Ciptawarta.com JAKARTA – Wacana pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Korupsi Pertamina oleh Komisi XII DPR layu sebelum berkembang. Setelah sempat mencuat, sekarang Wakil Ketua Komisi XII DPR Bambang Haryadi menyatakan tiada ada wacana tersebut.
“Tidak ada wacana Pansus, kami percaya profesionalisme Kejaksaan Agung. Kami tidak ada masuk di area ranah hukum, hukum silakan ditegakkan setegak-tegaknya,” kata Bambang, Hari Sabtu (8/3/2025).
Bambang menyokong penuh penegakan hukum oleh Kejagung di perkara korupsi tata kelola minyak mentah. Menurutnya, persoalan hukum hukum yang dimaksud tidak ada akan ditarik ke ranah politik.
“Biarkan penegak hukum bekerja mengusut sampai tuntas, jangan ada campur tangan kebijakan pemerintah di dalam sini,” ujarnya.
Selain itu, Bambang mengupayakan Pertamina untuk menjadi tambahan baik pada hal pelayanan masyarakat. Dia mengatakan oknum nakal memang benar harus ditangkap, namun Pertamina harus diselamatkan.
“Jangan oleh sebab itu perbuatan oknum-oknum, Pertamina yang dimaksud aset bangsa ini malah jadi rusak. Tangkap oknumnya, tapi kita selamatkan kemudian perbaiki Pertamina agar dapat melayani publik tambahan baik lagi,” katanya.
Sebelumnya, wacana pembentukan pansus perkara korupsi tata kelola minyak mentah kemudian barang kilang PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023. diembuskan oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR Sugeng Suparwoto. Hal itu didasari menghadapi adanya aspirasi ihwal pembentukan pansus perkara tersebut.
“Jadi bahwa wacana itu sudah ada ada memang benar kami dihubungi beberapa pihak untuk menghasilkan pansus dan juga sebagainya,” kata Sugeng Suparwoto di tempat Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/3/2025).
