Pemindahan Aparatur Sipil Negara ke Ibu Kota Nusantara
Sejumlah besar aparatur sipil negara (ASN) telah berada di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang mencakup pegawai Otorita IKN dan kementerian teknis yang sudah mulai beroperasi di kawasan tersebut. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyatakan bahwa pemindahan ASN dilakukan secara bertahap dengan target meningkat hingga sekitar 4.000 orang hingga tahun 2028–2029.
Pemerintah juga sedang menyiapkan pembangunan fasilitas pendukung seperti hunian, infrastruktur, serta gedung legislatif dan yudikatif untuk menunjang fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan. Hal ini menjadi bagian dari upaya mempercepat fungsi IKN sebagai ibu kota baru Indonesia.
Jumlah ASN yang Telah Berada di IKN
Kepala Otorita IKN mengungkapkan bahwa jumlah ASN yang saat ini telah berada di IKN mencapai sekitar 2.000 orang. Jumlah tersebut berasal dari berbagai instansi pemerintah yang sudah mulai beroperasi di kawasan ibu kota baru. Menurut Basuki, ASN yang telah pindah tidak hanya berasal dari Otorita IKN, tetapi juga dari sejumlah kementerian teknis yang lebih dulu menjalankan tugas di kawasan tersebut.
Kehadiran mereka menjadi bagian dari tahap awal pemindahan ASN yang dilakukan secara bertahap. Basuki memastikan hal ini usai Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (30/3/2026). Dia menjelaskan bahwa jumlah tersebut merupakan bagian dari tahap awal pemindahan ASN ke IKN yang dilakukan secara bertahap.
Target Pemindahan ASN hingga Tahun 2029
Ke depan, pemerintah menargetkan jumlah ASN yang dipindahkan akan terus bertambah hingga mencapai sekitar 4.000 orang. “Sekitar 1.100 (ASN) sampai 4.000-an ASN dipindahkan,” jelasnya lagi. Target pemindahan tersebut tidak hanya untuk tahun 2026, melainkan berlangsung secara bertahap hingga 2028.
Pemerintah melalui Otorita IKN (OIKN) terus menyiapkan berbagai fasilitas pendukung, termasuk hunian dan infrastruktur dasar, guna mendukung proses pemindahan ASN secara bertahap ke ibu kota baru tersebut.
Rencana Strategis OIKN Tahun 2026
Basuki pun membeberkan Rencana Strategis (Renstra) OIKN selama tahun 2026 yang meliputi dua kegiatan prioritas. “Untuk mendukung pembangunan IKN, mencakup dua kegiatan prioritas pada 2026, yakni perencanaan pembangunan kawasan serta pembinaan ASN,” terang Basuki.
Dua kegiatan tersebut mencakup perencanaan dan pembangunan kawasan serta pemindahan ASN, dan pembangunan sosial, superhub ekonomi, dan pembangunan lingkungan IKN.
Pembangunan Fasilitas Utama di IKN
Pemerintah menargetkan pemindahan ribuan aparatur sipil negara (ASN) ke IKN hingga beberapa tahun ke depan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat fungsi IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebut jumlah ASN yang akan dipindahkan berkisar antara 1.700 hingga 4.100 orang hingga 2029. Target tersebut disampaikan dalam rapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/3/2026).
“Target jumlah pemindahan ASN di IKN sebanyak 1.700 sampai 4.100 ASN,” ujar Basuki dalam rapat, Senin. Basuki turut melaporkan, pembangunan kompleks legislatif atau gedung DPR RI menjadi salah satu prioritas pada 2026. Selain komplek legislatif, gedung Mahkamah Agung (MA) beserta sarana prasarananya juga menjadi prioritas pembangunan pada tahun ini.
Fasilitas Pendukung di IKN
“Meliputi perencanaan ruang dan pembangunan gedung perkantoran legislatif, yudikatif, dan sarana prasarana pendukung, pembangunan hunian vertikal, baik kemudian pembangunan aksesibilitas dan konektivitas,” ujar Basuki. Area kawasan inti pemerintahan di IKN ditargetkan memiliki luas mencapai 850 hingga 1.100 hektare. “KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan) sendiri adalah 6.600 hektar,” jelas Basuki.
Adapun pembangunan prioritas lainnya yang akan dilakukan di antaranya pembangunan sosial superhub ekonomi dan pengelolaan lingkungan IKN. Di dalamnya akan meliputi pemberdayaan ekonomi masyarakat, peningkatan investasi, pengembangan superhub ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Perlindungan hutan dan sumber daya alam, penanggulangan bencana dan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan di IKN,” ujar Basuki.
Pergerakan ASN ke IKN
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto akan memindahkan 1.700-4.100 ASN ke IKN menjadi salah satu bagian dari mewujudkan target IKN sebagai ibu kota politik pada 2028 mendatang. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang diundangkan pada 30 Juni 2025.
“Jumlah pemindahan dan/atau penugasan ASN ke Ibu Kota Nusantara mencapai 1.700-4.100 orang,” bunyi beleid tersebut dikutip pada Jumat (19/9/2025). Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengisi IKN dengan personel inti dari berbagai kementerian, memastikan roda pemerintahan dapat berjalan optimal di ibu kota baru.
Per Juli 2025, pergerakan ASN ke IKN sudah terasa signifikan. Tercatat, 1.170 karyawan Otorita IKN telah resmi menempati hunian di beberapa tower ASN. Tak hanya itu, 109 karyawan dari Rumah Sakit Kementerian Kesehatan juga sudah bekerja dan tinggal di kawasan IKN.
