Ciptawarta.com JAKARTA – Pengamat kebijakan pemerintah Ubedilah Badrun mengakui kabar bahwa dirinya dicopot dari koordinator inisiatif studi (prodi) di tempat Universitas Negeri Ibukota (UNJ). Ubed, sapaan akrabnya, menyatakan pencopotan dirinya tanpa ada penjelasan.
“Tanpa penjelasan dari Rektor. Biasanya ada SK pemberhentian dan juga pengangkatan dengan alasan di klausul pertimbangan juga seterusnya,” kata Ubed untuk iNews Dunia Pers Group, Hari Sabtu (1/2/2025).
Terkait pencopotan dirinya, Ubed mengajukan permohonan kementerian terkait untuk melakukan monitoring atau evaluasi terhadap pola manajemen dan juga pengambilan tindakan di tempat banyak Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH).
“Jika tidak ada dilakukan, ini bisa saja menjadi ‘bom waktu’. Cukup saya yang digunakan terakhir menjadi korban. Kegelisahan kolektif di tempat berbagai universitas sedang terjadi,” ujarnya.
Menurut Ubed, pola kebijakan melawan nama otoritas rektor berpotensi besar terjadinya nepotisme yang tersebut menimbulkan kampus tak sehat lalu sangat politis.
Lihat Juga Foto: Nurani 98 Laporkan OCCRP ke KPK, Soroti Nama Jokowi pada Daftar Pemimpin Paling Korup 2024
Diketahui, Ubedilah Badrun dikenal juga sebagai manusia aktivis yang dimaksud kritis. Dia sama-sama banyak Aktivis 98 yang tergabung pada Nurani 98 pernah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan aksi pidana korupsi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang digunakan dijalankan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) lalu keluarganya. Desakan itu mereka lakukan dengan mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Selasa (7/1/2025).
Menurut Ubed, KPK sebagai lembaga yang digunakan berwenang menangani permasalahan korupsi harus berani menelusuri setiap dugaan perbuatan pidana korupsi, termasuk Jokowi dan juga keluarganya. “Agar di penegakan hukum untuk memberantas korupsi bukan tebang pilih, tidaklah tumpul ke melawan kemudian tajam ke bawah, siapa pun sebanding dalam muka hukum, termasuk mantan Presiden Joko Widodo serta keluarganya,” kata Ubed dalam Gedung Merah Putih KPK, Selasa (7/1/2025).
