Penolakan Warga Desa Boen terhadap Penjabat Kepala Desa
Warga Desa Boen, Kecamatan Rinhat, Kabupaten Belu menunjukkan penolakan yang kuat terhadap pelantikan penjabat Kepala Desa. Mereka bahkan mengancam akan membiarkan desa fakum jika Viktor Nasi Ato tidak diaktifkan kembali.
Kepala Desa Boen, Viktor Nasi Ato, diberhentikan oleh Bupati Malaka, Stefanus Bria Seran. Pemecatan ini dilakukan setelah pihak berwenang menemukan adanya kerugian negara di desa tersebut. Namun, warga menilai bahwa keputusan ini tidak sesuai dengan aturan dan tidak mencerminkan rasa keadilan.
Alasan Penolakan Warga
Dalam aksi penyampaian aspirasi di Kantor DPRD Kabupaten Malaka, masyarakat secara tegas menyatakan sikap menolak keras keberadaan penjabat kepala desa yang dilantik oleh Bupati Malaka pada 23 Februari 2026 lalu. Penolakan ini merupakan dampak dari pemberhentian Viktor Nasi Ato sebagai kepala desa.
Martinus N. Tafuli, salah satu tokoh masyarakat Desa Boen, menjelaskan bahwa kepala desa diberhentikan tanpa dasar yang jelas. Ia menegaskan bahwa meskipun ada temuan kerugian negara, Viktor Nasi Ato telah mengembalikan uang tersebut. Sementara itu, yang belum mengembalikan kerugian negara adalah oknum kontraktor atau pihak ketiga.
“Yang belum kembalikan anggaran negara itu oknum dari pihak ketiga. Bukan Kepala Desa Boen. Makanya kami sebagai masyarakat Desa Boen, kami menolak keras. Kami tidak terima adanya penjabat,” ujarnya.
Kepemimpinan Viktor Dinilai Efektif
Martinus juga menekankan bahwa Viktor Nasi Ato dipilih langsung oleh masyarakat melalui proses demokrasi desa, bukan ditunjuk oleh bupati. Menurutnya, selama Viktor memimpin, pemerintahan desa berjalan baik dan stabilitas sosial terjaga.
“Kepala desa kami itu bukan ditunjuk oleh Bupati, tapi dipilih oleh kami masyarakat. Dan selama ini kami merasa aman ketika dia memimpin,” katanya.
Bagi warga, kepemimpinan Viktor dinilai mampu mengelola pemerintahan desa dan menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat. Nada pernyataan warga bahkan mengarah pada sikap lebih keras apabila aspirasi mereka tidak ditindaklanjuti pemerintah daerah.
“Kalau ke depan aspirasi kami ini tidak ditindaklanjuti, maka kami juga akan menolak penjabat desa yang dilantik. Biarkan Desa Boen itu fakum, tidak usah ada kepala desa sekalian,” tegas Martinus.
Tidak Ada Pemimpin di Desa
Menurut Martinus, sejak Viktor diberhentikan, roda pemerintahan di Desa Boen disebut tidak berjalan. “Sejak diberhentikan itu tidak ada kepala desa. Kami masyarakat tidak tahu mau ke mana karena tidak ada pemimpin di desa,” katanya.
Ia juga mengungkapkan bahwa penjabat desa yang telah dilantik pun belum pernah hadir di kantor desa karena belum ada serah terima jabatan secara resmi.
Pernyataan Tokoh Masyarakat Lainnya
Senada dengan Martinus, Petrus Ato, tokoh masyarakat lainnya, mengaku tidak puas dengan keputusan pemberhentian tersebut. Ia menegaskan bahwa kepala desa diberhentikan tanpa alasan yang mendasar.
“Kami merasa tidak puas karena Kepala Desa Boen diberhentikan tanpa alasan yang mendasar,” ujarnya.
Petrus mengakui memang terdapat temuan kerugian negara, namun menurutnya kepala desa telah mengganti sesuai rekomendasi. “Kemarin ada temuan kerugian negara, tapi dia sudah ganti. Yang belum ganti itu pihak ketiga. Ini karena imbas kontraktor, sehingga kepala desa diberhentikan. Jadi kami merasa tidak puas,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan ultimatum bahwa jika aspirasi masyarakat tidak ditindaklanjuti, warga akan mengambil langkah sendiri. “Kalau tidak ada tindak lanjut, berarti kami masyarakat yang akan cari oknum-oknum pihak ketiga yang belum kembalikan temuan kerugian anggaran negara itu. Karena ini akibat ulah mereka kepala desa kami diberhentikan. Kami tidak terima,” katanya dengan nada serius.
Situasi Tetap Aman
Meski pernyataan warga terdengar tegas dan keras, pantauan di Kantor DPRD Malaka menunjukkan situasi tetap aman dan terkendali. Aparat keamanan berjaga secara humanis, sementara dialog antara warga dan anggota DPRD berlangsung tanpa insiden.
