Ciptawarta.com JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan merespons pagar laut di area pesisir laut Tangerang, Banten yang dimaksud terindikasi akan datang menjadi lokasi reklamasi oleh kelompok tertentu. Dia memohon pemerintah segera mengungkap dalang pembuatan pagar laut yang digunakan menghebohkan masyarakat tersebut.
“Ada indikasi reklamasi pada pemagaran penyelenggaraan pagar laut dalam Tangerang. Tak cuma ungkap siapa pelaku pemugaran tapi pemerintah juga harus melakukan tindakan hukum agar publik mampu meyakini Indonesia adalah negara hukum,” ujar Daniel Johan ketika Rapat Kerja dengan Menteri Kelautan dan juga Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono , Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
Dia mengungkapkan pemasangan pagar laut sepanjang 30,16 km itu jikalau berhasil di area reklamasi, akan menjadi daratan seluas 3.000 hektare. Apabila diperjualbelikan dengan kisaran biaya minimal Rp10 jt per meter, maka prospek kerugian negara mencapai Rp300 triliun. “Jumlah ini tentu sangat besar sebab menjadi hak milik pihak ketiga,” katanya.
Daniel mendesak pengungkapan dalang utama pemagaran laut ini harus dijalankan segera. Apalagi lokasi pemagaran terjadi dekat di dalam wilayah khusus Jakarta. “Pemagaran laut ini terjadi dekat dengan wilayah khusus Jakarta. Bagaimana kita meyakini Kementerian Kelautan kemudian Perikanan (KKP) mempunyai kemampuan menjaga laut Indonesia apabila di tempat depan mata sekadar kita kecolongan,” ujarnya.
Pemerintah, kata Daniel, belum menunjukkan upaya penegakan hukum untuk pengungkapan pemagaran laut Tangerang. “Setelah mendengar pemaparan Menteri KPP, saya lihat bukan ada semangat lalu upaya penegakan hukum. Di KPP kan ada penyidik. Untuk apa ada penyidik kalau bukan ada tindakan hukum?” kata legislator jika Dapil Kalimantan Barat ini.
Ketua DPP PKB ini juga menyampaikan anggaran pengawasan di tempat KPP sangat kecil serta ini menghambat proses pembongkaran pagar laut yang tersebut tiada sanggup dilaksanakan secara cepat. “Biaya pembongkaran pagar laut ini tidaklah murah. Darimana anggaran KKP? Padahal untuk beli solar semata sulit. Kalaupun ada anggaran, peruntukannya untuk yang digunakan lain,” katanya.
Hingga kini, pembongkaran pagar laut ini sudah melibatkan KKP, DPR, TNI AL, Polri, Bakamla, KPLP, serta otoritas Provinsi Banten kemudian melibatkan 1.210 nelayan yang digunakan terlibat dengan menggunakan 223 kapal. Sepanjang 5 kilometer panjang pagar yang mana sekarang telah terjadi dibongkar.
