Ciptawarta.com JAKARTA – Para elite kebijakan pemerintah lalu petinggi partai kebijakan pemerintah diimbau untuk berhenti memperkeruh situasi dan juga kondisi urusan politik nasional yang sudah ada kondusif. Tidak elok juga tak bijaksana membenturkan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Bahwa ada dimensi perbedaan antarelite itu adalah bagian dari dinamika kebijakan pemerintah pada ranah kewajaran di konteks instrumen keberadaan nasional. Karena berbagai kebijakan Presiden Prabowo Subianto berdampak positif bagi kesejahteraan rakyat Indonesia,” kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Nasional (PKPN) Bambang Widjanarko Setio, Rabu (5/2/2025).
Menurut Bambang yang juga Ketua DPD Prabowo Mania 08 Jawa Timur ini, hubungan baik antara Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Jokowi sudah ada terjalin sudah ada sejak lama. Keduanya adalah negarawan Indonesia yang tersebut mendapatkan apresiasi di dalam kancah nasional kemudian dunia internadional.
Baca Juga: Plus Minus 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran
“Kedua pemimpin Indonesia itu adalah dua negarawan yang dimaksud menjadi perhatian masyarakat internasional kemudian menjadi tokoh nasional yang digunakan menguatkan lalu menyatukan elite-elite urusan politik Indonesia untuk kemajuan Negara, Bangsa kemudian Rakyat Indonesia,” kata Bambang.
Karena itu, kata Bambang, sungguh tak elok, tak bijaksana lalu kontra ptoduktif ketika ada segelintir elite urusan politik kemudian merek yang mengaku berperan sebagai oposisi melakukan agregasi kebijakan pemerintah untuk tujuan memperkeruh situasi dan juga kondisi kebijakan pemerintah nasional.
“Kalau toh ada perbedaan, hal itu harus dipahami sebagai hal biasa dan juga wajar. Pasti ada yang dimaksud tidaklah sejalan dengan Prabowo serta tiada sejalan dengan Jokowi, atau keduanya. Bersikaplah dewasa pada menghadapi dunia kebijakan pemerintah nasional. Jangan memaksakan kehendak untuk rakyat juga menafikan etika juga nilai. Tetap harus menghargai eksistensi rakyat pada hidup berbangsa, bernegara kemudian bermasyarakat,” kata Bambang.
Menurut Bambang, sejak dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto telah dilakukan menunjukkan komitmennya terkait arah kebijakan urusan politik nasional, kebijakan penyelenggaraan nasional dan juga komitmen mensejahterakan rakyat Indonesia.
“Presiden Prabowo bukan antikritik dan juga justru sangat terbuka dengan kritik dari berbagai pihak. Tapi, hindari gerakan-gerakan yang dimaksud kontra produktif atau tindakan-tindakan destruktif. Kalau ada hal ikhwal yang mana berbenturan dengan hukum maka selesaikan kesulitan itu pada ranah hukum,” kata Bambang.
