Pihak Denmark dan Greenland sedang aktif melakukan upaya untuk mengajak anggota parlemen Amerika Serikat serta pejabat pemerintahan Presiden Donald Trump agar membatalkan rencana merebut pulau di Arktik melalui kekuatan militer. Duta Besar Denmark Jesper Møller Sørensen bersama Jacob Isbosethsen, sebagai perwakilan utama Greenland untuk Washington, melakukan pertemuan penting pada Kamis dengan pejabat Keamanan Nasional Gedung Putih. Mereka membahas niatan Trump yang ingin mengakuisisi Greenland dengan kekuatan militer.
Sumber pemerintahan Denmark yang meminta anonimitas mengonfirmasi hal ini, meski Gedung Putih belum merespons permintaan komentar terkait pertemuan tersebut. Para utusan telah mengadakan serangkaian pertemuan dengan anggota parlemen Amerika, berharap bisa meminta bantuan untuk membujuk Trump dalam pengunduran dari ancamannya. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga direncanakan akan bertemu dengan pejabat Denmark.
Trump sebelumnya menyatakan bahwa dia harus memiliki seluruh Greenland, bukan hanya menyewa atau membuat perjanjian. Ia menilai kepemilikan memberi sesuatu yang tidak dapat diperoleh hanya dengan menandatangani dokumen. AS memang terikat perjanjian pertahanan pada 1951 yang memungkinkan pendirian kawasan militer di Greenland dengan persetujuan Denmark dan Greenland.
Wakil Presiden Trump, JD Vance, dalam kesempatan terpisah menyatakan bahwa Eropa harus lebih serius menjaga keamanan daratan itu. Ia menegaskan bahwa jika tidak, Amerika Serikat harus melakukan sesuatu tentang hal itu. Pejabat Denmark berharap dialog yang akan dilakukan dengan Rubio di Washington. Ini adalah dialog yang dibutuhkan, seperti yang diminta oleh pemerintah bersama dengan pemerintah Greenland.
Vance semakin vocal dalam mengkritik Denmark. Pada Rabu, ia menuding Denmark “jelas” tidak melakukan pekerjaan yang benar dalam menjaga Greenland dan mengatakan bahwa Trump “bersedia melangkah sejauh yang dia haruskan,” untuk membela kepentingan Amerika di Kutub Utara. Ia menekankan klaim Trump bahwa peran Greenland sangat penting dalam keamanan nasional AS. “Seluruh infrastruktur pertahanan rudal sebagian bergantung pada Greenland.”
Meski Denmark sekutu setia sejak Perang Dunia II hingga “perang melawan terorisme”, Vance menilai itu tak cukup untuk kondisi saat ini. Ia menegaskan bahwa hanya karena melakukan sesuatu yang cerdas 25 tahun yang lalu tidak berarti tidak dapat melakukan sesuatu yang bodoh sekarang.
Suara dari Greenland dan Eropa menolak keras gagasan ini, menuntut penghormatan atas hak penentuan nasib sendiri pulau Arktik tersebut. Salah satu dari dua politisi Greenland di parlemen Denmark, Aaja Chemnitz, menyatakan kekecewaan mendalam. Banyak warga Greenland merasa bahwa pernyataan yang dibuat AS tidak sopan. Mereka memiliki pepatah tegas di Greenland, “Tidak ada tentang Greenland, tanpa Greenland.”
Chemnitz menjelaskan aspirasi mayoritas penduduk, “menginginkan lebih banyak penentuan nasib sendiri, termasuk kemerdekaan,” selain juga ingin “memperkuat kerja sama dengan mitra kami” dalam keamanan dan pengembangan bisnis selama itu didasarkan pada “saling menghormati dan pengakuan hak kami untuk menentukan nasib sendiri.” Ia membantah klaim Trump bahwa Greenland “ditutupi dengan kapal-kapal Rusia dan Cina di mana-mana.”
Greenland adalah “sekutu lama dan mitra AS dan kami memiliki kepentingan bersama dalam stabilitas, keamanan, dan kerja sama yang bertanggung jawab di Kutub Utara.” Ada perjanjian dengan AS yang memberi mereka akses untuk memiliki pangkalan di Greenland jika diperlukan.
Presiden Prancis Emmanuel Macron ikut angkat suara dalam pidato Kamis di Istana Kepresidenan Elysee kepada para duta besar Prancis. Ia mengecam “hukum terkuat” dan juga mengatakan “Ini adalah kekacauan terbesar, hukum yang terkuat, dan orang biasa bertanya-tanya apakah Greenland akan diinvasi, apakah Kanada akan berada di bawah ancaman menjadi negara bagian ke-51 (Amerika Serikat) atau apakah Taiwan akan dilingkari lebih lanjut.” Macron juga menunjuk ke dunia yang “semakin disfungsional” di mana kekuatan besar, termasuk AS dan Cina, memiliki “godaan nyata untuk membagi dunia di antara mereka sendiri.”
