Ciptawarta.com JAKARTA – Pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) persoalan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) laut hanya saja memperkeruh situasi yang dimaksud telah memanas. Jokowi terkesan menyalahkan bawahan lalu sistem pelayanan satu pintu tanpa introspeksi diri sendiri.
“Sebagai mantan presiden tentunya Jokowi sangat memahami proses pemberian sertifikat laut. Beliau semestinya melakukan cross check yang mana mendalam sebelum mengeluarkan pernyataan. Sebaliknya, yang terjadi seakan upaya cuci tangan yang dimaksud justru mencoreng kredibilitasnya,” ujar Direktur Merah Putih Stratejik Institut (MPSI) Noor Azhari, Hari Sabtu (25/1/2025).
Sebagai mantan presiden diharapkan Jokowi menjadi tokoh bangsa yang mana menggalakkan rekonsiliasi kemudian tiada ikut-ikutan memberikan komentar yang dimaksud justru memperburuk keadaan.
Bahkan, sikap Jokowi yang mana menyebutkan nama provinsi yakni Banten, Jawa Barat, serta Jawa Timur justru memperlihatkan ketidakpahaman terhadap transisi kepemimpinan.
“Jokowi harusnya paham ketika sudah ada tidak lagi di dalam sikap penguasa penting untuk menghargai otonomi area kemudian bukan mencampuri urusan yang digunakan bukan lagi menjadi kewenangannya,” kata Noor.
Dia juga mengkritisi kebijakan reklamasi dalam Semarang, Jawa Tengah, yang dimaksud mengorbankan ribuan hektare sawah produktif yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi.
“Reklamasi itu menjadi salah satu warisan buruk yang dimaksud harus dipertanggung jawabkan. Menyalahkan bawahannya tanpa mengakui dampak kebijakan yang tersebut beliau buat adalah suatu bentuk kelalaian terhadap tanggung jawab kepemimpinan,” tegasnya.
Menurut dia, kekacauan yang digunakan terjadi ketika ini tiada lepas dari warisan kebijakan Jokowi selama menjabat. “Apa yang tersebut diutarakan Jokowi bak peribahasa lama menepuk air dalam dulang, terpercik muka sendiri nampaknya beliau kebanyakan main air kolam,” ucapnya.
Sudah saatnya pemerintah ketika ini pada bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menegakkan hukum tanpa pandang bulu.
