JAKARTA – Pemerintah sedang meninjau penerapan sistem kerja dari rumah (work from home/ WFH) sebagai salah satu strategi untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Langkah ini diambil dalam rangka menangani lonjakan harga energi global yang dipengaruhi oleh konflik di kawasan Timur Tengah.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa kebijakan WFH direncanakan diberlakukan setelah Idulfitri, meskipun detail waktu pelaksanaannya masih akan ditentukan lebih lanjut. Ia menyebutkan bahwa kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga mencakup sektor swasta dan pemerintah daerah.
Penerapan WFH dilakukan karena adanya kekhawatiran terhadap beban anggaran negara. Indonesia masih sangat bergantung pada impor minyak mentah sekitar 1 juta barel per hari. Ketika harga minyak dunia melampaui US$100 per barel—jauh di atas asumsi APBN—tekanan terhadap fiskal semakin nyata. Oleh karena itu, pemerintah memerlukan respons cepat untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Dalam konteks ini, WFH dianggap sebagai solusi jangka pendek yang relatif mudah diterapkan tanpa perlu pengeluaran tambahan. Dengan mengurangi mobilitas harian pekerja, terutama ASN dan karyawan sektor formal, penggunaan kendaraan pribadi maupun dinas dapat dikurangi secara signifikan.
Respons Pengusaha
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan tanggapan terhadap gagasan pemerintah untuk menerapkan WFH guna menghemat konsumsi BBM. Menurut Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani, kebijakan tersebut tidak bisa diterapkan untuk semua sektor usaha.
“Kami mendukung ada penghematan dan efisiensi, tetapi kita juga harus melihat bahwa tidak semudah itu untuk menerapkan WFH,” ujar Shinta saat ditemui di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta Selatan, Selasa (17/3/2026).
Menurutnya, skenario WFH tidak bisa diterapkan di sektor manufaktur yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja di tempat kerja. Oleh karena itu, ia mendorong agar penyesuaian dilakukan sesuai karakteristik perusahaan jika kebijakan WFH diterapkan dalam waktu dekat.
“Kita harus melihat situasi dan kondisi perusahaan masing-masing. Terutama untuk karyawan pabrik dan lain-lain, itu tidak mungkin mereka pakai sistem WFH,” ujarnya.
Shinta juga menjelaskan bahwa eskalasi konflik di Timur Tengah memberikan dampak terhadap dunia usaha, khususnya struktur biaya operasional. Ia menyoroti kenaikan harga minyak imbas perang yang berdampak pada membengkaknya biaya logistik dan aktivitas ekspor-impor. Selain itu, volatilitas nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian serius.
Negara Lain yang Telah Terapkan WFH
Langkah serupa telah dilakukan oleh beberapa negara yang lebih dulu menghadapi tekanan energi akibat konflik geopolitik. Di Pakistan, pemerintah menerapkan skema kerja empat hari dalam seminggu dengan sekitar 50% pegawai bekerja dari rumah untuk menghemat konsumsi energi.
Thailand juga mendorong pegawai negeri untuk bekerja dari rumah sebagai bagian dari kebijakan penghematan energi nasional. Sementara itu, pemerintah Vietnam bahkan mengimbau sektor usaha untuk mengadopsi WFH guna menekan penggunaan bahan bakar di tengah lonjakan harga energi.
Fenomena ini menunjukkan bahwa WFH telah menjadi instrumen kebijakan yang umum digunakan berbagai negara sebagai respons cepat untuk meredam konsumsi energi, khususnya BBM, dalam situasi krisis global.
