Kebijakan Efisiensi Anggaran Berdampak pada Pelaksanaan Paskibraka 2026
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Cilegon berdampak langsung terhadap pelaksanaan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2026. Salah satu perubahan yang signifikan adalah penurunan kuota peserta yang direkrut, dari sebelumnya sebanyak 56 orang menjadi hanya 27 orang. Selain itu, durasi karantina juga dipangkas dari sekitar 10 hari menjadi 4 hingga 5 hari.
Fasilitas pendukung seperti konsumsi dan perlengkapan juga disesuaikan dengan kondisi anggaran yang tersedia. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari rasionalisasi anggaran yang kini hanya sebesar Rp400 juta, turun jauh dari sebelumnya yang mencapai Rp1,5 miliar.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Cilegon, Faisal Amin, menjelaskan bahwa penyesuaian ini dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang ada. Ia menyampaikan bahwa jumlah anggota Paskibraka tahun ini hanya 27 orang, yang akan menjalankan tugas ganda baik saat pengibaran maupun penurunan bendera.
Dari total 27 anggota tersebut, pihaknya juga harus menyiapkan 16 orang untuk diusulkan mengikuti seleksi di tingkat Provinsi Banten. Dengan demikian, jumlah peserta yang dipersiapkan hingga tahap penentuan akhir (pantukhir) mencapai sekitar 43 orang.
“Anggaran yang tersedia saat ini sekitar Rp400 juta. Dampaknya bukan hanya pada jumlah peserta, tetapi juga pada durasi karantina yang kini hanya 4 sampai 5 hari,” ujarnya.
Meskipun mengalami keterbatasan anggaran, peserta yang lolos di tingkat provinsi tetap memiliki peluang untuk melaju ke seleksi nasional, tergantung hasil penilaian lebih lanjut. Namun, dalam hal penghargaan atau reward bagi anggota Paskibraka, Faisal menuturkan bahwa hal tersebut bukan bagian dari tahapan resmi, melainkan kebijakan pemerintah daerah. Bentuknya pun bervariasi, seperti studi banding atau kunjungan ke instansi.
“Melihat kondisi anggaran tahun ini, reward kemungkinan akan disesuaikan. Ada rencana kunjungan ke BPIP di pusat, tetapi itu masih menunggu kemampuan anggaran,” katanya.
Dalam pelaksanaan kegiatan, pihaknya tetap melibatkan unsur TNI dan Polri, meskipun ke depan akan ada penyesuaian, termasuk penggunaan seragam dinas masing-masing yang tidak lagi sepenuhnya difasilitasi seperti sebelumnya. Faisal memastikan, meskipun anggaran terbatas, seluruh rangkaian kegiatan Paskibraka 2026 tetap diupayakan berjalan optimal.
Proses Seleksi Paskibraka 2026
Proses seleksi sendiri dilakukan secara daring melalui sistem terintegrasi yang dipandu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Tahun ini, jumlah pendaftar mencapai 198 peserta dari kalangan pelajar putra dan putri. Setelah melewati seleksi administrasi, peserta mengikuti tes wawasan kebangsaan (TWK) dan tes intelegensi umum (TIU). Dari hasil TIU, sebanyak 116 peserta dinyatakan lolos dan berhak melanjutkan ke tahap tes kesehatan.
“Tes kesehatan meliputi pemeriksaan fisik, buta warna, dan untuk peserta putri juga dilakukan tes kehamilan. Kami bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dalam pelaksanaannya,” ungkapnya.
Secara keseluruhan, proses seleksi melibatkan berbagai unsur, mulai dari Dinas Kesehatan, TNI, Polri, hingga akademisi dari perguruan tinggi, khususnya dalam tes kepribadian dan wawancara. Adapun tahapan seleksi meliputi administrasi, TWK, TIU, tes kesehatan, tes parade atau peraturan baris-berbaris (PBB), tes kepribadian, hingga tahap akhir pantukhir sebelum peserta ditetapkan sebagai anggota Paskibraka 2026.
