Aksi Mahasiswa Intan Jaya di Manado untuk Menyuarakan Krisis Kemanusiaan
Gerakan Pelajar Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia (GPMI-I) Kota Studi Manado menggelar jumpa pers dengan tema “Intan Jaya Krisis Kemanusiaan dan Darurat Militer Demi Kepentingan Investasi.” Kegiatan ini berlangsung di Asrama Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua tengah, yang terletak di Kelurahan Kleak, Kota Manado, Sulawesi Utara, pada Jumat (13/3/2026) sore. Acara ini dihadiri oleh puluhan mahasiswa dan mahasiswi yang ingin menyampaikan aspirasi mereka terkait konflik yang sedang berlangsung di Kabupaten Intan Jaya.
Meski diguyur hujan deras, peserta aksi tetap bertahan dan menyampaikan berbagai aspirasi mereka. Di lokasi acara, sejumlah mahasiswa berdiri di halaman samping asrama sambil membentangkan spanduk bertuliskan tema aksi mereka. Beberapa dari mereka juga mengangkat tangan dengan kepalan sebagai bentuk ketegasan. Salah satu mahasiswa terlihat menyampaikan orasi menggunakan pengeras suara, sementara rekannya berdiri di samping sambil memayungi dengan payung hitam di tengah derasnya hujan.
Selain spanduk, beberapa mahasiswa juga membawa poster yang diangkat ke atas saat aksi berlangsung. Meskipun hujan terus mengguyur lokasi aksi, para peserta tetap bertahan mengikuti rangkaian kegiatan hingga selesai. “Hujan ini adalah simbol kesedihan yang dirasakan orang tua bahkan saudara-saudara kita yang ada disana,” ujar salah satu mahasiswa.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah mahasiswa secara bergantian menyampaikan pandangan dan keluh kesah terkait kondisi di daerah asal mereka. Salah satunya adalah Markus Nulini, Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Moni Kabupaten Intan Jaya (FKMI) Manado Sulut. Ia menyampaikan tuntutan keras kepada Pemerintah kabupaten Intan Jaya serta Kementrian Komnas HAM untuk segera mengusut tuntas tragedi penembakan 12 warga sipil di Kampung Soanggama Distrik Hitadipa.
Pernyataan lain juga disampaikan oleh salah satu peserta aksi, Petrit Doll. Ia menegaskan bahwa “Negara Indonesia Adalah negara hukum jika kita bicara tentang hukum kita harus patuh kepada hukum bukan berpihak pada jabatan.” Nada lantangnya menunjukkan semangat perjuangan yang kuat.
Selain itu, mahasiswi lainnya, Puan Apriana K-Bg, menyampaikan harapannya terkait keselamatan masyarakat sipil. “Kami melahirkan anak untuk hidup bukan untuk dibunuh dan kami melahirkan kehidupan untuk hidup bukan untuk dimusnahkan,” ujarnya dengan penuh perasaan.
Sementara itu, mahasiswa lainnya, Maya T, menyampaikan harapan agar pemerintah daerah mengambil langkah dalam menghentikan kekerasan yang terjadi. “Pemerintah kabupaten Intan Jaya harus mendukung tim advokasi rakyat Papua Tengah agar pemerintah menghentikan militerisasi dan praktik eksploitasi sumber daya alam,” harapnya.
Lima Tuntutan Utama Mahasiswa
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah:
- Pertama, mendesak Pemerintah Daerah Kabupaten Intan Jaya dan DPRD segera membentuk Pansus Kemanusiaan untuk mengusut tuntas tragedi Soangama Berdarah yang menewaskan 12 warga sipil.
- Kedua, mendesak Pemerintah segera menarik militer non-organik dari wilayah sipil di Kabupaten Intan Jaya demi menghentikan militerisasi ruang sipil dan menjamin rasa aman bagi masyarakat.
- Ketiga, mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD segera memfasilitasi Komnas HAM untuk melakukan investigasi independen dan transparan terhadap tragedi Soangama Berdarah.
- Keempat, mendesak Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Intan Jaya segera memfasilitasi mahasiswa serta perwakilan tokoh masyarakat Intan Jaya untuk berdialog langsung dengan Presiden Republik Indonesia atau Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) guna mencari solusi atas konflik kemanusiaan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya.
- Kelima, apabila tuntutan dan aspirasi ini tidak segera ditindaklanjuti, maka Gerakan Mahasiswa Intan Jaya Se-Indonesia akan melakukan konsolidasi nasional dan mobilisasi besar-besaran untuk melaksanakan aksi.
