Ciptawarta.com JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani menegaskan DPR siap berdialog dengan peserta didik yang dimaksud hingga ketika ini masih melakukan aksi penolakan seusai disahkannya Revisi Undang-Undang (RUU) TNI menjadi UU TNI . Pengesahan dilaksanakan di rapat paripurna di area Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).
Menurut dia, pembahasan RUU TNI sudah pernah dilaksanakan secara terbuka serta memenuhi asas legalitas yang tersebut berlaku.
“Alhamdulillah baru hanya rapat paripurna DPR mengesahkan UU TNI yang tersebut dari fokus pembahasannya sudah ada memenuhi semua asas legalitas yang mana memang benar harus dilaksanakan,” katanya.
Puan menjelaskan Revisi Undang-Undang TNI ini berfokus pada tiga pasal utama. Pertama, Pasal 7 yang mana berkaitan dengan operasi militer. Kedua, Pasal 47 yang mengatur penambahan total bidang yang dimaksud dapat ditempati oleh TNI bergerak dari 10 menjadi 14. Ketiga, pada Pasal 53 terkait usia pensiun yang mana menyoroti aspek keadilan bagi prajurit.
DPR dan juga pemerintah tetap memperlihatkan berpegang pada prinsip supremasi sipil, hak demokrasi, dan juga HAM yang dimaksud sesuai dengan peraturan di dalam Indonesia maupun internasional.
“Jadi kami berharap kemudian mengimbau adik-adik siswa yang dimaksud pada waktu ini kemungkinan besar masih belum mendapatkan penjelasan atau keterangan yang mana dibutuhkan kami siap memberikan penjelasan. Apa yang mana dikhawatirkan, apa yang dicurigai bahwa ada berita-berita yang digunakan kemudian Revisi Undang-Undang TNI bukan akan sesuai dengan yang diharapkan, insyaallah bukan ada,” ungkap Puan.
Dia juga berharap Revisi UU TNI yang tersebut telah terjadi disahkan ini dapat menyebabkan faedah bagi pengerjaan bangsa dan juga negara ke depan.
