Balai Buntar Jadi Pusat Kuliner yang Menarik Perhatian
Balai Buntar, kawasan yang berada di Kota Bengkulu, kini sedang mengalami perubahan besar. Dalam beberapa waktu terakhir, aktivitas ekonomi di kawasan ini meningkat pesat, terutama selama bulan Ramadan hingga pasca-Lebaran 2026. Hal ini disebabkan oleh antusiasme masyarakat yang tinggi dalam berkunjung ke kawasan tersebut.
Pemerintah Provinsi Bengkulu, melalui Gubernur Helmi Hasan, memiliki rencana untuk mengubah Balai Buntar menjadi pusat kuliner baru. Rencana ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Saat ini, banyak tenda dan meja telah tersusun rapi di sekitar gedung Balai Buntar. Pengunjung dari berbagai kalangan, seperti pelajar, mahasiswa, dan keluarga, mulai memadati lokasi tersebut untuk berbelanja makanan dan minuman.
Namun, masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Salah satunya adalah pengelolaan parkir. Saat ini, tidak ada pengelola parkir yang membantu menata kendaraan pengunjung. Hal ini bisa menyebabkan ketidaknyamanan bagi pengunjung.
Salah satu penjual makanan, Budi Black dari Cha Donuts Pumpkin, menyambut baik rencana pemerintah untuk menata ulang Balai Buntar. Ia mengatakan bahwa para pelaku UMKM sangat senang dengan rencana ini karena akan membuat tempat mereka lebih nyaman untuk dikunjungi.
“Kami sangat senang dengan tata ulang Balai Buntar. Kami berharap nanti orang yang datang merasa nyaman saat belanja di sini,” ujar Budi saat diwawancarai.
Fasilitas seperti air dan mushola untuk shalat sudah cukup memadai. Namun, Budi juga meminta agar pemerintah tidak lupa untuk menyediakan fasilitas parkir yang lebih baik. Ia menilai, fasilitas parkir sangat penting untuk kenyamanan pengunjung.
Penataan Kawasan Balai Buntar
Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai melakukan penataan ulang kawasan Gedung Balai Buntar. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang tertib, rapi, dan estetis. Langkah ini dilakukan untuk meredam polemik keberadaan lapak pedagang sekaligus menjadikan Balai Buntar sebagai ikon baru pusat kuliner di Kota Bengkulu.
Dalam rapat di ruang rapat merah putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bengkulu, Eddyson, menjelaskan bahwa penataan dilakukan melalui pendekatan dialog dan kesepakatan bersama lintas pihak. Pemerintah tidak memilih langkah penggusuran, meskipun secara fungsi awal Balai Buntar bukan diperuntukkan sebagai area berdagang.
“Pemerintah tidak mengusir pedagang. Kita duduk bersama semua pihak untuk mencari solusi terbaik. Prinsipnya adalah penataan, bukan penggusuran,” jelas Eddyson.
Menurut Eddyson, jumlah pedagang yang terlanjur banyak membuat pendekatan persuasif menjadi pilihan paling rasional. Meski begitu, penataan tetap dilakukan dengan aturan yang ketat agar kawasan tidak kembali semrawut.
Batas Pedagang dan Tampilan Lapak
Dalam kebijakan terbaru, Pemprov Bengkulu menetapkan batas maksimal 150 pedagang yang diperbolehkan berjualan di kawasan Balai Buntar. Jumlah tersebut ditetapkan setelah dilakukan pengukuran lokasi dan kajian estetika kawasan.
Setiap pedagang nantinya akan menempati lapak berukuran sekitar 1,5 x 1,5 meter. Penataan tidak hanya menyasar jumlah dan ukuran lapak, tetapi juga cara penyajian dagangan hingga tampilan produk.
“Kita ingin UMKM tertata dengan baik, mulai dari penyajian makanan, display barang, sampai visual lapaknya. Konsepnya kita buat secantik mungkin,” jelas Eddyson.
Melalui penataan ini, Balai Buntar diharapkan bertransformasi menjadi pusat kuliner yang nyaman, representatif, dan ramah pengunjung. Pemerintah menargetkan kawasan ini menjadi salah satu destinasi wisata kuliner unggulan di Kota Bengkulu.
Fasilitas dan Kerja Sama dengan Bank
Dari sisi fasilitas, Pemprov Bengkulu juga menjajaki kerja sama dengan Bank Bengkulu untuk penyediaan tenda bagi pedagang. Namun, fasilitas tersebut baru akan direalisasikan setelah proses penataan dan verifikasi pedagang selesai.
Seleksi pedagang akan dilakukan secara ketat. Pemerintah akan menelusuri rekam jejak pedagang untuk mencegah praktik kepemilikan lapak ganda oleh pedagang yang sudah berjualan di lokasi lain.
“Kita akan tracking. Jika ada pedagang yang tiga hari berturut-turut tidak berjualan, akan kita keluarkan. Kita ingin pedagang yang benar-benar serius,” tutup Eddyson.
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Terkait kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), Eddyson menyebut belum ada ketetapan resmi. Saat ini pemerintah masih menyusun regulasi melalui tim khusus karena kawasan tersebut merupakan aset milik daerah.
“Setelah aturan rampung, baru kita lakukan sosialisasi kepada para pedagang,” kata Eddyson.
Saat ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari kawasan Balai Buntar masih bersumber dari pajak parkir. “Untuk PAD saat ini baru dari pajak parkir. Rata-rata penerimaan sekitar Rp500 ribu per hari,” jelas Eddyson.
Pembagiannya 70 persen untuk pengelola dan 30 persen untuk pemerintah daerah. Ke depan, Pemerintah Provinsi Bengkulu berencana mengembangkan Balai Buntar menjadi kawasan kuliner unggulan yang dapat beroperasi hingga malam hari.
Saat ini, aktivitas UMKM di lokasi tersebut masih terbatas sekitar tiga jam operasional, sehingga dinilai belum optimal dalam meningkatkan pendapatan.
“Nanti akan kita dorong agar UMKM bisa buka sampai malam. Kita juga akan siapkan panggung hiburan dan penataan seperti konsep kawasan wisata kuliner,” jelas Eddyson.
Dengan rencana tersebut, Balai Buntar diharapkan dapat menjadi salah satu destinasi kuliner andalan di Bengkulu, sekaligus meningkatkan pendapatan pelaku UMKM dan kontribusi terhadap PAD.
