BANDUNG—Setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 lalu, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapatkan validasi kinerjanya dari seorang pemulung ranting kayu bernama Ainul Hidayat, warga Ujung Jaya, Kabupaten Sumedang.
Pada hari Sabtu (14/2/2026), Dedi Mulyadi berangkat dari Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, untuk mengajak Wali Kota Depok Supian Suri dan Bupati Cianjur Mohammad Wahyu Ferdian menemani dirinya dalam perjalanan motor ke beberapa daerah, melihat hasil pembangunan fisik selama setahun terakhir. “Ngecek jalan,” kata Dedi.
Rombongan yang kecil ini mulai bergerak dari Subang menuju Indramayu, kemudian lanjut ke Majalengka, dan akhirnya tiba di Pangandaran pada Minggu (15/2/2026). Di Indramayu, rombongan memilih jalur provinsi Jalan Cijelag-Ujung Jaya, Cikamurang yang merupakan perbatasan antara Indramayu dan Sumedang.
KDM, panggilan akrab Dedi Mulyadi, bertemu dengan seorang laki-laki paruh baya berkaos merah yang sedang berkendara dengan motor dalam kondisi rusak. Dengan helm dan jaket serba putih, KDM pura-pura bertanya arah ke Majalengka kepada Ainul.
Ainul menjawab semua pertanyaan yang diajukan, mulai dari penghasilannya sebagai pemulung ranting hingga kondisi motornya yang digunakan untuk masuk ke hutan Ujung Jaya. Wajahnya tegang dan agak rikuh karena tidak mengetahui bahwa orang yang ditemuinya adalah Gubernur Jawa Barat.
KDM—jika bertemu orang yang tidak mengenal dirinya—akan memperkenalkan diri sebagai Haji Udin. Pada kesempatan ini, ia mengaku sebagai pengamat politik dan pembenci Dedi Mulyadi yang ingin melakukan dialog.
“Gubernur terjelek se-Indonesia itu Gubernur Jawa Barat,” ujar KDM pada Ainul.
Ainul menjawab dengan keluguannya bahwa dalam politik biasa saja saling menjelekan dan menjatuhkan. Namun menurutnya, KDM sudah menunjukkan keberhasilan dengan memperbaiki jalan, khususnya di kawasan Ujung Jaya.
“Jalan ini sebelumnya tidak pernah bagus, sekarang alhamdulilah jadi bagus,” katanya pada KDM yang mengaku sebagai pengamat politik.
KDM membantah bahwa jalan yang dibangun tersebut bukan oleh gubernur, melainkan oleh pemborong dari hasil pajak kendaraan. Ia juga menuding bahwa jika gubernur benar-benar memperhatikan rakyatnya, Ainul tidak akan sengsara dengan mencari ranting kering.
“Alhamdulilah masih bisa makan pak,” jawab Ainul.
Tidak cukup sampai di situ, KDM menilai jika gubernur bekerja dengan benar maka orang seperti Ainul harusnya mendapatkan bantuan dari gubernur. Lagi-lagi jawaban Ainul mencengangkan.
“Kan bukan saya saja rakyatnya. Ada yang lebih butuh dari saya Pak,” katanya.
KDM menawarkan sejumlah uang agar Ainul bisa mengubah pendapatnya tentang Dedi Mulyadi. “Bapak saya kasih Rp1 juta Dedi Mulyadi jelek,” ujarnya.
Ainul menolak, alasannya ia harus menghormati pemimpin, apalagi Dedi Mulyadi merupakan pilihan warga Jabar.
“Kalau saya menghina gubernur, berarti saya menghina rakyat Jawa Barat,” tegasnya.
Pendapatnya tidak berubah, bahkan ia mendukung sejumlah program KDM seperti penutupan tambang dan pelarangan study tour. KDM terus meningkatkan tawaran uang pada Ainul dan berusaha mengiring opini. Dari Rp2 juta, Rp5 juta, Rp10 juta hingga tawaran uang tersebut untuk membeli motor baru senilai Rp20 juta, Ainul menolak. Menurutnya, pemimpin bagus atau jelek merupakan resiko pilihan rakyat, tapi tidak perlu dihina.
“Saya nggak berani menghina orang, meskipun saya butuh [uang], menghina orang saya nggak berani,” ujarnya.
