Ciptawarta.com JAKARTA – Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia merespons perihal isu tentang Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Ia menegaskan, reshuffle kabinet adalah hak prerogatif presiden.
“Menyangkut dengan apa yang tersebut ditanyakan tentang hak prerogatif presiden. Jadi gini, menteri itu diangkat serta diberhentikan oleh Bapak Presiden,” kata Bahlil dalam sela-sela membuka Rakernas Partai Golkar di dalam DPP Partai Golkar, Slipi, DKI Jakarta Barat, Hari Sabtu (8/2/2025).
Bahlil yang tersebut juga menjabat sebagai Menteri ESDM mengaku menyerahkan sepenuhnya perihal reshuffle untuk presiden. Menurutnya, seseorang menteri tidak ada boleh berkomentar melampaui batas kewenangannya.
“Karena itu adalah hak prerogatif Presiden. Jadi, semuanya diserahkan untuk Pak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan,” ujar dia.
Sebelumnya, Pengamat Politik sekaligus Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai Menteri Daya lalu Narasumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia layak di-reshuffle Prabowo.
“Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengenai gas LPG 3 kg memproduksi polemik kemudian kegaduhan yang dimaksud dianggap mempersulit rakyat kecil dan juga menghilangkan salah satu sumber pendapatan penjual kecil,” ujar Fernando, Kamis (6/2/2025).
Pasalnya, kebijakan Bahlil menghasilkan antrean panjang warga di tempat pangkalan pemasaran elpiji yang dimaksud bahkan memakan korban jiwa. Seorang nenek bernama Yonih (62) yang tersebut meninggal dunia usai mengantre beli isi tabung gas elpiji 3 kilogram di area Pamulang, Daerah Perkotaan Tangerang Selatan.
