Penyerapan Anggaran Pemerintah Jelang Akhir Tahun
Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah penting dalam memastikan penyerapan anggaran pemerintah pusat maupun daerah berjalan optimal menjelang akhir tahun. Dalam rapat khusus yang digelar di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (11/11/2025), Presiden menunjuk Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi untuk melakukan koordinasi lintas kementerian dan memastikan penggunaan anggaran sesuai dengan target.
Rapat tersebut dilakukan sebelum Presiden bertolak ke Australia. Meskipun membahas soal penyerapan anggaran, rapat tidak dihadiri oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal ini menimbulkan pertanyaan terkait peran Menkeu dalam pengelolaan fiskal negara.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyebut bahwa Presiden menunda penerbangannya selama dua jam untuk menggelar rapat tertutup tersebut. Dalam keterangannya, Teddy mengungkap bahwa Presiden memberikan arahan agar setiap rupiah uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu. Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.
Adapun peserta rapat antara lain Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Mensesneg Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, serta Seskab Teddy Indra Wijaya.
Tepatkah Penunjukan Mensesneg?
Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai penunjukkan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk mengurus belanja pemerintah pusat maupun daerah kurang tepat. Ia menilai harusnya koordinasi dilakukan oleh Menkeu Purbaya dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Namun, Bhima menduga kepercayaan Prabowo berkurang kepada Menkeu yang ditunjuk olehnya menggantikan Sri Mulyani Indrawati.
Contoh dari ketidakpercayaan tersebut adalah polemik APBN dalam utang Whoosh, di mana Purbaya sebelumnya menolak, tetapi Prabowo justru berkomitmen membantu keuangan Whoosh. Hal ini menjadi pertanyaan besar terkait penugasan Mensesneg untuk mengoordinasikan serapan anggaran.
Di sisi lain, menurut Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M. Rizal Taufikurrahman, instruksi Prabowo ke Prasetyo mencerminkan upaya memperkuat fungsi eksekutif dalam memastikan efektivitas belanja publik. Rizal melihat langkah Prabowo itu tidak menunjukkan ketidakpercayaan terhadap Purbaya, tetapi menandakan pendekatan manajerial Presiden yang menekankan kendali langsung dan percepatan koordinasi lintas kementerian serta pemerintah daerah.
Gaya ‘Koboi’ Purbaya
Purbaya yang baru dua bulan menjabat Menkeu sebelumnya kerap mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan belanjanya. Dia bahkan tidak segan-segan menyinggung kementerian/lembaga lain yang tidak membelanjakan anggarannya secara optimal, tidak terkecuali Badan Gizi Nasional (BGN).
Kritik yang disampaikan Purbaya itu bahkan sempat menjadi sorotan DPR. Ketua Komisi XI DPR Misbakhun menyampaikan kritik terbuka kepada Purbaya, yang dinilai terlalu sering mengomentari kebijakan kementerian lain. Ia menyarankan Purbaya fokus pada desain ekonomi besar yang ingin dia bangun untuk mendukung visi Presiden.
Gaya ‘koboi’ Purbaya itu juga kerap dibalas langsung oleh kepala daerah, yang membantah belanja pemerintah daerahnya lambat atau tidak optimal. Misalnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang tidak terima Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan simpanan kas di perbankan terbesar sampai dengan akhir kuartal III/2025.
Simpanan kas pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memang menjadi sorotan Purbaya belakangan. Dia menilai besarnya simpanan kas pemerintah pusat maupun daerah menjadi indikator anggaran tidak terserap dengan optimal hingga menjelang akhir tahun. Itu yang menjadi salah satu alasan mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tersebut memindahkan kas pemerintah pusat Rp200 triliun ke himbara September 2025 lalu.
Berdasarkan data yang dipaparkan olehnya di acara 1 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Kamis (16/10/2025), total kas pemerintah pusat di BI maupun bank komersial mencapai Rp849,6 triliun. Nilai itu belum dikurangi dengan Rp200 triliun yang dipindahkannya ke lima himbara untuk menggenjot kredit ke sektor riil.
Sementara itu, berdasarkan data BI yang disampaikan olehnya di Kementerian Dalam Negeri, Senin (20/10/2025) lalu, total dana pemda di perbankan mencapai Rp234 triliun sampai dengan akhir September 2025. Menurut Purbaya, hal itu yang menjadi fokusnya ke depan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi. “Cash cukup banyak di tangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, cuma cara belanjanya belum optimal. Itu akan kami perbaiki sebelum kami gerakkan kebijakan-kebijakan yang lain,” terangnya di Hotel JS Luwansa, Jakarta, Kamis (16/10/2025).