Setahun memimpin Jawa Barat, dukungan dan kecintaan warga pada sosok KDM menjadi modal besar mantan bupati Purwakarta dua periode tersebut mengakselerasi kebijakan. Pembangunan infrastruktur di Jawa Barat meski kondisi fiskal tidak leluasa, di sisi lain KDM menginjak rem sangat pakem pada kegiatan yang merusak lingkungan seperti tambang dan pembangunan perumahan di wilayah rawan bencana.
Lewat langkah dan sejumlah gebrakannya selama satu tahun terakhir melahirkan gelembung besar dukungan. Dari survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada periode 30 Januari–8 Februari 2026 menunjukkan, tingkat kepuasan publik Jabar terhadap kepemimpinan Dedi Mulyadi mencapai 95,5% dimana sebanyak 35,8% responden menyatakan sangat puas dan 59,7% cukup puas terhadap kinerja Dedi Mulyadi.
Dalam survei, kepuasan tinggi warga Jabar pada kinerja KDM datang mulai dari urusan pembangunan jalan, larangan study tour hingga penertiban lingkungan hidup. Survei Indikator menunjukkan masyarakat cukup puas terhadap upaya Pemprov Jabar dalam menjaga kualitas lingkungan hidup mencapai 65,7%.
Pendiri dan Peneliti Indikator Prof. Burhanudin Muhtadi menuturkan, angka tersebut naik dibandingkan Mei 2024 sebesar 64,8%.
Sementara, masyarakat yang sangat puas terhadap upaya Pemprov Jabar menjaga kualitas lingkungan hidup mencapai 10,6%, naik 2,4% dibandingkan Mei 2024.
Terdapat beberapa kegiatan dalam upaya menjaga lingkungan hidup. Salah satu kegiatan intensif yang dilakukan selama KDM menjabat Gubernur Jawa Barat yaitu normalisasi sungai untuk mencegah potensi banjir. Kegiatan tersebut mendapat dukungan masyarakat.
“Hal itu terbukti dari hasil survei Indikator yang menunjukkan 63,9% masyarakat cukup puas dengan kegiatan normalisasi sungai, sedangkan presentase masyarakat yang sangat puas sebesar 34,3%,” ujar Burhanudin, Senin (16/2/2026).
Gebrakan lain yang dilakukan KDM dalam bidang lingkungan hidup yakni penutupan tambang liar. Sebanyak 60,6% masyarakat cukup puas terhadap kegiatan tersebut. Sementara, 34,6% masyarakat sangat puas terhadap program penutupan tambang liar.
Dalam menjalankan pemerintahan, KDM berkomitmen untuk terus menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup. Tanpa adanya keseimbangan antara dua hal itu, hasil pembangunan akan menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat dan alam.
Sementara itu, 4,1% responden menyatakan kurang puas dan 1,3% menjawab tidak tahu atau tidak menjawab. Jika dibandingkan dengan survei sebelumnya pada Mei 2025, proporsi responden yang menyatakan sangat puas justru menurun dari 41,1% menjadi 35,8%. Sebaliknya, kategori cukup puas meningkat dari 53,6% menjadi 59,7%.
Di luar urusan survei politik, data makro Badan Pusat Statistik (BPS) pun memperlihatkan adanya laju positif pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, arus investasi yang masih jadi primadona, hingga angka kemiskinan dan pengangguran yang turun tipis. Sisi lainnya, kritik atas kebijakannya masih rutin mengiringi.
KDM sendiri memaknai kepemimpinan sebagai bentuk perbuatan dan aksi nyata dalam memimpin Provinsi Jabar, demi mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
“Bagi saya, menjadi pemimpin yang beragamnya baik, yaitu pemimpin yang mampu mengelola keuangan negara dengan baik, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemamuran rakyatnya,” katanya.
Ia juga menilai tingkat kepuasan publik yang tinggi hingga 95% itu lebih mencerminkan kesetiaan warga dalam mengawal kepemimpinannya, bukan indikator keberhasilan program pembangunan.
“95,5% itu mengangkat kecintaan warga Jabar pada saya, bukan angka keberhasilan. Saya merasa belum berhasil dalam satu tahun ini,” ujarnya.
Pada ujung perbincangan uang Rp20 juta itu akhirnya diterima Ainul.
“Nanti salam, kalau ketemu Pak Dedi, bilang salam dari saya musuh bebuyutannya, Haji Udin,” kata KDM sambil kembali memacu motornya.
Angka-angka makro dan survei bisa saja hanya statistik, tapi dari kejujuran Ainul, semua itu tercermin.
