Ciptawarta.com JAKARTA – Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyoroti tindakan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan kepala tempat untuk tak mengikuti retreat di dalam Akmil, Magelang, Jawa Tengah.
Andi mengingatkan individu kepala tempat yang dimaksud telah dilakukan dilantik menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dipimpin oleh Presiden. Untuk itu, Andi menegaskan, kepala wilayah harus tegak lurus pada Presiden.
“Ketika pribadi warga negara sudah dilantik menjadi kepala daerah, maka pada waktu itu beliau menjadi bagian dari pemerintahan NKRI yang dimaksud dipimpin oleh Presiden RI. Nah, di konteks pemerintahan ini kepala wilayah tegak lurus terhadap Presiden RI. Bahkan, khusus gubernur juga sebagai duta pemerintah pusat,” kata Andi, Hari Jumat (21/2/2025).
Andi menyampaikan kegiatan retreat di dalam Magelang merupakan upaya Presiden Prabowo untuk menyatukan visi dengan kepala wilayah terpilih yang dimaksud berasal dari berbagai macam partai. Andi menilai, kegiatan retreat merupakan upaya untuk mengembangkan kebersamaan di merancang bangsa kemudian negara.
Kendati demikian, Andi menyampaikan, kegiatan retreat merupakan acara Prabowo yang mana baik untuk kepentingan bangsa lalu negara. Andi menilai, tak seharusnya kegiatan retreat diintervensi oleh kepentingan urusan politik partai tertentu.
“Ini adalah inisiatif pemerintahan juga kebangsaan yang mana baik dari Presiden Prabowo yang dimaksud tidak ada semestinya diintervensi oleh kepentingan urusan politik parpol tertentu,” pungkas Andi.
Sekadar informasi, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri menurunkan instruksi terhadap Kepala Daerah dan juga Wakil Kepala Daerah yang digunakan berasal dari PDIP.
Megawati meminta-minta kadernya untuk tak bergabung pada kegiatan retreat yang tersebut diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Instruksi Megawati diturunkan di Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025. Edaran ini dibenarkan oleh Juru Bicara PDIP, Guntur Romli. “Betul (surat instruksi Megawati),” kata Guntur Romli ketika dimintai konfirmasi, Kamis, 20 Februari 2025.
