Peran Indonesia dalam Konflik Timur Tengah
Beberapa hari terakhir, konflik di kawasan Timur Tengah semakin memanas setelah serangan militer yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Hal ini memicu berbagai reaksi dari para ahli dan tokoh masyarakat, termasuk dua guru besar yang menyarankan agar Indonesia segera keluar dari keanggotaannya di Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian yang dideklarasikan oleh mantan Presiden AS, Donald Trump.
Penjelasan dari Profesor Connie Rahakundini Bakrie
Salah satu tokoh yang menyampaikan pendapatnya adalah Profesor Connie Rahakundini Bakrie, seorang guru besar hubungan internasional dari Universitas Negeri Saint Petersburg, Rusia. Dalam sebuah video yang ia unggah di akun Instagram @profconnierahakundinibakrie, ia menyatakan bahwa saat ini menjadi momentum yang tepat bagi Indonesia untuk mengevaluasi posisinya di BoP.
Menurutnya, dinamika terbaru telah menggeser semangat awal pembentukan forum tersebut. Ia menilai bahwa BoP tidak lagi menjadi forum perdamaian, tetapi lebih seperti “board of war” karena peristiwa-peristiwa yang terjadi belakangan ini.
Profesor Connie juga menegaskan bahwa pandangannya bersifat akademik dan bukan untuk menggurui kepala negara. Namun, ia mengingatkan potensi risiko strategis jika Indonesia tidak berhati-hati dalam menentukan posisi di tengah konflik yang melibatkan kekuatan besar dan berimplikasi luas terhadap stabilitas global.
Ia juga mendorong agar Indonesia kembali menegaskan politik luar negeri bebas aktif dan non-blok (non-alignment). Menurutnya, posisi tersebut akan memberi ruang manuver diplomasi yang lebih fleksibel dan elegan di tengah rivalitas geopolitik.
Selain pertimbangan geopolitik, ia juga menyebut aspek kesiapan nasional sebagai faktor penting. Ia menjelaskan bahwa komitmen dalam forum BoP bisa berimplikasi pada anggaran, kesiapan personel, peralatan, infrastruktur, logistik, sistem informasi, hingga doktrin pertahanan.
Pandangan dari Hikmahanto Juwana
Selain Profesor Connie, Hikmahanto Juwana, seorang guru besar hukum internasional dari Universitas Indonesia (UI), juga meminta pemerintah Indonesia segera keluar dari keanggotaan BoP. Ia merespons serangan gabungan militer Israel dan AS ke Iran dengan menilai bahwa keberadaan forum tersebut tidak sesuai tujuannya dan justru kontraproduktif.
Menurutnya, BoP hanya digunakan untuk melegitimasi Israel mengambil Gaza. Padahal, dalam aturan pendiriannya, forum ini dijanjikan sebagai solusi atas berbagai pertikaian global. Namun, dalam praktiknya, BoP tidak efektif dalam menyelesaikan konflik.
Oleh karena itu, Hikmahanto menyarankan pemerintah untuk segera keluar dari BoP dan fokus pada PBB saja. Indonesia telah resmi bergabung dalam keanggotaan BoP, dan bahkan Presiden Prabowo Subianto hadir dalam KTT Dewan Perdamaian di Washington DC, Amerika Serikat, beberapa waktu lalu.
Presiden Prabowo Siap Jadi Mediator
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan siap terbang ke Teheran untuk menjadi juru damai antara Iran dan Amerika Serikat. Dalam pernyataan tertulis Kementerian Luar Negeri, Indonesia mengajukan diri untuk menjadi fasilitator dialog para pihak yang berkonflik.
Apabila disetujui kedua belah pihak, Presiden Indonesia bersedia untuk bertolak ke Teheran guna melakukan mediasi. Indonesia menyesalkan kegagalan perundingan Amerika Serikat dengan Iran sehingga konflik bersenjata kembali meletus. Kementerian Luar Negeri pun menyerukan agar semua pihak yang terlibat menahan diri serta mengedepankan dialog dan diplomasi.
