Penanganan Kasus Korupsi Dana Hibah Pilkada Kotim
Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Kalteng, Hendri Hanafi, mengungkapkan bahwa penyidik telah memeriksa saksi dari berbagai unsur, termasuk dari Kesbangpol, BPKAD, serta Sekretariat Daerah dan Sekretariar Dewan. Hal ini dilakukan dalam rangka penyidikan terkait dugaan korupsi dana hibah Pilkada Kotim 2024 lalu.
Menurut Hendri, tidak menutup kemungkinan Bupati Halikinnor akan diperiksa sebagai bagian dari proses penyidikan. Dalam beberapa hari terakhir, penyidik Kejati Kalteng juga telah melakukan pemeriksaan di sejumlah lokasi dan kantor di Kotim. Selain itu, mereka juga intens memanggil pejabat daerah untuk dimintai keterangan.
Pemeriksaan para pejabat tersebut dilakukan pada Senin (19/1/2026). Selain itu, Hendri menyebutkan bahwa Kejati Kalteng juga meminta keterangan dari Mantan Sekda Kotim Fajrurrahman dan Ketua DPRD Kotim Rimbun yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi I.
Perubahan Anggota DPR RI Dapil Kalteng
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah (Dapil Kalteng) kini memiliki wajah baru. Terbaru, Bias Layar resmi menjabat anggota DPR RI melalui mekanisme Penggantian Antarwaktu (PAW) dari Partai Golkar.
Bias Layar dilantik untuk sisa masa jabatan 2024–2029 menggantikan Mukhtarudin, yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI). Prosesi pelantikan Bias Layar berlangsung pada Rapat Paripurna DPR RI di Ruang Rapat Paripurna Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Pelantikan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Isu Asusila di Rutan Tamiang Layang
Seorang narapidana perempuan di Rutan Kelas II B Tamiang Layang diduga menjadi korban asusila oleh petugas Sipir pada Desember 2025 lalu. Kepala Kantor Wilayah Kalteng Ditjenpas Kalteng, I Putu Murdiana, mengungkapkan bahwa kasus ini diketahui oleh Kepala Rutan Kelas II B Tamiang Layang setelah melakukan proses pemeriksaan internal.
Murdiana menjelaskan bahwa saat ini petugas yang diduga melakukan tindakan asusila itu sedang ditarik ke Kanwil untuk dimintai keterangan. Menurutnya, perempuan dan laki-laki di Rutan Tamiang Layang terpisah dalam blok tersendiri, sedangkan petugas rutan berada di kantor seperti biasa.
Masalah Pencegahan Bencana di Kalimantan Tengah
Buntut efisiensi anggaran akibat kebijakan pemangkasan transfer ke daerah (TKD), dari pemerintah pusat mulai berdampak pada sektor pencegahan bencana di Kalimantan Tengah. Keterbatasan anggaran membuat sejumlah kegiatan krusial, seperti kajian risiko bencana, pelatihan, dan sosialisasi, tidak dapat berjalan optimal.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPB-PK Kalteng, Indra Wiratama, menyatakan bahwa dalam kondisi saat ini, pembiayaan kebencanaan di daerah masih sangat bergantung pada Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, skema pembiayaan baru hanya bisa diakses ketika bencana terjadi, justru menjadi kendala utama dalam membangun kesiapsiagaan sejak dini.
