Polemik Bandara di Morowali dan Keprihatinan Akademisi
Bandara yang berada di dalam komplek PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, kini menjadi sorotan publik. Keberadaannya menimbulkan berbagai pertanyaan terkait pengawasan negara dan risiko yang mungkin timbul jika tidak dikelola dengan baik. Seorang akademisi dari Rusia, Prof. Connie Rahakundini Bakrie, mengungkapkan kekhawatirannya melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo.
Keberadaan Bandara di Kawasan Industri Strategis
Morowali bukan hanya kawasan industri biasa. Menurut Prof. Connie, wilayah ini memiliki peran penting dalam ekonomi nasional serta menyentuh inti dari kedaulatan data, kedaulatan industri, dan kedaulatan keamanan nasional. Namun, pengembangan yang pesat di kawasan ini justru membuat sistem pengawasan negara tertinggal. Investasi besar-besaran, baik asing maupun domestik, tidak diimbangi dengan mekanisme kontrol yang tegas dan terpadu.
Dalam suratnya, Prof. Connie menyoroti beberapa undang-undang dan peraturan yang seharusnya ditaati oleh operasional bandara tersebut. Mulai dari Undang-Undang Informasi Geospasial hingga Peraturan Pemerintah tentang Hilirisasi. Ia juga menyoroti ketidaksejajaran antarlembaga seperti Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves), Kementerian Perindustrian, TNI, Polri, hingga pemerintah daerah.
Risiko yang Mengancam Kedaulatan Nasional
Menurut Prof. Connie, celah-celah yang ada dapat menciptakan ruang abu-abu yang tidak boleh dibiarkan. Hal ini bisa berdampak pada pengawasan data geospasial, keberadaan tenaga kerja asing, potensi kebocoran informasi, serta lemahnya integrasi keamanan kawasan. Ia menegaskan bahwa Morowali adalah titik strategis baru dalam perebutan pengaruh global terkait mineral kritis dan bahan langka.
Jika data geospasial, perizinan, tata ruang, dan infrastruktur digital tidak sepenuhnya dalam kendali negara, maka risiko yang muncul bisa lebih besar daripada sekadar masalah ekonomi. Dengan demikian, ia meminta Presiden untuk bertindak cepat dan tegas.
Lima Poin Tuntutan Prof. Connie
Dalam surat terbukanya, Prof. Connie menyampaikan lima poin tuntutan agar Presiden mempertimbangkan:
- Menginstruksikan audit menyeluruh atas tata kelola data, keamanan, dan investasi di Morowali.
- Memperkuat peran BIG sebagai otoritas tunggal data geospasial tanpa pengecualian.
- Membangun Komando Pengawasan Terpadu Obvitnas yang melibatkan TNI, Polri, BIG, dan lembaga teknis.
- Merevisi mekanisme perizinan yang selama ini terlalu sektoral dan mudah diintervensi.
- Menegaskan kembali Morowali sebagai kawasan kedaulatan strategis, bukan hanya kawasan investasi.
Penemuan Menteri Pertahanan
Masalah ini semakin memicu perhatian setelah Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebutkan bahwa bandara di Morowali tidak memiliki perangkat negara seperti Bea Cukai dan Imigrasi. Penemuan ini terjadi setelah ia dan timnya melakukan peninjauan Latihan Terintegrasi 2025 TNI dan instansi lain di Morowali, Sulawesi Tengah.
Sjafrie menggambarkan situasi ini sebagai anomali karena di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, regulasi harus ditegakkan. Namun, masih ada celah-celah yang bisa membahayakan kedaulatan ekonomi dan stabilitas nasional.
Ia menegaskan perlunya simulasi latihan intercept (mencegat) terhadap pesawat-pesawat yang dimungkinkan memiliki indikasi kegiatan ilegal. Ini menjadi bagian dari evaluasi untuk melakukan penertiban dan pengamanan, meskipun regulasi yang dikeluarkan tidak selalu bisa dikendalikan sendiri.
Kesimpulan
Prof. Connie menekankan bahwa kelalaian terhadap objek vital adalah kelalaian terhadap kedaulatan. Dengan demikian, ia memohon Presiden untuk segera bertindak guna mengoreksi kelemahan struktural ini agar tidak menjadi bom waktu bagi masa depan Republik. Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan visioner untuk memastikan bahwa negara hadir lebih cepat, tegas, dan cerdas dalam menjaga kedaulatan.
