Pemerintah Percepat Pembangunan Huntara untuk Korban Bencana Sumbar

Pembangunan Hunian Sementara untuk Pengungsi Bencana di Sumatera Barat

Pemerintah bersama personel Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol terus mempercepat pembangunan hunian sementara (huntara) bagi masyarakat yang terdampak bencana alam di Sumatera Barat. Pembangunan huntara dilakukan secara serentak di delapan lokasi, dengan sejumlah unit telah memasuki tahap penyelesaian dan siap ditempati. Proses pengerjaan mencakup struktur bangunan, pemasangan dinding, serta pembersihan area sekitar.

Berikut adalah titik-titik pembangunan huntara yang sedang dikerjakan:

  • Jorong Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam
  • Nagari Koto Tinggi, Kecamatan Gunung Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota
  • Nagari Anduring, Kecamatan 2×11 Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman
  • Nagari Puluik-Puluik, Kecamatan Bayang Utara, Kabupaten Pesisir Selatan
  • Nagari Bungo, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar
  • Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang
  • Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman
  • Jorong Kubu Gadang, Kecamatan Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar

Dari pantauan lapangan, aktivitas pembangunan mencakup pemasangan komponen bangunan, penyelesaian bagian pintu dan jendela, penataan area sekitar unit, serta pengerjaan rangka dan atap. Di beberapa lokasi, bangunan huntara tampak telah berdiri utuh dan memasuki tahap akhir penyempurnaan, sehingga sebagian unit mulai siap untuk dihuni.

Kodam XX/Tuanku Imam Bonjol menegaskan percepatan pembangunan huntara ini dilakukan untuk memastikan para pengungsi segera memperoleh tempat tinggal sementara yang layak dan aman. Dengan demikian, warga diharapkan dapat kembali beraktivitas secara normal pasca-bencana.

Optimistis Huntara Rampung Sebelum Ramadhan



Prajurit TNI membawa bahan dinding saat percepatan pembangunan hunian sementara di Lapangan Bola SDN 05 Kayu Pasak, Nagari Salareh Aia, Palembayan, Agam, Sumatera Barat. – (ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra)

Sementara itu, pemerintah Nagari Bungo Tanjuang, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, optimistis pembangunan huntara oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) akan selesai sebelum Ramadhan 1447 Hijriyah. Sesuai arahan BNPB dan Bupati Tanah Datar, seluruh pengungsi harus sudah menempati huntara pada 31 Januari 2026.

Secara umum, BNPB bekerja sama dengan TNI membangun 23 unit huntara yang diperuntukkan bagi 23 kepala keluarga atau 76 jiwa korban bencana tanah bergerak di daerah tersebut. Yudisthira Anuggraha, Wali Nagari Bungo Tanjuang, mengatakan bahwa pembangunan huntara yang dikerjakan langsung oleh puluhan personel TNI dari Kodim 0307 Tanah Datar, Batalion Infanteri 131/Braja Sakti, serta personel BNPB dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya menyiapkan tempat tinggal sementara, tetapi juga memastikan pemenuhan kebutuhan pokok, terutama sembako, bagi penghuni huntara secara berkala. Kebijakan tersebut dilakukan mengingat hampir seluruh warga terdampak bencana kehilangan mata pencarian akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir November 2025.

Yudisthira membenarkan beberapa kepala keluarga saat ini masih berada di lokasi pengungsian, sementara sebagian lainnya menetap bersama kerabat. Namun, pemerintah memastikan seluruh warga terdampak akan mendapatkan jatah unit huntara.

Penghuni Huntara Bersyukur atas Bantuan

Salah seorang penghuni huntara, Yenti, mengaku bersyukur sudah dapat menempati huntara yang dibangun BNPB sejak Selasa (20/1/2026). Di rumah sederhana tersebut, ia memperoleh kasur, selimut, peralatan dapur, hingga sembako. Ia tinggal di sini bersama tiga orang anaknya dan merasa bersyukur karena sebelumnya menumpang di rumah keluarga.

Terpisah, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly menyampaikan bahwa pemerintah pusat telah menetapkan kabupaten tersebut sebagai skala prioritas dalam penanganan dan pemulihan dampak bencana. Saat ini, pemerintah sedang menyelesaikan pembangunan 129 unit huntara. Namun, masih terdapat 385 kepala keluarga yang rumahnya akan diverifikasi oleh Badan Geologi terkait kelayakan tinggal di zona merah potensi bencana.

Exit mobile version