Ciptawarta.com JAKARTA – Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan merasa bukan ada semangat penegakan hukum terhadap aktor di tempat balik pagar laut yang mana ditunjukkan Menteri Kelautan serta Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono . Dalam rapat kerja (raker), Menteri Trenggono hanya sekali memaparkan wewenang Kementerian Kelautan juga Perikanan (KKP) dari sisi administrasi.
“Setelah mendengarkan pemaparan Pak Menteri, rasanya kok enggak ada semangat upaya pada penegakan hukum (pagar laut),” Daniel Johan usai mendengar paparan Menteri Trenggono pada waktu rapat kerja (raker) antara Komisi IV DPR dengan Menteri KKP, Kamis (23/1/2025).
Daniel heran Trenggono hanya sekali mengutarakan tugas kemudian wewenang KKP sebatas administrasi. Ia pun mempertanyakan peran penyidik di dalam Kementerian Kelautan kemudian Perikanan (KKP).
“Pak Menteri menjelaskan hanya saja pada pada aspek administrasi. Saya konfirmasi ke senior, di area sana kan ada penyidik Pak di tempat KKP. Lalu untuk apa penyidik kalau tak ada tindakan hukum?” tegas Daniel.
Daniel memohonkan Menteri Trenggono agar sanggup mengungkap dan juga menindak aktor di tempat balik pagar laut yang digunakan berdiri sepanjang 30 kilometer di dalam perairan Tangerang, Banten.
“Jadi sesuai dengan arahan dari pimpinan dan juga kita semua agar pemerintah lalu termasuk di hal ini KKP bisa jadi segera mengungkap secara clear secara jelas tidak cuma membongkar tetapi juga melakukan tindakan hukum, agar penduduk mampu meyakini Indonesia ini adalah negara hukum,” kata Daniel.
Sementara itu, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengakui pihaknya kerap mendapat pertanyaan perihal siapa sosok pemilik dari pagar bambu sepanjang lebih tinggi dari 30 kilometer di dalam perairan laut Tangerang, Banten. Ia menegaskan, bahwa kepolisian masih melakukan penyidikan melawan keberadaan pagar laut tersebut.
“Pertanyaan tadi hampir sama, tentang bagaimana dengan siapa sebetulnya yang tersebut memasang? Jadi, sampai hari ini masih pada proses penyidikan,” kata Trenggono pada rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (23/1/2025).
