dan kesehatan.
* pelatihan kewirausahaan, yakni pelatihan tentang cara memulai usaha pengelolaan air bersih dan sanitasi, serta cara meningkatkan pendapatan.
Hal-hal ini dapat dilakukan baik dalam lingkungan Pendidikan formal, non formal, dan pendidikan berbasis warga masyarakat. Dengan memberikan pendidikan dan pelatihan yang tepat, perempuan dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola air bersih dan sanitasi, serta meningkatkan kualitas hidup mereka.
