Tanggapan Pengamat Politik Terhadap Wacana Pilkada Melalui DPRD
Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti, memberikan tanggapan terhadap wacana Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dilakukan secara tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Ia menilai bahwa saat ini lembaga DPR atau DPRD tidak lagi menjadi representasi yang dipercaya oleh rakyat.
Menurut Ray, hal ini menjadi pertanyaan besar bagaimana rakyat bisa memberikan kepercayaan kepada DPRD untuk memilih pemimpin daerah mereka, padahal lembaga tersebut dinilai tidak memiliki kredibilitas di mata masyarakat. “Ini yang faktual nih ya. Enggak bicara sistem kita. Bagaimana kita menyerahkan kedaulatan memilih kepada anggota DPRD di tengah merosotnya kepercayaan kepada mereka?” ujarnya.
Ray juga menyebutkan bahwa DPR dan DPRD sering kali masuk dalam daftar lembaga negara yang paling tidak dipercaya oleh publik. “Kalau kita buat deretan 10 lembaga negara yang paling tidak dipercaya oleh publik, nomor satu itu adalah DPR. DPR dan DPRD sama itu,” katanya.
Sebaliknya, ia juga menyoroti bahwa DPR dan DPRD berada di posisi terbawah dalam daftar lembaga yang paling dipercaya. “Atau kita balik nih 10 lembaga negara yang paling dipercaya publik, nomor 10-nya itu ya DPR dan DPRD gitu. Jadi kalau dibuat pertanyaannya yang paling tidak dipercaya mereka nomor satu, yang paling dipercaya mereka nomor 10. Tinggal pertanyaannya apa kan.”
Ingatkan Peristiwa Demo Besar Agustus 2025
Ray juga mengingatkan kembali peristiwa demo besar-besaran pada akhir Agustus hingga awal September 2025 lalu, yang menimbulkan korban jiwa. Salah satu pemicu aksi demonstrasi tersebut adalah perilaku DPR yang dinilai tidak pro-rakyat. Aksi demo tersebut menunjukkan betapa besar ketidakpercayaan rakyat terhadap DPR maupun DPRD.
Ia mencontohkan adanya upaya pengrusakan gedung-gedung DPRD di berbagai daerah. “Nah, anggota DPR-nya juga enggak mikir ya. Kan kelihatan di Agustus yang kemarin tuh. Setidaknya delapan kantor DPRD yang dirusak oleh massa kan. Berarti itu pertanda bahwa rakyat tidak percaya.”
Ray juga mempertanyakan mengapa politisi tidak belajar dari peristiwa Agustus lalu. Menurutnya, setelah demo besar tersebut, para politisi seharusnya lebih memahami bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah mengambil hati rakyat. Namun, justru sebaliknya, mereka ingin mengambil hak rakyat.
“Nah sekarang alih-alih mereka mau mengambil hati rakyat yang ada mereka mau mengambil hak rakyat. Jadi hak rakyat untuk menentukan pimpinannya itu diambil alih, di tengah orang tidak percaya sama DPR. Kan nantang namanya itu, nantang rakyat gitu loh,” tegas Ray.
Dukungan Partai Politik terhadap Pilkada Lewat DPRD
Beberapa partai politik menyatakan dukungan terbuka terhadap usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Partai Gerindra menjadi salah satu pendukung utama dengan alasan efisiensi anggaran dan upaya menekan praktik politik uang dalam pilkada langsung.
Partai Golkar juga menyatakan sejalan dengan gagasan tersebut sebagai bagian dari evaluasi sistem demokrasi elektoral. Sementara itu, PKB menyebut wacana ini bukan hal baru dan telah lama menjadi bahan diskusi internal partai.
Di sisi lain, ada partai yang belum menyatakan dukungan penuh, tetapi tidak menutup kemungkinan. PAN menyatakan terbuka terhadap wacana tersebut, dengan catatan perubahan sistem harus melalui kajian matang dan tidak memicu gejolak di masyarakat. Kini Demokrat juga disebut telah berbalik arah dan memilih mendukung adanya wacana Pilkada melalui DPRD.
Disisi lain, ada juga partai yang tegas menolak wacana Pilkada melalui DPRD ini, di antaranya ada PDIP dan Partai Buruh.
Wacana Pilkada melalui DPRD ini awalnya muncul saat Presiden Prabowo Subianto menilai sistem pemilu di Indonesia terlalu mahal. Kemudian untuk mengatasinya, muncul gagasan agar kepala daerah dipilih oleh DPRD, bukan langsung oleh rakyat.
