Kebijakan Fiskal dan Moneter yang Menghadirkan Tantangan
Pemerintah dianggap melakukan ekspansi fiskal pada tahun 2025, yang berdampak signifikan terhadap arah kebijakan moneter. Pengelolaan fiskal yang dinilai tidak hati-hati juga menyulitkan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga stabilitas ekonomi.
Deni Friawan, peneliti senior Departemen Ekonomi Center for Strategic and International Studies (CSIS), mengungkapkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan utama pada 2025, salah satunya adalah permasalahan kebijakan fiskal dan moneter. Menurutnya, masalah utama di sisi fiskal berkaitan dengan potensi pelebaran defisit APBN yang bahkan berisiko melampaui batas 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Kondisi ini terjadi di tengah penerimaan pajak yang terbatas serta meningkatnya belanja pemerintah.
Ekspansi fiskal tersebut memengaruhi kebijakan moneter. BI sebagai otoritas moneter harus memastikan stabilitas, termasuk menjaga harga Surat Berharga Negara (SBN) yang menjadi instrumen utama pembiayaan APBN. Deni menegaskan bahwa kebijakan moneter seolah terperangkap oleh kebijakan fiskal. Ekspansi fiskal yang besar dan defisit yang tinggi, khususnya untuk konsumsi, harus dibiayai SBN. Di saat yang sama, BI harus menjaga harga SBN ini karena ada intervensi.
Intervensi BI seharusnya mendorong bertambahnya suplai uang di pasar. Namun, BI juga memiliki mandat menjaga stabilitas makroekonomi sehingga bank sentral melakukan kontraksi melalui penerbitan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Kebijakan SRBI, menurut sejumlah kalangan, justru menyerap likuiditas pasar. Kritik itu juga datang dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai likuiditas tersedot, padahal pemerintah telah melakukan penempatan dana di perbankan untuk menambah suplai uang.
Berdasarkan catatan Bisnis, Purbaya beberapa kali mengkritik SRBI yang dinilai menyedot likuiditas. Pemerintah sebelumnya menginjeksi dana hingga Rp276 triliun ke perbankan agar peredaran uang meningkat. Deni menilai langkah kontraktif BI merupakan bagian dari kewajiban bank sentral. Ia menilai perbaikan justru perlu datang dari pengelolaan fiskal pemerintah.
“Makanya kalau Pak Purbaya menyalahkan BI karena tidak mendukung dia, sebenarnya itu tidak demikian karena pada kenyataannya itu memang yang harus dilakukan BI. Yang harus diperhatikan oleh pemerintah kita ya harus diperbaiki fisklanya. Hari ini moneter menjaga stabilitas, karena fiskal ‘reckless’,” terang Deni.
Deni menambahkan, dukungan BI terhadap pemerintah telah terlihat dari pembelian SBN di pasar sekunder. Pada Rapat Dewan Gubernur BI, Rabu (17/12/2025), Gubernur BI Perry Warjiyo mencatat pembelian SBN oleh bank sentral hingga 16 Desember 2025 mencapai Rp327,45 triliun.
“Makin hari SBN itu yang beli ya BI, dan BI kehilangan pengaruh dari kebijakan moneter ketika dia menurunkan suku bunga tidak ada dampaknya ke ekspansi kredit,” terang Deni.
Ketegangan Persepsi Kebijakan
Menkeu Purbaya sebelumnya menilai koordinasi pemerintah dan BI membaik pada akhir 2025. Meski demikian, ia beberapa kali menyoroti penerbitan SRBI yang dianggap menarik dana dari sistem perbankan. Pada forum di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Rabu (3/12/2025), Purbaya menyebut pertumbuhan uang beredar (M0) sempat mencapai 13 persen pada September 2025 setelah pemerintah memindahkan dana dari BI ke bank milik negara. Namun, pertumbuhan itu melambat ke 7 persen pada Oktober 2025 sehingga pemerintah menambah penempatan dana.
Ia menduga perlambatan terjadi karena penyerapan dana melalui SRBI. “Di BI itu ada penyerapan uang lebih di SRBI mungkin untuk menjaga nilai tukar, ya? Saya enggak tahu, tetapi yang jelas ada penyerapan uang lebih di sana yang menekan itu [pertumbuhan base money] ke bawah,” terangnya.
Deputi Gubernur BI Destry Damayanti menjelaskan, BI menggunakan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan. Menurut dia, kontraksi melalui SRBI merupakan manajemen likuiditas, sementara pembelian SBN sepanjang 2025 mencapai sekitar Rp290 triliun. Selain itu, BI menyediakan fasilitas FX swap dan repo bagi perbankan dengan nilai akumulasi masing-masing lebih dari Rp1.000 triliun.
Destry menegaskan, kenaikan suku bunga SRBI dilakukan sebagai penyesuaian setelah sebelumnya turun mengikuti kebijakan BI rate. Kenaikan tersebut dinilai mampu menarik kembali aliran dana asing ke SRBI dan SBN. “SRBI itu turunnya dalam sekali, jadi suku bunga turun 125 basis poin, SRBI turun sampai 200 basis poin. Kami coba normalisasi rate-nya SRBI, naik sedikit memang dibanding tiga minggu yang lalu, tetapi kami lihat ada inflow yang mulai masuk. Masuk ke SRBI dan masuk ke SBN,” jelasnya.
