Diskusi Publik Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Kepemimpinan Gubernur NTT
Diskusi publik mengenai hasil survei kepuasan masyarakat terhadap satu tahun kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Melki Laka Lena dan Johni Asadoma, berlangsung di Aula El Tari Kantor Gubernur NTT. Acara ini menjadi wadah untuk membahas berbagai isu yang muncul dari hasil survei tersebut.
Dalam diskusi tersebut, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, memaparkan hasil survei yang dilakukan pada periode 5–14 Januari 2026. Metode survei yang digunakan adalah wawancara tatap muka dengan kuesioner terstruktur, yang dipilih untuk menjangkau keragaman geografis NTT, mulai dari wilayah pesisir hingga pegunungan.
Survei ini melibatkan sebanyak 800 responden, yang dinilai mampu merepresentasikan persepsi publik secara lebih akurat, termasuk kelompok masyarakat seperti ibu rumah tangga, pedagang kecil, dan pekerja sektor informal. Namun, meskipun survei ini dianggap representatif, diskusi juga menyoroti pentingnya tidak hanya berhenti pada angka agregat semata.
Secara demografis, kelompok milenial (usia 24–39 tahun) dan Gen X (usia 40–55 tahun) menjadi penentu utama opini publik. Mereka dinilai lebih kritis dan aktif dalam mengakses informasi. Dari sisi pendidikan, sekitar 4 persen responden tidak pernah sekolah, sedangkan mayoritas memiliki pendidikan SD dan SLTA. Namun, tren pendidikan tinggi mulai meningkat dibanding dua tahun lalu.
Meski demikian, kondisi ekonomi masih menjadi perhatian utama. Sebanyak 49,6 persen responden memiliki penghasilan di bawah Rp 700 ribu per bulan, sementara hanya 2,6 persen yang berpenghasilan di atas Rp 5 juta. Kesenjangan ini mencerminkan struktur ekonomi NTT yang masih didominasi oleh kelompok berdaya beli rendah.
Isu ekonomi yang paling mendesak menurut responden adalah mahalnya kebutuhan pokok dan sulitnya lapangan kerja. Di sektor infrastruktur, 69,7 persen responden menyebutkan masalah jalan rusak sebagai isu paling krusial. Kondisi ini berdampak langsung pada distribusi hasil pertanian, mobilitas warga, serta biaya logistik.
Selain itu, isu validitas data kemiskinan juga muncul dalam diskusi. Ditegaskan bahwa rujukan penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem berasal dari data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), bukan klaim sepihak pemerintah daerah. Namun, kritik yang muncul mempertanyakan sejauh mana perbaikan infrastruktur dan intervensi ekonomi benar-benar dirasakan di lapangan, terutama di wilayah terpencil.
Gubernur NTT, Melki Laka Lena, menyatakan bahwa pemerintah terbuka terhadap kritik dan evaluasi. Ia menilai survei menjadi instrumen kontrol publik yang sehat. Menurutnya, capaian seperti penurunan kemiskinan dan stunting merujuk pada data resmi BPS dan survei nasional. Ia juga menyebut bahwa survei akan dilakukan secara lebih detail di masa depan.
Melki menegaskan bahwa survei bertujuan untuk menggambarkan berbagai isu secara lebih konkret. Ia menyebut bahwa lembaga survei cenderung fokus pada persepsi publik mengenai dinamika politik. “Ini cermin bukan cuma Melki – Johni tapi kita semua. Bukan urusan Gubernur dan Wakil Gubernur, ini problem dasar yang harus kita selesaikan bersama,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar sektor pariwisata seperti di Labuan Bajo memberi efek yang lebih luas. Kunjungan wisatawan, menurut dia, tidak hanya berpusat di wilayah itu, namun bisa diarahkan ke daerah lain seperti Lembata, Flores Timur, dan Alor. Tiga wilayah ini bisa dihubungkan agar memberikan dampak pada ekonomi dan pariwisata.
Pdt Mery Kolimon, yang hadir sebagai salah satu penanggap, menilai survei kepuasan terhadap kepala daerah merupakan tradisi baik dalam praktik good governance dan pendidikan politik publik. Menurutnya, langkah ini patut diapresiasi karena biasanya survei lebih sering dilakukan menjelang pilkada untuk mengukur elektabilitas.
Laurensius Petrus Sayrani, dalam sesi tanggapan, mengingatkan pentingnya pendalaman data agar hasil survei lebih komprehensif. “Jalan memang jadi suara yang paling keras. Tetapi kita juga perlu memastikan suara-suara lain tidak hilang dalam percakapan publik,” ujarnya. Ia menekankan perlunya analisis lebih detail terkait latar belakang sosial, etnis, dan karakteristik wilayah agar kebijakan benar-benar tepat sasaran.
