Ketersediaan BBM Nasional Aman Jelang Arus Mudik Lebaran 2026
Menjelang arus mudik Lebaran 2026, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) nasional dipastikan dalam kondisi aman. Hal ini diungkapkan oleh Anggota DPR RI Komisi VI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron, yang menyampaikan informasi tersebut setelah mengikuti evaluasi bersama sejumlah pihak terkait.
Evaluasi tersebut melibatkan Pertamina, PLN, serta sektor moda transportasi darat terkait kesiapan menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat saat Idulfitri. Hasilnya menunjukkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Herman menjelaskan bahwa berdasarkan hasil evaluasi tersebut, ketersediaan BBM nasional saat ini masih dalam batas aman. Ia menambahkan bahwa untuk arus mudik dan arus balik, ketersediaan BBM, baik dari sisi ketersediaan maupun keterjangkauan, masih cukup untuk 21 hari kerja.
“Jadi masih cukup untuk 21 hari, dan itu terus ditambah sejalan dengan tingkat kebutuhan yang tentu sangat dibutuhkan, baik nanti saat mudik maupun saat balik,” ujarnya.
Dengan kondisi tersebut, Herman mengimbau masyarakat untuk tidak khawatir terhadap ketersediaan bahan bakar selama masa mudik Lebaran. Meski demikian, ia mengakui situasi global saat ini turut memberi tekanan terhadap harga energi dunia. Salah satunya dipicu oleh memanasnya kondisi geopolitik di kawasan Timur Tengah, termasuk penutupan jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz yang menjadi jalur utama distribusi minyak dunia.
“Dengan kenaikan harga internasional yang saat ini terjadi akibat penutupan Selat Hormuz dan terjadinya perang di sekitar Teluk yang merupakan sumber crude oil, pemerintah tentu memiliki cara dan strategi,” katanya.
Ia menilai Indonesia sebenarnya pernah menghadapi situasi serupa di masa lalu, yaitu saat harga minyak dunia melonjak pada era pemerintahan Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, pada masa itu pemerintah mampu mengelola dampak kenaikan harga energi melalui kebijakan yang terukur, termasuk pemberian jaring pengaman sosial dan stimulus ekonomi bagi masyarakat.
“Persoalan ini pernah terjadi di tahun sebelumnya, di era Pak SBY. Bahkan dulu harga minyak internasional melonjak sangat tinggi, kemudian pemerintah menaikkan harga BBM dengan tetap memberikan social safety net dan stimulus ekonomi kepada kalangan tertentu,” ujarnya.
Herman menambahkan, kebijakan tersebut terbukti mampu menjaga ketahanan ekonomi masyarakat, meskipun kenaikan harga BBM sempat berdampak terhadap berbagai sektor. “Kita tahu Pak SBY bisa menurunkan tingkat kemiskinan sampai 9 persen. Artinya ini sebuah hal yang harus dikelola dengan baik,” ucap Kang Hero, sapaan akrabnya.
Saat ini, ia meyakini pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menyiapkan berbagai strategi untuk menghadapi tekanan global sekaligus menjaga stabilitas ekonomi di dalam negeri. “Kami meyakini Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia memiliki strategi dan cara, dan sudah dibicarakan dengan para menterinya bagaimana menghadapi situasi saat ini,” jelas dia.
Ia menambahkan, pemerintah kemungkinan akan tetap menjaga harga BBM subsidi agar tidak membebani masyarakat, meskipun ada potensi kenaikan pada jenis BBM yang mengikuti harga pasar. “Saya yakin tidak ada kenaikan harga sampai nanti Hari Raya Idulfitri, kecuali yang floating price. Tetapi bagi yang subsidi, pemerintah harus menambah subsidi,” katanya.
Menurut Herman, kebijakan kompensasi juga dapat menjadi salah satu opsi agar lonjakan harga energi tidak melampaui kemampuan daya beli masyarakat. “Saya meyakini Pak Prabowo memiliki strategi dan cara mengelola situasi saat ini, sehingga masyarakat dari sisi daya beli tidak kerepotan mengakses bahan bakar. BBM selalu tersedia dan terjangkau, sementara APBN kita tetap tangguh menghadapi situasi global saat ini,” ujarnya.
Strategi Pemerintah Menghadapi Tekanan Harga Energi Global
Pemerintah Indonesia telah menyiapkan beberapa strategi untuk menghadapi tekanan harga energi global, terutama dalam menghadapi situasi seperti penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz dan konflik di kawasan Teluk. Beberapa langkah yang dilakukan antara lain:
- Pengendalian Harga BBM Subsidi: Pemerintah berkomitmen untuk menjaga harga BBM subsidi agar tidak memberatkan masyarakat, meskipun ada potensi kenaikan pada BBM non-subsidi yang mengikuti harga pasar.
- Strategi Keuangan dan Anggaran: APBN diperkirakan tetap tangguh dalam menghadapi situasi global, dengan alokasi anggaran yang disesuaikan untuk menjaga stabilitas ekonomi.
- Kebijakan Jaring Pengaman Sosial: Pemerintah siap memberikan dukungan sosial dan stimulus ekonomi bagi masyarakat yang terdampak kenaikan harga energi, mirip dengan kebijakan yang diterapkan pada masa pemerintahan Presiden SBY.
- Koordinasi dengan Pihak Terkait: Evaluasi berkala dilakukan dengan Pertamina, PLN, dan sektor transportasi untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan pasokan BBM selama masa mudik.
Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap masyarakat dapat merayakan Lebaran 2026 dengan tenang, tanpa khawatir terhadap ketersediaan bahan bakar dan harga yang terjangkau.
