Ciptawarta.com JAKARTA – Organized Crime and Corruption Reporting Project ( OCCRP ) merilis daftar finalis pemimpin yang tersebut terlibat pada kejahatan terorganisasi juga paling korup dalam dunia pada Selasa, 31 Desember 2024. Dari sebagian nama yang digunakan dirilis, Jokowi menjadi salah satu dari lima finalis dengan pendapat terbanyak tahun ini.
Nama-nama yang masuk nominasi juga perolehan pengumuman diusulkan juga berasal dari para pembaca, jurnalis, komite juri, juga pihak lain pada jaringan global OCCRP.
Menanggapi hal itu, pendiri Haidar Alwi Institute (HAI), R Haidar Alwi mengatakan, segala bentuk perbuatan kejahatan tidaklah dapat dibuktikan dengan polling atau jajak pendapat.
“Pembuktian kejahatan atau pelanggaran hukum adalah melalui persidangan di area pengadilan. Bukan melalui polling atau jajak pendapat,” tegas R Haidar Alwi, Rabu (1/1/2025).
Menurutnya, hingga pada waktu ini bukan ada satu pun putusan pengadilan yang tersebut memvonis Jokowi bersalah sudah melakukan aksi pidana korupsi. Tuduhan kejahatan terorganisasi di pilpres untuk mengungguli salah satu paslon juga bukan terbukti dalam Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jika metodologinya benar, seharusnya majelis juri OCCRP tidaklah meloloskan usulan nama Jokowi. Sebab, bagaimana sanggup memasukkan nama seseorang ke di daftar yang dimaksud sementara tidak ada ada satu pun putusan pengadilan yang mana memvonisnya bersalah melawan kejahatan yang dituduhkan? Jelas sekali ini merupakan suatu kesalahan yang digunakan nyata,” ungkap R Haidar Alwi.
Oleh dikarenakan itu, predikat yang digunakan disematkan OCCRP terhadap Jokowi hanyalah usulan yang bukan berdasar dari para pemegang hak pendapat di polling atau jajak pendapat. Akibatnya, dapat merusak reputasi serta nama baik Jokowi di area mata penduduk Indonesia bahkan dunia.
“OCCRP harus meralat rilisnya lalu meminta-minta maaf untuk Jokowi. Jika tidak, OCCRP yang digunakan berisi para jurnalis investigasi serupa cuma dengan mencoreng kredibilitasnya sendiri,” tutur R Haidar Alwi.