Presiden Dewan Eropa Antonio Costa pada Rabu menegaskan bahwa “Greenland adalah milik rakyatnya,” dan “Tidak ada yang bisa diputuskan tentang Denmark dan tentang Greenland tanpa Denmark, atau tanpa Greenland. Mereka memiliki dukungan dan solidarita penuh dari Uni Eropa.” Gelombang solidaritas ini melibatkan pemimpin Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris.
Greenland, sebagai bagian Kerajaan Denmark dalam aliansi NATO, jadi sorotan utama karena nilai strategisnya di Arktik. Setelah Vance kunjungi Greenland tahun lalu, Menteri Luar Negeri Denmark Lars Løkke Rasmussen merilis video soal Perjanjian Pertahanan 1951 antara Denmark dan AS. Dokumen itu mencatat evolusi kehadiran militer AS dari ribuan prajurit di 17 pangkalan sejak 1945, kini tinggal sekitar 200 tentara di Pangkalan Luar Angkasa Pituffik yang terpencil di barat laut.
Pangkalan ini krusial untuk operasi pengawasan AS dan NATO, termasuk peringatan rudal, pertahanan rudal, serta operasi pengawasan ruang angkasa. “Perjanjian tahun 1951 menawarkan banyak kesempatan bagi Amerika Serikat untuk memiliki kehadiran militer yang jauh lebih kuat di Greenland,” kata Rasmussen. “Jika itu yang kamu inginkan, mari kita diskusikan.”
Parlemen Denmark tahun lalu mengesahkan RUU untuk mengizinkan pangkalan militer AS di wilayahnya. Undang-undang tersebut memperluas kesepakatan militer sebelumnya yang dibuat pada 2023 era Biden dengan memberi akses luas pasukan AS ke pangkalan udara Denmark di negara Skandinavia. Denmark juga meningkatkan kehadiran militernya di Greenland dan Atlantik Utara.
Tahun lalu, pemerintah mengumumkan perjanjian 14,6 miliar kroner yang melibatkan Greenland dan Kepulauan Faroe, wilayah lain memiliki pemerintahan sendiri di Denmark, untuk “meningkatkan kemampuan pengawasan dan mempertahankan kedaulatan di wilayah tersebut.” Rincian rencana meliputi tiga kapal Angkatan laut Arktik baru, dua drone pengintai jarak jauh tambahan dan kapasitas satelit.
Komando Gabungan Arktik Denmark, yang bermarkas di Nuuk, menangani tugas untuk “pengawasan, penegasan kedaulatan, dan pertahanan militer Greenland dan Kepulauan Faroe,” menurut situs webnya. Mereka mengoperasikan stasiun satelit kecil tersebar di pulau. Tak ketinggalan Sirius Dog Sled Patrol, unit Angkatan Laut elit Denmark yang melakukan pengintaian jarak jauh dan menegakkan kedaulatan Denmark di hutan belantara Arktik, juga ditempatkan di Greenland.
Heather Conley, analis senior non-residen di American Enterprise Institute Washington, menilai gaya Trump kontraproduktif. “Bagaimana pemerintahan Trump melakukan ini telah membuat kedua pemerintah sangat enggan dan ragu-ragu,” kata Conley yang berbasis di Washington. “Mereka tahu bahwa Greenland tidak untuk dijual … bahwa masa depan hanya untuk orang Greenland (untuk memutuskan). Tapi Trump tetap benar-benar fokus pada akuisisinya, dan itu tidak dapat diterima oleh Denmark dan Greenland.”
Conley menyoroti aksi AS baru seperti serbuan akhir pekan lalu di Caracas guna menculik Nicolas Maduro, meningkatkan kekhawatirkan Greenland jadi target berikutnya. Ia memperingatkan risiko besar kekerasan militer yang memicu “spiral krisis ke bawah” hubungan AS dan Denmark, Uni Eropa dan NATO. “AS mengikis sistem internasional. (Kami) membutuhkan tatanan internasional yang berfokus pada kedaulatan dan integritas teritorial.” “Kami berharap (untuk) cara yang lebih konstruktif, di mana AS dapat meningkatkan keamanan dan kemakmurannya sendiri dalam kemitraan dengan sekutunya, bukan dalam konfrontasi dengan mereka.”
