Ciptawarta.com JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR Mafirion mengingatkan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai agar kembali ke jati diri seperti pada waktu menjadi anggota Komnas HAM. Ia memohonkan Natalius bersikap tegas di menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan- perusahaan nasional maupun multinasional yang digunakan diduga melanggar HAM.
“Dalam 105 hari Pak Menteri menjadi menteri, saya tak mengamati apa yang tersebut dijalankan Pak Menteri di area Kementerian HAM. Saya mau Pak Menteri kembali ke jati diri yang sebenarnya sebagai pejuang HAM,”kata Mafirion di Rapat Kerja Komisi XIII dengan Kementerian HAM di tempat Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Bicara HAM, Mafirion mengingatkan pada kurun waktu 5 tahun (2019-2023), laporan Komnas HAM menyebutkan ada 101 orang luka, 248 orang ditangkap, lalu 64 mengalami trauma psikologis.
“Kasus Rempang, saya tak mengamati apa yang digunakan dijalankan Menteri HAM, berapa orang yang mana ditangkap, berapa tersangka. Namun ironisnya, ada pribadi nenek umur 64 tahun menjadi terperiksa akibat didakwa mencuri tujuh buah batang kayu jati,”ujarnya.
Legislator dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu menambahkan, ketika ini pelanggaran HAM di dalam area Proyek Penting Nasional (PSN) itu di tempat antaranya hak untuk berpartisipasi, hak menghadapi informasi, hak menghadapi rasa aman, juga hak menghadapi pekerjaan juga tempat tinggal yang mana layak. Pada kenyataannya, pemerintah belaka memperhatikan urusan usaha lalu penanaman modal sebagai tujuan utama PSN.
Hal ini mengakibatkan kesenjangan sosial dan juga ekonomi. Sayangnya, prioritas ini didukung oleh sarana juga instrumen negara, seperti regulasi hukum, alokasi APBN, insentif fiskal, dan juga peran birokrasi hingga aparat keamanan, termasuk TNI juga Polri.
“Saya ingin Pak Menteri melindungi warga Rempang yang tersebut dipindahkan. Pernah tidak, kita membayangkan kampung kita, tempat tinggal bertahun-tahun secara turun-temurun, datang orang hari ini suruh kita pindah. Apakah itu bisa jadi diterima akal sehat?” ujarnya.
Mafirion menegaskan bahwa ia tak mengajukan permohonan tindakan Menteri Natalius Pigai mengakibatkan perusahaan bangkrut. “Saya mau Kementerian HAM melindungi penduduk agar bukan menjadi korban semena-semena menghadapi nama PSN,” kata Mafirion.
Atas maraknya persoalan HAM, Mafirion memohonkan agar Menteri Natalius Pigai turun ke lapangan untuk mengamati secara dengan segera lalu mendengarkan aspirasi masyarakat. Turunnya Menteri HAM, dapat mendengarkan apa yang mana menjadi keresahan masyarakat.
“Cobalah Kakak Natalius Pigai kembali ke jati diri sebagai pejuang HAM padahal telah jadi menteri. Bukan menyalahkan pemerintah, tapi mengingatkan pemerintah bahwa penyelenggaraan dilaksanakan untuk kesejahteraan rakyat, tidak untuk menjadi penderitaan rakyat,” kata Mafirion.
Dalam rapat tersebut, Natalius Pigai mengatakan, publik harus mendapatkan keuntungan dunia usaha sebagai dampak positif berhadapan dengan diperkenalkan PSN. “Memastikan agar budaya terlestari kemudian kelestarian dan juga proteksi terhadap nilai budaya tiada boleh digeserkan oleh peluncuran perusahaan atau penyelenggaraan yang mana berskala besar,” ujarnya.
