Kejaksaan Negeri Mamuju Menerima Pelimpahan Tersangka Korupsi Pematangan Lahan Pintu Gerbang
Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pematangan lahan pintu gerbang Mamuju tahun anggaran 2022. Proses pelimpahan ini berlangsung pada Senin (6/4/2026) sekitar pukul 13.32 WITA di Kantor Kejaksaan Negeri Mamuju.
Tersangka yang terlibat dalam kasus ini adalah M.A.S, mantan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Mamuju. Ia diduga terlibat dalam kegiatan yang menimbulkan kerugian negara sebesar sekitar Rp1,83 miliar. Setelah Tahap II dinyatakan lengkap, perkara ini akan segera dilimpahkan ke pengadilan untuk proses penuntutan lebih lanjut.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejari Mamuju, Antonius, menjelaskan bahwa perkara ini berkaitan dengan kegiatan pematangan lahan di sejumlah titik tapal batas wilayah. Berdasarkan hasil penyidikan, nilai kerugian keuangan negara dalam kasus ini ditaksir mencapai sekitar Rp1,83 miliar.
Antonius menambahkan, dalam Tahap II tersebut, seluruh berkas, tersangka, dan barang bukti telah dinyatakan lengkap sehingga dapat segera dilimpahkan ke tahap penuntutan di pengadilan. Tersangka disangkakan melanggar beberapa pasal undang-undang, antara lain Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta Pasal 20 huruf a dan c KUHP.
Pihak Kejari Mamuju menegaskan komitmen mereka dalam menangani perkara ini secara profesional dan transparan. Seluruh proses pelimpahan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
Proses Pelimpahan Tersangka dari Penyidik
Sebelumnya, penyidik Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulawesi Barat (Sulbar) melimpahkan tiga dari empat tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan pintu gerbang Kota Mamuju ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Mamuju. Proses pelimpahan dimulai pada Rabu (14/1/2026) sekitar pukul 11.05 WITA di Mapolresta Mamuju, Jalan KS Tubun, Kelurahan Rimuku.
Ketiga tersangka, Basit, Andi Zulfahmi, dan Ahmad, keluar dari sel tahanan Polresta Mamuju dengan pengawalan ketat penyidik berkemeja putih. Mereka dititipkan di rutan Polresta Mamuju karena ruang tahanan di Mapolda Sulbar sedang direnovasi. Jarak ke Kejari hanya sekitar 20 meter.
Tersangka keluar secara berurutan mengenakan rompi tahanan oranye, tanpa borgol di tangan. Basit berjalan di depan dengan masker medis, kacamata hitam, dan tas hitam di bahu. Andi Zulfahmi berjalan di belakang Basit dengan topi kuning berlogo “NY” dan masker putih. Saat melihat kamera wartawan, Andis memberi salam hormat ke awak media sebelum melanjutkan perjalanan.
Tersangka ketiga, Ahmad, berjalan di belakang dengan masker dan tas merah, terus menundukkan kepala hingga memasuki Kejari Mamuju. Ketiganya digiring melalui pintu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk proses administrasi pelimpahan.
Kerugian Negara Akibat Pemindahan Lokasi Proyek
Proyek pintu gerbang Kota Mamuju di Desa Tadui bersumber dari dana APBD. Hasil audit menyebut proyek mengalami kerugian total senilai Rp1,8 miliar. Dirreskrimsus Polda Sulbar, Kombes Pol Abdul Azis, menyatakan penyimpangan terjadi karena pemindahan lokasi proyek sejauh 500 meter dari titik koordinat awal.
“Akibat pemindahan sepihak ini, bangunan fisik di lokasi yang seharusnya direncanakan tidak ditemukan. Hal ini menjadi dasar perhitungan kerugian negara secara total,” ujar Abdul Azis, Kamis (11/12/2025).
Selain ketiga tersangka, polisi menetapkan AS, mantan Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kabupaten Mamuju, sebagai tersangka keempat. AS diduga sebagai aktor intelektual di balik pemindahan lokasi proyek.
Tersangka korupsi pintu gerbang Mamuju, Basit pakai topi hitam saat berjalan menuju Kantor Kejari Mamuju, Rabu (14/1/2026).
Hingga berita ini diturunkan, Kejari masih memeriksa berkas sebelum menentukan langkah penahanan selanjutnya.
