Januari 2026, Apakah Gaji PNS Akan Naik?
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan pernyataan terkait kemungkinan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) pada tahun 2026. Ia mengungkapkan bahwa pihaknya masih mempertimbangkan kondisi keuangan dan arah perekonomian Indonesia sebelum menentukan kebijakan tersebut.
Purbaya menyampaikan bahwa pihaknya membutuhkan waktu selama satu triwulan lagi untuk mengevaluasi situasi ekonomi dan keuangan negara. Hal ini dilakukan agar keputusan yang diambil dapat lebih akurat dan sesuai dengan kondisi yang ada.
“Kami masih menunggu satu triwulan lagi untuk memutuskan apakah gaji ASN 2026 akan naik atau tidak. Kami ingin melihat bagaimana arah perekonomian kita dalam beberapa bulan ke depan,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita di Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Rabu (31/2/2025).
Evaluasi Ekonomi Sebagai Dasar Pengambilan Keputusan
Purbaya menjelaskan bahwa pembahasan tentang kebijakan belanja pemerintah, termasuk terkait gaji PNS, baru bisa dilakukan setelah evaluasi perekonomian selesai. Ia menyebutkan bahwa diskusi mengenai hal ini kemungkinan akan dimulai pada triwulan kedua.
“Habis itu mungkin triwulan kedua ke sana baru kita bisa diskusikan masalah-masalah yang berdampak kepada kenaikan belanja pemerintah,” tambahnya.
Sebelumnya, Purbaya juga sempat menggelar pertemuan dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Rini Widyantini. Salah satu topik yang dibahas adalah wacana kenaikan gaji ASN pada tahun 2026. Pertemuan ini dilakukan untuk memastikan keselarasan antara kebijakan pemerintah dan kapasitas fiskal negara.
Peran Menteri PAN-RB dalam Pembahasan Gaji ASN
Rini Widyantini menegaskan bahwa keputusan kenaikan gaji ASN harus memperhatikan kapasitas fiskal negara. Meski peluang kenaikan tetap ada, ia menekankan bahwa pemerintah harus memastikan APBN mampu menanggung kebijakan tersebut.
“Kita lihat sudah ada Perpres 79, nanti (kalau kenaikan) saya harus bicara dulu dengan Menteri Keuangan. Yang memegang anggaran kan Menteri Keuangan. Jadi harus dibicarakan dulu,” ujar Rini.
Dia juga menambahkan bahwa peluang kenaikan gaji ASN tahun 2026 tetap ada, namun keputusan akhir belum dapat dipastikan. Rini menekankan pentingnya pembahasan lebih lanjut terkait isu ini.
Struktur Gaji Pokok PNS Tahun 2026
Meskipun wacana kenaikan gaji masih dalam proses evaluasi, pemerintah telah menetapkan struktur gaji pokok ASN melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2024, yang mulai berlaku Januari 2026. Regulasi ini memberikan kepastian penghasilan dasar bagi seluruh PNS dan menyederhanakan sistem penggajian di pusat maupun daerah.
Berikut rentang gaji pokok ASN:
Golongan I:
- Ia: Rp1.685.700 – Rp2.522.600
- Ib: Rp1.840.800 – Rp2.670.700
- Ic: Rp1.918.700 – Rp2.783.700
Golongan II:
- IIa: Rp2.184.000 – Rp3.643.400
- IIb: Rp2.385.000 – Rp3.797.500
- IIc: Rp2.485.900 – Rp3.958.200
- IId: Rp2.591.100 – Rp4.125.600
Golongan III:
- IIIa: Rp2.785.700 – Rp4.575.200
- IIIb: Rp2.903.600 – Rp4.768.800
- IIIc: Rp3.026.400 – Rp4.970.500
- IIId: Rp3.154.400 – Rp5.180.700
Golongan IV:
- IVb: Rp3.426.900 – Rp5.628.300
- IVc: Rp3.571.900 – Rp5.866.400
- IVd: Rp3.723.000 – Rp6.114.500
- IVe: Rp3.880.400 – Rp6.373.200
Catatan: Gaji pokok belum termasuk tunjangan jabatan, tunjangan melekat, tunjangan kinerja (tukin), atau insentif penugasan khusus. Besaran tunjangan berbeda-beda di tiap instansi.
Dampak dari Kebijakan Gaji Pokok 2026
Kebijakan gaji pokok 2026 membawa sejumlah dampak penting, seperti:
- Memberi kepastian hukum bagi PNS baru maupun yang mengajukan kenaikan pangkat
- Menjadi pedoman pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun anggaran belanja pegawai
- Menstabilkan administrasi kepegawaian menjelang tahun anggaran baru
Pemerintah masih membuka peluang evaluasi lanjutan, namun hingga kini belum ada keputusan mengenai penambahan tunjangan atau perubahan struktur di luar yang ditetapkan PP.
Harapan ASN terhadap Tunjangan
Sebagian ASN masih berharap ada penyesuaian tunjangan, terutama di daerah dengan biaya hidup tinggi. Namun keputusan tersebut tetap menunggu evaluasi pemerintah pusat berdasarkan perkembangan ekonomi ke depan.
