Reaksi Internasional terhadap Serangan AS ke Venezuela
Negara-negara di seluruh dunia mengecam serangan yang dilakukan Amerika Serikat (AS) terhadap Venezuela setelah Presiden Donald Trump mengumumkan pada Sabtu, 3 Januari 2026, bahwa pasukan AS telah menculik pemimpin negara tersebut, Nicolas Maduro, setelah melancarkan “serangan skala besar” di negara Amerika Selatan tersebut. Respons internasional terhadap tindakan ini sangat beragam, dengan banyak negara menyerukan de-eskalasi dan penghormatan terhadap hukum internasional.
Reaksi dari Rusia
Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut serangan terhadap Venezuela sebagai “tindakan agresi bersenjata” yang “sangat mengkhawatirkan dan patut dikutuk.” Mereka menilai dalih yang digunakan untuk membenarkan tindakan tersebut tidak berdasar. Dalam pernyataannya, Rusia menekankan pentingnya mencegah eskalasi lebih lanjut dan fokus pada pencarian jalan keluar melalui dialog. Mereka juga menegaskan bahwa Venezuela harus dijamin haknya untuk menentukan nasib sendiri tanpa campur tangan luar negeri, termasuk militer.
Rusia juga menyatakan dukungan penuh kepada otoritas Venezuela dan para pemimpin negara-negara Amerika Latin dalam menyerukan pertemuan mendesak Dewan Keamanan PBB.
Reaksi dari Iran
Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei, mengkritik tindakan AS yang “dengan arogan mencoba memaksakan sesuatu pada negara, para pejabat, pemerintah, dan bangsa” Venezuela. Ia menegaskan bahwa Iran tidak akan menyerah kepada musuh. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa mereka “mengutuk keras serangan militer Amerika terhadap Venezuela dan pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan nasional dan integritas teritorial negara tersebut.”
Reaksi dari Kolombia
Presiden Kolombia, Gustavo Petro, dalam unggahan media sosial di X, menyerukan pertemuan Dewan Keamanan PBB, dengan menyatakan bahwa serangan AS merupakan “agresi terhadap kedaulatan Venezuela dan Amerika Latin.” Petro juga mengungkapkan bahwa Kolombia siap mengerahkan pasukan ke perbatasan jika terjadi gelombang pengungsi besar-besaran.
Reaksi dari Uni Eropa
Kaja Kallas, perwakilan tinggi Uni Eropa untuk urusan luar negeri dan kebijakan keamanan, menyatakan bahwa Uni Eropa memantau situasi di Venezuela dengan cermat. Ia mengatakan bahwa Uni Eropa telah berulang kali menyatakan bahwa Maduro tidak memiliki legitimasi dan mendukung transisi damai. Kallas juga menegaskan bahwa prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam PBB harus dihormati, serta bahwa keselamatan warga negara Uni Eropa di Venezuela adalah prioritas utama.
Reaksi dari Jerman
Di Jerman, Roderich Kiesewetter, anggota terkemuka dari Uni Demokrat Kristen konservatif, menyebut serangan AS sebagai “kudeta.” Ia menilai bahwa dengan Presiden Trump, AS meninggalkan tatanan berbasis aturan yang telah membentuk dunia sejak 1945. Kiesewetter menambahkan bahwa kudeta di Venezuela menandai kembalinya doktrin lama AS sebelum 1940, yaitu pola pikir yang berlandaskan lingkup pengaruh, bukan hukum internasional. Ia juga menyatakan bahwa Trump menghancurkan apa yang tersisa dari kepercayaan terhadap AS.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Jerman mengatakan bahwa mereka mengamati situasi di Venezuela dengan sangat prihatin dan tim krisis akan bertemu nanti untuk diskusi lebih lanjut. Mereka menjalin kontak erat dengan kedutaan di Caracas dan akan segera melakukan pertemuan.
Reaksi dari Belgia
Maxime Prevot, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Belgia, menyatakan bahwa keselamatan warganya di Venezuela adalah prioritas utama negara tersebut. Ia mengungkapkan bahwa kedutaan besar di Bogotá, yang bertanggung jawab atas Venezuela, serta layanan di Brussels sepenuhnya dimobilisasi. Situasi dipantau secara ketat dan berkoordinasi dengan mitra Eropa.
Reaksi dari Spanyol
Kementerian Luar Negeri Spanyol menyerukan de-eskalasi, moderasi, dan penghormatan terhadap hukum internasional di Venezuela. Mereka menyatakan bahwa Spanyol bersedia menawarkan jasa baiknya untuk mencapai solusi damai dan melalui negosiasi atas krisis saat ini.
Reaksi dari Italia
Giuseppe Conte, mantan perdana menteri dan pemimpin partai oposisi di Italia, menyatakan bahwa operasi AS “tidak memiliki dasar hukum.” Ia menilai bahwa tindakan ini merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional, yang menegaskan dominasi pihak yang terkuat dan paling lengkap secara militer. Conte berharap seluruh komunitas internasional akan menyuarakan pendapatnya.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani mengatakan bahwa Roma dan perwakilan diplomatiknya di Caracas memantau setiap perkembangan situasi di Venezuela dengan perhatian khusus pada komunitas Italia di negara tersebut. Tajani juga menyatakan bahwa Perdana Menteri Giorgia Meloni terus-menerus diberi informasi, dan unit krisis kementerian luar negeri sedang beroperasi.
Reaksi dari Trinidad dan Tobago
Di Trinidad dan Tobago, Perdana Menteri Kamala Persad-Bissessar menegaskan bahwa negara tersebut tidak berpartisipasi dalam operasi militer AS di Venezuela. Ia menekankan bahwa Trinidad dan Tobago terus menjaga hubungan damai dengan rakyat Venezuela.
